PENYITAAN

KUHAP pada pasal 1 butir 16 memberi penyitaan sebagai berikut.
“ penyitaan adalah serangkaian tidanakn penyidik untung mengambil alih/menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.
Penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan anatara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (pasal 38 ayat 1 KUHAP).
Apakah laporan kepada ketua pengadilan negeri tiu hanya formalitas ataukah mengikat, tidak dijelaskan oleh KUHAP. Bagaimana kalau ketua pengadilan negeri setempat tidak menyetujui penyitaan tersebut. Apakah harus dikembalikan benda yang disita itu kepada penguasaan tersangka?
Mnurut pendapat penulis(AH), karena adanya kata-kata dalam pasal 38 ayat 2 KUHAP, “tanpa mengurangi ketentuan ayat (1)” antara…. izin terlebih dahulu, dan penyidik dapat…. maka itu harus ditafsirkan bahwa kalau penyitaan tersebut tidak disetujui oleh ketua pengadilan negeri, maka penyitaan harus dibatalkan.
Dalam defenisi KUHAP mengenai penyitaan tersebut terdapat hal baru, yang tidak terdapat didalam HIR, kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud. Dalam perundang-undangan lama tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Yang pertama kali memperkenalkan hal demikian ialah Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi(UU No. 7 Tahun 1955), yang menyadur wet op de Economische Delicten di negeri Belanda.
Ketentuan ini merupakan inovasi dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam pasal 39 ayat 1 butir a KUHAP, tercantum benda yang dapat disita ialah “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”.
Dalam hal ini tidak disebut benda tidak berwujud, tetapi tagihan, yang tentulah pengertiannya lebih sempit. Benda-benda lain yang dapat disita selain yang tersebut diatas, ialah sebagai berikut:
1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk          mempersiapkannya (pasal 39 ayat 1 butir b KUHAP).
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik (pasal 39 ayat 1 butir c KUHAP)
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntu7kkan melakukan delik (pasal 39 ayat 1 butir d KUHAP).
4. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan deli8k yang dilakukan (pasal 39 ayat 1 butir e KUHAP).
Apa yang dimaksud oleh KUHAP dengan “yang mempunyai hubungan langsung dengan delik tindak pidana”, tidak dijelaskan.
Biasanya benda yang dapat disita berupa “ yang dipergunakan untuk melakukan delik” dikenal dengan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi objek delik” dikenal dengan “ mengenai mana delik dilakukan”, sedangkan yang tersbut dalam butir 2 sampai dengan 5 disebut “dengan mana delik dilakukan”.
Suatu inovasi lain dalam KUHAP ialah benda yang berada dalam sitaan karena perkara pedata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidik, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, jika dipenuhi persyaratan butir 1 sampai 5 dimuka (pasal 39 ayat 2 KUHAP).
Selain itu untuk delik yang tertangkap tangan berlaku ketentuan khusus mengenai penyitaan. Disitu dipakai istilah yang lebih luas artinya, seperti “dalam hal tertangkap tangan penyidim dapat menyita menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti” (pasal 40 KUHAP, kursif oleh penulis).
Lebih lanut dikatakan “dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jwatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jawatan atau perusahaan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan” (pasal 41 KUHAP kursif oleh penulis).
Penjelasan pasal 41 menjelaskan “ yang dimaksud dengan surat termasuk surat kawat, surat teleks, dan lain sejenisnya yang mengandung suatu berita”.
Sebagai pembatasan penyitaan surat, pasal 43 KUHAP menentukan bahwa “penyitaan surat atau atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merhasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahaisa negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izi khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain” (PASAL 43 KUHAP).
Menurut E. Bonn-Sosrodanukusumo, ketentuan tentang penggeledahan dan penyitaan surat, undang-undang tidak tegas mencantumkan, namun aturan-aturan itu hanya diberikan dalam hal-hal dalam pemeriksaan itu tidak dapat dilakukan dengan izin yang berhak atau dengan izin yang diberikan atas namanya. Apabila yang berhak memberi izin, maka pemeriksaan tersebut sewaktu-waktu dan dimana saja mungkin dan diperbolehkan dilakukan.
Biasanya penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas ialah:
a. barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan;
b. barang-barang kepunyaan teridana yang dengan sengaja telah di pakai untuk melakukan kejahatan.
Pembataan pasal 39 ayat 1 KUHAP tersebut bahwa dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan, diperluas oleh ayat 2 yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan dapat dijatuhkan asal ditentukan oleh undang-undang. Yang dimaksudkan dengan undang-undang disitu, ialah perundang-undangan pidana khusus, seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Tipikor, UU Narkotka, dan lain-lain.
Ketentuan yang juga merupakan inovasi dalam KUHAP tentang penyitaan ialah pengaturan yang rapi tentang penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelesaian akhir benda sitaan itu.
Menurut pasal 44 ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa benda sitaan disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Yang tidak terjawab dalam ketentuan ini adalah bagaimana dengan benda sitaan yang besar-besar seperti mobil-mobil, traktor, helikopter, kapal lautdan seterusnya, dimana disimpan? Ketentuan ini masih jauh pelaksanaannya, karena masih perlu dibngun rumah demikian dan pejabat-pejabat serta organisasinya. Menyadari hal itu, pembuat undang-undang membuat penjelasan pasal 44 ayat 1 yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan dikantor POLRI, dikantor Kejaksaan Negeri, digedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa ditempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.
Dalam hal penyimpanan yang bertanggung jawab adalah pejabat yang berwenang menurut tingkapt pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapa pun juga. Ini hal baru, yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi kebiasaan apa yang disebut “penyitaan opakai” (rijden beslag) terhadap kendaaraan bermotor. Sebagaimana dimaklum, kendaraan bermotor yang tidak dipakai dan dipelihara baik akan rusak berkarat.
Dimsaping itu, diatur juga tentang pemeliharaan dan penyelesaiannya benda-benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan atau biaya peyimpanannya terlalu tinggi.
Benda-benda semacam itu jika masih ditangan penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Jika sudah ada ditangan pengadilan dapat dilakukan hal yang sama oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya(pasal 45 ayat 1 KUHAP).
Hasil pelelangan benda yang dbersangkutan yang erbupa uang dipakai sebagai barang bukti (pasal 45 ayat 2 KUHAP) guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagaian kecil dari benda tersebut (pasal 45 ayat 3 KUHAP).
Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkotika, disediakan untuk dirampas untuk negara atau dimusnahkan (pasal 45 ayat 4 KUHAP).
Ketentuan mengenai benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan ini, sama saja dengan praktik yang dilakukan kejaksaan selama ini, berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 1953 tanggal 13 Juli 1953, menunjuk PP No. 11 Tahun 1947 jo 43 Tahun 1948.
Menyangkut benda sitaan atau rampasan yang berupa narkotika, selaras dengan ketentuan pasal 45 ayat 4 KUHAP tersebut di muka, dimusnahkan atau diserahkan kepada dinas kesehatan. Untuk ini, telah ditandatangani piagam kerja sama anatara Jaksa Agung dan menteri kesehatan pada tanggal 8 Juni 1983.
Kemudian perlu diketahui kapan suatu penyitaan berakhir menurut hukum acara pidana. Jawabannya adalah sebagai berikut.
1. Penyitaan dapat berakhir sebelum ada putusan hakim
a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan delik.
c. Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara ter4sebut ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu delik atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu delik.
Ketentuan yang mengatur tentang butir a sampai dengan c tersebut ialah pasal 46 ayat 1 KUHAP.
2. Penyitaan berakhir setelah ada putusan hakim, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali kalau benda tersebut menurut keputusan hakim dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti untuk perkara lain. Ini tercantum dalam pasal 46 ayat 2 KUHAP.
Selain dari ketentuan dalam KUHAP, penyitaan diatur juga dalam perundang-undangan lain. Hal ini dibenarkan oleh pasal 284 KUHAP. Perundang-undangan lainitu dapat digolongkan dalam dua kelompok.
Yang pertama ialah kelompok perundang-undangan lama yang dibuat oleh pemerintah kolonial.
1. Sbld 1893 No. 240 “aturan teng kewenangan menahan dan menyita surat dan stuken yang lain dikantor pos”. Peraturan ini merupakan juga pembatasan hak-hak asasi manusia dalam hal rahasia perhubungan surat-menyurat.
2. Ordonansi pos(Sbld 1934 No. 720)
Pasal 33: pegawai penyidik dan PTTserta douane berhak menahan dan menggeledah alat pengangkut dengan mana pelanggaran ordonansi dilakukan dan membuat berita acara. Kiriman itu dapat disita .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: