AMBIVALENSI PUTUSAN PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengajukan komjen Pol Budi Gunawan sebagi calon tunggal Kapolri menggantikan Jendral Sutarman untuk dilakukan Fit and propertest di Komisi III DPR, pada hal sebelumnya KPK sudah mengingatkan Presiden untuk tidak mengajukan BG sebagi calon Kapolri karena BG memiliki rekening gendut. Merasa saran KPK ini tidak di dengar oleh Presiden sehari sebelum dilakukan fit and properties, BG di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus gratifikasi.

Karena tidak terima dengan penetapan tersangka tersebut, BG pun menggunakan upaya hukum yaitu praperadilan atas penetapan tersangka yang diterimanya. BG mengajukan praperadilan dengan didampingi pengacaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuntutan bahwa penetapan tersangka yang dialamatkan kepada dirinya tidak sah karena belum pernah di periksa sebagai saksi di KPK. Singkat cerita, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar putusannya menyebutkan bahwa gugatan pemohon (BG) diterima sebagian dan ditolak untuk selebihnya. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah pertama, penetapan BG sebagai tersangka didasari oleh alasan subjektivitas semata; kedua, pada saat itu BG bukan penyelenggara Negara maka KPK tidak berhak menangani perkara ini; ketiga, penetapan tersangka BG tidak sesuai dengan prosedur yang lazim berlaku di institusi KPK.

Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menimbulkan polemic baik diantara ahli hukum maupun masyarakat luas. Ada dua alasan yang mendasar mengapa putusan tersebut menjadi polemic. Alasan pertama adalah penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan disisi lain dalam hukum positif Indonesia mengisyaratkan hakim dalam memutus perkara boleh mempertimbangkan keyakinannya sendiri jika memang undang-undang belum mengatur hal tersebut atau sering disebut penemuan hukum.

Agar mendapat pencerahan dan pemahaman yang komperhensif terhadap polemic tersebut maka perlu adanya penjelasan terkait dengan praperadilan dan apa saja yang menjadi domain dari praperadilan serta tak lupa pula penjelasan terkait dengan penemuan hukum.

Menurut Andi Hamzah praperadilan adalah pra artinya sebelum atau mendahului, berarti praperadilan adalah sama dengan sebelum pemeriksaan disidang pengadilan. Sedangkan menurut Umar Seno Adji praperadilan adalah lembaga yang muncul sebagai perwujudan keaktifan hakimyang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa, penahan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat. Sedangkan dalam KUHAP Indonesia tugas praperadilan terbatas. Dalam pasal 78 yang berhubungan dengan pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang hal berikut ini: pertama, sahtidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; kedua, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan. Dalam pasal 79 sampai 81 KUHAP diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu: a. permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya; b. permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya; c. permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadina negeri dengan menyebutkan alasannya.

Jika kita merujuk pada penjelasan tentang praperadilan diatas sangat terang bahwa tidak ada satu katapun yang memuat terakit dengan penetapan tersangka. Dengan demikian adanya argumentasi hukum yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka bukanlah objek sengketa praperadilan dibenarkan menurut hukum positif. Oleh karena itu, seharusnya terkait dengan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka BG sudah sepatutnya ditolak karena bukan merupakan wewenang praperadilan untuk menanganinya.

Disisi lain adanya argumentasi hukum yang mengatakan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim boleh memutus perkara diluar hukum positif sangatlah multi interpretative dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun alasannya antaralain pertama, apakah penemuan hukum tersebut murni karena dorongan nurani hakim berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ataukah karena tekanan-tekanan pihak lain yang berkepentingan. Kedua, sejauh mana manfaat dari penemuan hukum tersebut bagi penegakan hukum di masa datang atau justru putusan terebut menimbulkan permasalahan baru dimana karena putusan praperadilan tersebut menjadi yurisprudensi maka setiap tersangka nantinya dapat mengajukan praperadilan. Jadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan penetapan tersangka BG adalah tidak sah bukanlah masuk katogeri penemuan hukum karena dipengaruhi oleh tekanan-tekanan pihak lain dan menimbulkan permasalahan hukum baru dimasa datang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: