KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA

Dalam isu kedudukan dan kewenangan Desa ada fakta empirik yang menarik bahwa  kedudukan dan kewenangan Desa dalam sejarah Desa sepanjang zaman (prakolonial, kolonial, pasca kemerdekaan, Orde Baru dan era reformasi)  ditempatkan dalam subordinasi atau satelit dari struktur supradesa yang lebih besar. Karya monumental Denys Lombard (1996) menggambarkan secara gamblang bagaimana kerajaan-kerajaan konsentris di zaman prakolonial melakukan penundukkan dan penaklukan terhadap Desa-desa di bumi Jawa, yang waktu itu masih disebut sima. Karya Frans Husken (1998) memberikan kisah berkelanjutan tentang kapitalisasi, eksploitasi dan diferensiasi sosial di Desa sejak masa kolonial. Karya Hans Antlov (1986), dengan tema “negara dalam Desa”, menggambarkan dengan jelas bagaimana sentralisme dan otoriarianisme negara bekerja di aras lokal. Karya Yando Zakaria, Abih Tandeh (2000),  menunjukkan penghabisan dan penindasan negara terhadap masyarakat Desa di zaman Orde Baru.

Pada zaman penjajahan Belanda, telah diterbitkan Indische Staatsregeling pada tahun 1848, yang mulai berlaku pada tahun 1854. Adapun ketentuan mengenai Desa diatur dalam Pasal 128, sebagai berikut:

  1. Desa-Desa bumiputera dibiarkan memilih kepala anggota pemerintahan Desanya sendiri,
  2. Dengan ordonansi dapat ditentukan keadaan dimana Kepala Desa dan anggota pemerintah Desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu.
  3. Kepala Desa bumiputera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerintah wilayah dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi.
  4. Jika yang ditentukan dalam ayat (1) dan (3) dari pasal ini tidak sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan.
  5. Dengan Ordonansi dapat diatur wewenang dari Desa Bumiputera untuk: (a) memungut pajak di bawah pengawasan tertentu; (b) didalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh Desa;
  6. Desa yang sebagian atau seluruhnya berada dalam batas suatu kota, dimana telah dibentuk dewan menurut ayat (2) pasal 21 atau ayat (2) pasal 124 sepanjang mengenai daerah yang termasuk di dalam batas termaksud; dapat dihapuskan dengan ordonansi atau bila dianggap perlu dikecualikan dari berlakunya aturan yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini. Sebagai akibat dari tidak diberlakukannya aturan tersebut, jika perlu dapat dibuat ordonansi (Suhartono, 2001: 46-47).

Ketika intervensi dan eksploitasi kolonial terhadap Desa berjalan, pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan “Regeeringsreglement” 1854, sebagai cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan Desa. Pasal 71 (pasal 128.I.S.) menegaskan tentang kedudukan Desa, yakni: Pertama, bahwa Desa yang dalam peraturan itu disebut “inlandsche gemeenten” atas pengesahan kepala daerah (residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah Desanya sendiri. Kedua, bahwa kepala Desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang keluar dari gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen).

Atas dasar ketentuan itu, dengan Ordonansi tanggal 3 Februari 1906, lahirlah peraturan yang mengatur pemerintahan dan rumah tangga Desa, terutama hanya berlaku di Jawa dan Madura. Peraturan itu, yang dimuat dalam Staasblad 1906 N0. 83, diubah dengan Staablad 1910 No. 591, Staadblad. 1913 No. 235 dan Staadblad, 1919 No. 217 dikenal dengan nama “Islandsche Gemeente-Ordonnantie”. Penjelasan atas Ordonnantie itu yang dimuat dalam Bijblad 6567 mengatakan, bahwa ketetapan-ketetapan dalam Ordonnantie secara konkret mengatur bentuk, kewajiban dan hak kekuasaan pemerintah Desa baik berdasarkan hukum ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdata. Meskipun berbagai peraturan yang muncul masih jauh dari sempurna, tetapi dalam rangka perundang-undangan Hindia Belanda semuanya telah berhasil menghilangkan keragu-raguan tentang kedudukan Desa sebagai badan hukum, lebih dari posisi Desa sekadar kesatuan komunal masyarakat. Peraturan telah berhasil pula mengembangkan kemajuan kedudukan hukum Desa sebagai pemilik harta benda (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984).

Pada tahun 1941, pemerintah kolonial mempertinggi status Desa dengan mengeluarkan sebuah Ordonantie terkenal dengan sebutan Desa Ordonantie (S. 1941 No. 356) (Nitinegoro, 1964 dalam Suhartono, 2001: 48). Rancangan Desa-ordonannantie baru disampaikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 Januari 1941 kepada Volksraad. Ordonnantie itu kemudian ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 1941 (stbl. 1941 no. 356). Substansi Desa ordonanntie baru berlainan dengan ordonanntie-ordonanntie sebelumnya. Prinsipnya ialah supaya kepada Desa diberi keleluasaan untuk berkembang menurut potensi dan kondisinya sendiri. Untuk mencapainya, Desa tidak lagi dikekang dengan berbagai peraturan-peraturan (regulasi) yang mengikat dan instruktif. Berdasarkan atas prinsip itu dalam Desa-ordonanntie baru dinyatakan perbedaan antara Desa yang sudah maju dan Desa yang belum maju. Untuk Desa yang sudah maju, pemerintahan dilakukan oleh sebuah Dewan Desa (Desaraad), sedang Desa untuk yang belum maju pemerintahan disusun tetap sediakala, yaitu pemerintahan dilakukan oleh Rapat Desa yang dipimpin oleh kepala Desa yang dibantu oleh parentah Desa. Selanjutnya dalam Desa-ordonnantie baru itu, pemerintah hendaknya minimal mencampuri dalam rumah tangga Desa dengan peraturan-peraturan yang mengikat, bahkan dalam pemerintahan Desa itu diharuskan lebih banyak menggunakan hukum adat. Namun sampai pada waktu jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda Desa-ordonnantie itu belum bisa dijalankan.

Di zaman Orde Baru, modernisasi yang diperkenalkan pada masyarakat Desa melalui mekanisme pembangunan Desa merupakan manifestasi kontrol negara pada masyarakat Desa. Hal ini diungkapkan secara gamblang dan konseptual oleh Mohtar Mas’oed (1994) sebagai berikut:

“Sebagai bagian dari   pembangunan    nasional,  Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dikonseptualisasi­kan sebagai proses pengkonsolidasian berbagai wila­yah teritorial dan pengintegrasian kehidupan masya­rakat dalam berbagai dimensi (sosial, kultural, ekonomi maupun politik) ke dalam satu unit yang utuh. Dalam perspektif ini, program PMD yang dilaku­kan  oleh pemerintah Orde Baru mengandung dua proses yang berjalan serentak namun kontradiktif. Pertama, PMD merupakan proses “memasukkan Desa ke dalam negara”, yaitu melibatkan masyarakat Desa agar berperan serta dalam masyarakat yang lebih luas. Ini dilakukan melalui pengenalan kelembagaan baru  dalam kehidupan Desa dan penyebaran gagasan modernitas. Kedua, PMD juga berwujud “memasukkan negara ke Desa”. Ini adalah proses memperluas kekuasaan dan hegemoni negara sehingga merasuk ke dalam kehidupan masyarakat Desa dan sering mengakibatkan peningkatan ketergantungan Desa terhadap negara”.

Motif yang melatar belakangi UU No. 5/1979 adalah untuk melakukan reformasi birokrasi Desa agar lebih mampu menggerakkan rakyat dalam program-program pemerintah pusat serta dapat menyelenggarakan administrasi Desa yang meluas dan efektif. Disamping itu juga untuk menyeragamkan kedudukan Desa dan kesatuan adat-istiadat yang masih berlaku, menjadi satu kesatuan pemerintahan Desa yang lingkup kekuasaan wilayahnya meliputi dusun lama yang berada di bawah naungan tradisi lama yang dihapuskan. Kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, kebiasaan yang masih hidup masih diakui, sepanjang hal itu dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: