“KONFLIK KEPENTINGAN” INKONSTITUSIONAL

Pada hari rabu 8 Juli 2015 lalu Mahkamah Konstiusi mengeluarkan keputusan yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Keputusan tersebut adalah terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah yang tidak memperbolehkan memiliki konflik kepentingan dengan petahana hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Dalam amar putusannya Makhkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangannya Hakim Berpendapat Bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara.

Tentunya putusan Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Pihak kontra berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melegalkan politik dinasti. Argumentasi itu setidaknya bukanlah isapan jempol belaka pasalnya kasus yang terjadi di propinsi Banten (Dinasti Ratu Atut) menjadi fakta yang tak terbantahkan bagaimana dinasti politik itu berkuasa. Di lain pihak, yang pro dengan Putusan Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa adalah sangat naif manakala ada saudara atau keluarga(petahana) tidak diperbolehkan mencalonkan diri. Pelarangan tersebut mecederai hak konstiusional warga negara untuk memilih dan dipilih pada saat pilkada. Oleh karena aturan tersebut mencederai hak konstiusional warga negara adalah sangat rasional jika Mahkamah Konstiusi berpendapat bahwa peraturan tersebut melanggar HAM dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (inkonstitusional).

Apapun tanggapan publik atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut baik yang pro maupun kontra yang pasti bahwa putusan tersebut nerupakan final and binding. Konsekwensinya adalah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan berlaku sejak tanggal diputuskan. Selain itu, penting untuk disampaikan disini adalah implikasi dari putusan tersebut bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud adalah Calon Kepala Daerah, KPU, dan Partai Politik. Bagi calon kepala daerah petahana dan memiliki konflik kepentingan dengan petahan putusan ini merupakan sebuah angin segar karena tidak perlu lagi repot-repot mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri. Bagi KPU justru sbaliknya, KPU pusat maupun daerah sepertinya akan kerja dua kali, pasalnya aturan-aturan yang telah dibuat KPU sebelumnya yang terkait dengan persyaratan menjadi calon kepala derah aakan direvisi ulang, begitupun surat edaran KPU terkait petahana seharusnya dicabut. Bagi partai politik, putusan ini, justru akan menimbulkan perubahan peta politik di suatu daerah yang berujung pada terjadinya kegaduhan dimasyarakat.

Adanya solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik di tengah masyarakat karena hubungan kausalitas antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan presepsi publik merupakal hal yang urjen dilakuan. Menurut penulis, adanya regulias baru semisal Peraturan Pemerintah(PP) untuk mengatur terkait dengan petahana merupakan solusi terbaik untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak. Selain itu, peran serta masyarakat untuk melawan politik dinasti adalah solusi lain yang perlu ditempuh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: