KEDUDUKAN DPD DALAM PENGAJUAN RUU

Sistem ketatanegara era Aristoteles menitikberatkan pada konsep negara hukum. Aristoteles menjelaskan bahwa Konsep negara hukum ini akan menjadikan “pembatasan kekuasaan” sebagai keyword-nya. Berdasarkan konsep Aristoteles inilah selanjutnya akan melahirkan paham konstitusionalisme modern. Paham konstitusionalisme modern mensyaratkan adanya konstitusi/norma dasar sebagai pedoman dalam hidup bernegara.[1] Sebagaimana yang dianut oleh Indonesia saat ini.

Indonesia sebagai negara hukum[2], tentunya memiliki hukum konstitusi[3] yang menjadi pedoman dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara, negara tanpa konstitusi adalah bukan negara. Oleh karena itu, Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sebagai pedoman/konstitusi  dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah untuk menghindari apa yang disebut oleh Jhon Locke sebagai pemerintahan yang absolut. Pemerintahan yang absolut cenderung otoriter dan diskriminatif, apapun yang diucapkannya harus dituruti meskipun itu salah. Selain itu, tujuan dari hukum konstitusi adalah agar penyelenggara negara tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Konsekwensi logis dari hal tersebut adalah,  pertama, Jhon Locke secara eksplisit mau menyatakan bahwa salah satu cara untuk menghindari adanya pemerintahan yang absolut adalah perlu adanya falsafah/pedoman hidup dalam hidup bernegara yang oleh I Dewa Gede Admaja menyebutnya sebagai hukum konstitusi. Hukum konstitusi inilah yang akan mengawal jalannya sebuah roda pemerintahan. Kedua, jika pemerintah dalam mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan hukum konstitusi/inkonstitusional maka seharusnya dibatalkan. Secara lebih spesifik keputusan-keputusan yang dimaksud adalah Undang-undang, Peraturan Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.

Hukum konstititusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar NRI 1945) memuat tugas dan fungsi setiap lembaga tinggi negara. Lebih lanjut bahwa karena ketika menganut paham/teori Trias Politica maka dalam sistem ketatanegaraan kita terdapat tiga kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[4] Masing-masing kekuasaan tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-berbeda pula. legislatif bertugas untuk membuat norma hukum, eksekutif menjalankan norma hukum, dan yudikatif mengawasi jalannya sebuah norma hukum. Sehingga Ketiga kekuasaan ini bekerja secara berkesinambungan dan memiliki hubungan satu sama lain sehingga tercipta apa yang dikatakan dalam teori welfare state yaitu check and balance.

Pembahasan ini, akan memfokuskan diri pada satu kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif. Menurut Wirjono Prodjodikoro Kekuasaan Legislatif berwenang untuk membuat “lege” atau undang-undang.[5] Dalam struktur ketatanegaraan kita kekuasaan legislatif juga dibagi dua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua lembaga negara ini jika digabung akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara dibidang legislatif ini memiliki kedudukan yang  sederajat dan bersifat independen[6]. Sehingga banyak kalangan menyatakan bahwa lembaga perwakilan rakyat setelah perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 bercorak trikameral dengan menempatkan MPR sebagai kamar tersendiri dalam model lembaga perwakilan rakyat Indonesia.[7]

Pasal 22D Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa DPD memiliki fungsi legislasi yang sama dengan DPR. Hanya saja porsinya lebih banyak untuk DPR sementara DPD lebih sedikit hanya untuk beberapa hal tertentu saja.

Berdasarkan Pasal 22D Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.[8] Dan Pasal 22D Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.[9]

Seharunya jika dilihat dari bunyi Pasal 22D Ayat 1 dan 2 ini pada dasarnya DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang sepanjang mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 22D Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Selain itu dengan adanya fungsi legislasi ini pada DPD menunjukan bahwa Indonesia menganut sistem bikameral bukan unikameral yang berpusat pada satu lembaga negara saja yaitu DPD.

Tetapi semenjak berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(UU No. 27/2009). Dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011) DPD tersebut tidak ada, malah dalam Undang-undang mengamanatkan DPD hanya sebatas mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang yang setara dengan fraksi DPR, alat kelengkapan DPR, dan anggota DPR bukan mengajukan rancangan Undang-undang. Hal tersebut bisa kita lihat dalam UU No. 12/2011 Pertama,  DPD mengajukan Rancangan Undang-undang dan disusun berdasarkan Prolegnas. Kedua, Rancangan Undang-undang dari DPR dapat memalui DPD. Ketiga, Rancangan Undang-undang yang disampaikan oleh DPD hanyalah dianggap sebagai usul Rancangan Undang-undang.

Tidak hanya itu, dengan berlakunya UU No. 27/2009. Dan UU No. 12/2011 tidak memberikan ruang bagi DPD untuk ikut serta dalam seluruh proses pembahasan Rancangan Undang-Undang melainkan hanya pada awal dan akhir pembicaraan pada tingkat I saja.

Hal tersebut tentunya sangat mencederai hukum konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan sejatinya tidak sesuai dengan sistem yang kita anut di Indonesia yaitu bikameral.

Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pemohon diterima untuk sebagiannya.[10] Hal tersebut bisa dilihat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012. Dalam putusan disebutkan bahwa ada beberapa tuntutan Pemohon (DPD) yaitu beberapa pasal dalam UU No. 27/2009 dan UU No 12/2011 yang sangat mencederai hukum konstiusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara NRI 1945.

Putusan tersebut menyebutkan bahwa Pertama, Rancangan Undang-undang dari DPD tidak lagi kepada DPR melainkan langsung kepada pnyusunan Prolgenas. Kedua,  Rancangan Undang-undang dari DPD bukan lagi hanya sebatas usul melainkan langsung menjadi Rancangan Undang-undang dan hanya dapat diterima atau ditolak pada saat rapat parpurna.

[1] Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi. (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hal. 73

[2] UUD 1945 Pasal 1 ayat 3: negara Indonesia adalah negara hukum

[3] I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, (Malang: Setara Press, 2012), hal. 1

[4] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 30

[5] Wirdjono Prodjodikoro,  Azaz-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat, 1983) hal. 70

[6] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 21

[7] Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi. (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hal. 254

[8] Undang-undang Dasar 1945 pasal 22D ayat 1

[9] Undang-undang Dasar 1945 pasal 22D ayat 2

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012. Hal. 251

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: