KONSEP PERWAKILAN DAERAH DI INDONESIA

Secara garis besar konsep perwakilan daerah di Indonesia memiliki beberapa kali perubahan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat sejarah konstitusi semenjak kemerdekan hingga era reformasi. Konstitusi kita telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-undang Dasar Sementara 1950, dan amandemen-amandemen.

Perubahan-perubahan konstitusi tersebut sudah pasti berdampak pada sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga tinggi negara. Pada poin ini akan dibahas mengenai konsep  salah satu lembaga tinggi negara yaitu perwakilan daerah. Selenjutnya, untuk memudahkan kita memahami konsep perwakilan daerah ini penulis akan membagi dua sub poin yaitu konsep perwakilan daerah sebelum perubahan ke 4 UUD NRI 1945 dan setelah perubahan ke empat UUD NRI 1945.

  1. Sebelum Perubahan ke Empat UUD NRI 1945

Seperti yang telah disebutkan diawal tadi bahwa konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memudahkan memahaminya penulis mencoba membahasnya dari awal pembentukan konstitusi Indonesia khususnya mengenai konsep perwakilan daerah. Semenjak disahkannya Rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh Panitia Persiapan Penyeledik Kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 maka sejak saat itu sistem ketatanegaraan indonesia berubah.[1] Jika kita melihat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut dapat kita temukan pasal (hanya satu pasal)yang menyebutkan tentang perwakilan daerah. Hal tersebut menunjukan bahwa konsep perwakilan daerah ini sudah ada sejak pertama kali negara ini berdiri. Meskipun pada Undang-Undang dasar 1945 ini tidak menyebutkan secara terperinci apa tugas dan fungsi dari perwakilan daerah tersebut. Hal tersebut diperjelas dengan fakta bahwa utnsan-utusan daerah tersebut tidak memiliki lembaga sendiri mengingat Indonesia pada saat itu menganut sistem satu kamar atau unikameral. Adapun pasal yang memuat tentang konsep perwakilan daerah adalah pasal 2 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yaitu

“ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR di tambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang di tetapkan Undang-undang”.

Namun semenjak berlakunya Negara republik Indonesia Srikat pada tahun 1949 maka dengan sendirinya konsep perwakilan daerah juga berubah. Perubahan tersebut dapat kita temukan dalam pasal-pasal yang termuat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jika dalam Undang-Undang dasar 1945 konsep perwakilan daerah hanya terdapat dalam satu pasal saja berbeda dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pembahasan mengenai konsep perwakilan terdapat dalam beberapa pasal dan perwakilan daerah sudah memiliki badan sendiri yang dinamakan senat. Lebih lengkapnya pasal-pasal tersebut antara lain pasal 1 ayat 2, BAB III PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT pada bagian ketentuan umum huruf c, pasal 80 sampai pasal 97.

Pasal 1 ayat 2 konstitusi RIS menyebutkan secara jelas bahwa sistem parlemen Indonesia pada saat itu menganut sistem bikameral atau dua kamar. Kamar pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kamar kedua adalah Senat.

Konstitusi Republik Indonesia Srikat pasal 1 ayat 2 menyatakan sebagai berikut”

“kekuasaan berkedaulatan republik Indonesia Srikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat.”

Selain itu dalam ketentuan umum pada bab iii butir c Konstitusi RIS memperjelas bahwa perwakilan daerah memmiliki lembaga tersendiri. Ketentuan tersebut menyatakan:

“alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Srikat ialah: c. Senat”

Pembahasan berikutnya Konstitusi RIS menguraikan secara terperinci mengenai syarat-syarat, tugas dan fungsi Senat. Dalam Konstitusi RIS ini menyebutkan bahwa senat mewakili daerah-daerah bagian dan setiap daerah tersebut terdiri dari dua orang perwakilan.[2] Serta yang boleh  menjadi senat adalah warga negara yang telah berusia 30 tahun dan yang bukan merupakan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilihnya ataupun hak pilihnya telah dicabut.[3] Dalam Konstitusi RIS ini juga dibahas secara terperinci mengani tata cara pengangkatan dan cara kerja Senat. Hal tersebut dapat kita temukan dalam pasal 83 sampai dengan pasal 97 Konstitusi Republik Indonesia Srikat.

Setahun kemudian yaitu pada tahun 1950 berlakulah undang-undang dasar yang baru yaitu Undang-Uundang Dasar Sementara 1950. Isi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hampir sama dengan isi konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perbedaan hanya ada hubungan penggantian bentuk negara Federasi menjadi bentuk negara Kesatuan dengan konsekwensi-konsekwensi tersebut.[4]

Yang paling nyata dari perubahan dari negara federasi menjadi negara kesatuan adalah konsep perwakilan daerah. Dimana jika Konstitusi RIS terdapat lembaga perwakilan yang dinamakan DPR dan Senat sementara dalam negara kesatuan hanya terdapat DPR saja sehingga menganut sistem unikameral atau satu kamar.

pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang bertujuan membubarkan konstituante dan menyatakan berlakunya Undang-undang dasar 1945.[5] Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berakhir pula masa orde lama/ demokrasi liberal dan dimulainya orde baru/ demokrasi terpimpin. Pada masa orde baru  konsep Perwakilan Daerah kembali seperti semula yaitu konsep perwakilan daerah yang menitikberatkan pada utusan-utusan golongan dan utusan –utusan daerah.[6] Semenjak orde baru berkuasa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan sama sekali hal tersebut disebabkan karena pada masa itu penguasa orde baru cendrung diktator sehingga tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk mengemukan pendapat secara bebas.

Baru setelah 32 tahun penguasa orde baru berkuasa tepatnya pada Mei 1998 terjadilah demo besar-besaran yang menuntut Soeharto sebagai penguasa orde baru mundur dari jabatan sebagai presiden Republik Indonesia. Lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai telah dimulainya masa reformasi yang berujung pada terjadinya perbuhan Undang-Undang Dasar sebanyak empat kali atau disebut juga amandemen.[7]

Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999. Perubahan pertama ini konsep perwakilan daerah sudah mulai dibahas namun tidak sampai tuntas sehingga perlu dilanjutkan pada pembahasan Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.[8]

Adapun konsep perwakilan daerah yang dibahasa pada Rancangan Perubhan Pertama Undang-undang Dasar 1945 adalah mengenai bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu terdapat lima alternatif  mengenai bunyi pasal 2 ayat 1 tersebut antara lain:[9]

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Itu alternatif pertama.
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
  3. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan-utusan dari daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
  4. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  5. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan anggota-anggota wakil dari daerah dipilih melalui pemilihan umum.

`Pembahasan rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 khususnya terkait konsep perwakilan daerah masih belum menemukan titik terang, akibatnya konsep perwakilan daerah belum bisa dicantumkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945.[10]  Namun demikian pada saat itu MPR mengeluarkan ketetapan tentang penugasan BP MPR untuk mepersiapkan Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya terkait dengan DPD.[11]

Pada pembahasan mengenai perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disepakatilah bahwa konsep perwakilan daerah dimasukkan dalam perubahan ketiga Undang-Undang dasar 1945, keputusan tersebut diserahkan oleh Amin Rais kepada Presiden dan pimpinan lembaga-lembaga negara lainya pada rapat paripurna ke-8, pada Jumat 9 November 2001.[12] Hasil perubahan ketiga tersebut antara lain:

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

pada perubahan berikutnya yaitu perubahan keemapt Undang-Undang dasar 1945 konsep perwakilan daerah tidak lagi dibahas sehingga perubahan ketigalah yang berlaku hingga sekarang.

  1. Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945

Pada pembahasan poin ini yang menjadi keyword-nya adalah hasil dari perubahann ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian, karena sebelumnya telah disebutkan bahwa pada perubahan keempat Undang-undang Dasar 1945 tidak lagi membahas terkait dengan konsep perwakilan daerah. Oleh karena itu, fokus pembahasan pada poin ini adalah terkait dengan konsep perwakilan daerah yang terkandung dalam perubahan ketiga Undang-Undang dasar 1945.

Berkaca pada bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum , dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”[13]

Disini menunjukan bahwa dalam parlemen Indonesia terdapat tiga lembaga negara dibidang legislasi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan DPD. Oleh karena itu, parlemen Indonesia menganut konsep trikameralism atau tiga kamar tetapi tidak mutlak.

Meskipun Indonesia menganut konsep tiga kamar tidak serta merta wewenang dari tiga lembaga legislatif tersebut sama, yang lebih dominan adalah DPR. Sementara itu DPD hanya terkait dengan urusan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan submber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.[14] Walaupun dalam bidang pengawasan, keberadaan DPD itu bersifat utama (main contitutional organ) yang sederajat dan sama penting dengan DPR, tetapi dalam bidang legislatif, fungsi DPD itu hanyalah sebagai co-legislator disamping DPR. Sifat tugasnya dibidang legislasi hanyalah menunjang (auxiliary agency) tugas konstitusional DPR.[15]

Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep perwakilan daerah dalam perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 adalah pertama, perwakilan daerah merupakan utusan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia.[16] Kedua, perwakilan daerah hanya bersifat co-legislator  disamping DPR.[17] yaitu terkait dengan urusan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan submber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.[18]

[1] Wirdjono Prodjodikoro,  Azaz-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat, 1983) hal 22

[2] Konstitusi republik Indonesia Srikat Pasal 80 ayat 1 dan 2

[3] Ibid Pasal 82

[4]  Wirdjono Prodjodikoro,  Azaz-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat, 1983) hal 30

[5] Ibid hal. 30

[6] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat 1

[7] catatan ini berdasarkan waktu tulisan ini dibuat

[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Buku III jilid IIDPD (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) hal 1090

[9] ibid

[10] Ibid Hal. 1265

[11] ibid

[12] Ibid hal. 1467

[13] Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1 perubahan ketiga

[14] Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 pasal 22D perubahan ketiga

[15] Jimly Asshiddiqie, SH, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 121

[16] Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22C ayat 1 perubahan ketiga

[17]  Jimly Asshiddiqie, SH, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 121

[18] Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pasal 22D  perubahan ketiga

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: