TERSANDERA KODE ETIK

Seperti yang kita ketahui bersama akhir-akhir ini media nasional maupun daerah, cetak dan elektronik ramai memberitakan tentang situasi politik di Indonesia atau lebih tepatnya politisasi hukum. Hal tersebut bermula semenjak Presiden Joko Widodo mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal KAPOLRI untuk dilakukan fit and propertest di komisi III DPR. Sebelum dilakukan Fit and propertest oleh DPR, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi.Beberapa hari setelahnya beredar foto mesra yang diduga adalah ketua KPK Abraham Samad dan Puteri Indonesia 2014.Situasi ini tidak berhenti sampai disini, beberapa hari setelahnya PLT Sekjen PDIP Hasto Kristianto membeberkan bahwa Abraham Samad pernah bertemu dengannya dan beberapa petinggi PDIP sebanyak enam kali untuk membahas terkait dengan keinginan Abraham Samad untuk mendampingi Joko Widodo sebagai Calon Wakil presiden pada bursa Pilpres beberapa waktu lalu. Sehari berselang Polisi menangkap dan menetapkan wakil ketua KPK Bambang Wijayanto sebagai tersangka terkait kasus PEMILUKADA Kota Waringin Barat dakwaannya adalah menyuruh melakukan saksi untuk memberikan keterangan palsu pada sidang perkara PEMILUKADA di Mahkamah Konstitusi.

Focus utama ulasan ini adalah terkait kasus yang menimpa ketua KPK Abrham Samad yang telah melakukan pertemuan dengan beberapa petinggi PDIP sebanyak enam kali. Lebih khusus lagi akan menitikberatkan pada aspek hukum dan kode etiknya saja. Disini tidak akan dibahas apa motifasi Hasto membuka kasus ini kepublik dan mengapa baru sekarang ini diungkap. Alasanya pertama bidang ilmu yang saya geluti adalah hukum.Kedua, mencoba melihat ini dari aspek hukum secara murni tanpa disangkut pautkan dengan politik yang berujung pada politisasi hukum. Ketiga, jika dilihat apa yang diungkapkan oleh Hasto memang akan berpotensi pelanggaran Kode Etik.

Pada bagian lain yang perlu dijelaskan pada bagian awal tulisan ini adalah terkait dengan benar atau tidaknya pertemuan antara Abraham Samad dengan PLT Sekjen PDIP dan beberapa petinggi PDIP lainnya. Semua ulasan pada tulisan ini mengasumsikan (baca:mengandaikan) bahwa benar terjadi pertemuan antara Abraham Samad dengan Hasto. Mengingat sampai sekarang kasus tersebut belum ada kepastian hukum.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa terkait dengan pertemuan Abraham Samad dan Hasto serta beberapa petinggi PDIP lainnya terdapat beberapa versi, versi hasto, versi Abraham Samad, dan Versi Saksi Supraningsih. Oleh karena itu, untuk menjaga kenetralan tulisan ini maka saya akan menggabungkan ketiga versi tersebut dan mencoba membedah semuanya.

Kita mulai dari keterangan yang disampaikan oleh Supriansah yang mengaku sebagai teman Abraham Samad sesama penggiat antikorupsi di Makassar dalam pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri:Pertemuan terjadi 2 kali pada April dan Mei 2014 di Apartermen The Capitar Residence yang hadir adalah Abraham Samad, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP ketika itu Tjahjo Kumolo, dan beberapa orang lain. Supriansah mengaku tidak ikut sehingga tidak tahu detail pertemuan. Abraham Samad menghubungi Supriansah dan mengajukan permintaan untuk menggunakan apartmen Supriansah bertemu dengan beberapa tokoh.   Teman Abraham Samad  adalah Hasto. Tidak hanya itu, pengakuan hasto dan Rumah kaca yang ditulis di media online Kompasiana menyebtukan terjadi pertemuan antara Samad dan Hasto sebanyak enam kali berikut kronologinya pertemuan pertama :Pada pertemuan pertama ada dua orang Petinggi PDIP senior, dan Petinggi PDIP yunior yang diajak Samad bertemu, di sebuah Apartemen di depan sebuah Mall dan Pusat Perbelanjaan Pacific Place” yang berlokasi di Sudirman Central Business.agenda pertemuan adalah membahas kasus Emir Moeis (Abraham Samad, pada dua petinggi PDIP, Februari 2014). Pertemuan keduaTerjadi pertemuan kedua antara Samad dengan seorang Petinggi PDIP dan salah satu temannya yang bukan orang Partai, pertemuan itu ada asisten Samad yang berinisial “D” di Apartemen mewah di wilayah SCBD, Jakarta Selatan.Agenda pertemuan soal kesediaan Abraham Samad untuk di jarring menjadi pendamping Jokowipertemuan ketigaInilah pertemuan yang diketahui publik secara luas yaitu pada Sabtu (3/5/2014) di Ruang VIP Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta –agenda pertemuan Abraham Samad mempertanyakan nasibnya dalam bursa pilpres mendampingi Jokowi. – pertemuan keempatIa dikenalkan oleh salah satu petinggi PDIP kepada seorang Jenderal Purnawirawan dan membahas soal peluangnya menjadi Cawapres. Pertemuan kelima.Pertemuan kelima terjadi di sebuah gedung, ada petinggi PDIP dan Samad.Saat itu pembicaraan Samad sudah sangat serius dan mendalam, bahkan dari gedung itulah logo Jokowi-Samad sudah mulai beredar dimana-mana.Pertemuan keenamInilah pertemuan yang paling mengerikan dan perlu dicatat khusus, dan juga menjadi alat dalam mengkaji siapakah Samad sesungguhnya.Sebelum masuk ke Pertemuan keenam, baiklah kita lihat diluar lingkungan Samad.Saat itu beberapa elite PDI Perjuangan berkumpul. Ada masukan paling penting bahwa Jusuf Kalla maju jadi Cawapres Jokowi, pertimbangannya amat rasional “Jusuf Kalla memegang massa Golkar, Jusuf Kalla bisa menjadi jangkar Golkar, walaupun Golkar saat ini dipegang Aburizal Bakrie, tapi pengurus-pengurus Golkar pasti akan berpihak ke Jokowi bila ada Jusuf Kalla disana.Sementara itu, Abraham Samad membantah semua keterangan yang diungkapkan oleh saksi dan Hasto dan Rumah Kaca.

Beberapa pertemuan tersebut mengindikasikan terdapat dua potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Samad yaitu pelanggaran undang-undang dan kode etik.Pembahasan pertama adalah terkait dengan dugaan pelanggaran undang-undang yaitu Undang-Undang tentang KPK.Ada dua pasal penting yang perlu ditelaah dalam undang-undang ini terkait dengan pertemuan ketua KPK dengan PLT Sekjen PDIP Hasto yaitu pasal 36 ayat 1 dan pasal 65 Undang-Undang tentang KPK. Pasal 36 ayat 1 Undang-undang KPK “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;” Jika melanggar pasal tersebut akan dikenai sanksi pidana yaitu penjara lima tahun hal tersebut terdapat dalam pasal 65 undang-undang KPK yang berbunyi “Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Dalam aturan hukum harus terkandung perintah, larangan, dan sanksi.Pasal 36 ayat 1 huruf a tersebut memuat unsur larangan artinya yang tidak boleh dilakukan.Pimpinan KPK yang menjadi subjek hukumnya tidak diperolehkan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun. Jika pimpinan KPK tidak mengindahkan perintah pasal tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai yang termaktub dalam pasal 65 undang-undang yang sama, sanksinya adalah pidana penjara 5 tahun.

Dalam kaitannya dengan kasus yang menimpa Abraham Samad dapat disimpulkan (meskipun sedikit premature karena belum terbukti), Abraham Samad berpotensi melanggar pasal 36 ayat 1 huruf a dan pasal 65 undang-undang KPK. Alasanya adalah karena Abraham samad selaku Pimpinan KPK seharusnya tidak diperbolehkan melakukan hubungan dengan dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun. Pihak lain yang dimaksudkan disini adalah Hasto Kristianto, ini cukup beralasan mengingat Hasto dan petinggi PDIP lainnya adalah dari kalangan partai politik yang notabene banyak kader-kader partai politik termasuk PDIP banyak tersangkut kasus korupsi apalagi dalam beberapa pertemuan tersebut Abraham Samad secara terang-terngan menawarkan beberapa kasus korupsi yang menimpa beberapa kader PDIP.

Selain melanggar dua pasal dalam Undang-undang KPK, Abrama Samad juga berpotensi melanggar kode etik KPK.Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa ketentuan dalam kode etik KPK yang dilanggar oleh Abraham Samad. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain sikap dan prilaku, kerahasiaan, komitmen dan loyal, penyalahgunaan, dan interaksi.

Pertama, sikap dan prilaku.Kode etik KPK mengamanatkan agar anggota KPK Senantiasa menjaga sikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.Tetapi yang dilakukan oleh Samad justru tidak menjaga sikap netral dalam melaksankan tugas dengan menemui pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi dalam hal ini PLT Sekjen PDIP dan beberapa petinggi PDIP lainnya.Kedua, kerahasiaan.Abraham samad secara terang-terangan membuka kasus korupsi yang terkait dengan beberapa kader PDIP yang berpotensi terjerat korupsi saat pertemuan dengan Hasto dan beberapa petinggi PDIP lainnya. Pada hal dalam kode etik KPK menyebutkan anggota KPK senantiasa Merahasiakan (tidak mengungkapkan) kepada siapapun, langsung maupun tidak langsung, semua informasi selama melaksanakan tugas dan pekerjaan pada komisi, kecualia atas perintah undang-undang, keputusan pengadilan atau arbitrase yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, komitmen dan loyal.Menjalian dan membina hubungan dengan pihak eksternal hanya dalam konteks kepentingan komisi dan kelancaran pelaksanaan tugas komisi dan atas sepengetahuan atasan adalah ketentuan dalam kode etik KPK yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota KPK.Akan tetapi Abraham samad menjalin hubungan dengan pihak eksternal bukan dalam dalam konteks kepentingan komisi dan kelancaran pelaksanaan tugas komisi dan tanpa sepengetahuan pimpinan KPK lainnya.Keempat, penyalahgunaan.Abraham Samad yang secara sengaja menawarkan beerapa kasus korupsi yang menimpa beberapa kader PDIP merupakan termasuk kategori penyalahgunaan karena dalam ketentuan kode etik KPK menyebutkan Menyampaikan data dan/ atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas komisi yang wajib dirahasiakan, kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujian tertulis pimpinan komisi. Dan yang kelima adalah interaksi.Ketentuan yang kelima ini sekiranya mirip dengan ketentuan dalam undang-undang KPK yang mengatur terkait dengan larangan. Adapun yang dibahas dalam kode etik KPK adalah Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa, tersangka dan calon tersangka atau keluarga atau pihak lain yang terkait, yang penangan kasusnya sedang diproses komisi, kecuali oleh pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan; dan Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawa komisi. dua ketentuan dalam interaksi tersebut justru dilanggar oleh Abraham Samad.

Apapun penyelesaiannya nanti, bahwa satu hal yag pasti bahwa setiap pelanggaran hukum dan kode etik harus di berikan sanksi untuk memenuhi hakikat dari hukum itu sendiri yaitu memberikan efek.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: