PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT KASUS PERTAMBANGAN PASIR

KRONOLOGI PERKARA

H. RATIM bin KASNADI adalah seorang pengusaha tambang yang terletak di Desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon melakukan kegiatan penambangan pasir . pada tahun 2005-2006 H. RATIM bin KASNADI  menyuruh pemilik alat pengeruk (Becho) berikut operatornya yaitu Sdr. MANTO dan Sdr. RUSDI dan digunakan untuk mengupas lapisan tanah bagian atas atau cadas lainnya sampai ketemu kandungan pasirnya, setelah itu pasir yang telah dikeruk dikumpulkan dan dilakukan pengayakan sehingga menghasilkan pasir dan batu (Split), kegiatan penambangan pasir tersebut menghasilkan pasir antara 90 (sembilan puluh) sampai 100 (seratus) truk setiap harinya, dengan harga jual Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per Truk (isi 4 M3) dari uang sejumlah tersebut upah untuk pemilik Becho sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap truknya, semua hasil kegiatan dilapangan dilaporkan oleh saksi KASTIM kepada H. RATIM bin KASNADI ;

atas perbuatanya tersebut mengakibatkan :

–      Hilangnya Fungsi lahan sebagai kawasan konservasi air, tanah dan sumber genetik ;

–      Menyebabkan terjadinya kerusakan sifat kimia tanah, sifat phisik tanah, sifat biologi tanah, dan system tata air (Fungsi Hidrologis) ;

–      Telah terjadi perubahan bentang lahan alami dan kehilangan lapisan tanah setebal 5 sampai 7 meter dengan luas sekitar 7,3 Hektar ;

dalam dakwaan JPU  H. RATIM bin KASNADI telah melanggar

–       keputusan Bupati Kabupaten Cirebon No. 541-3/Kep/102/2005 tanggal 15 Maret tahun 2005, antara lain :

–       Terdakwa mendapat ijin untuk melakukan penambangan pasir seluas 3 Hektare, namun Terdakwa melakukan penambangan mencapai kurang lebih 7,3 Hektar;

–       Tidak membuat Study Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dengan mendapat petunjuk teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertambangan ;

–       Tidak melaksanakan Reklamasi yang dilakukan secara bertahap bersamaan dengan kegiatan Eksploitasi dan harus selesai pada saat penambangan dinyatakan berakhir

Dari keterangan ahli yang diajukan oleh JPU menyebutkan bahwa kerugian yang ditmbulkan dari kegeiatan pertambangan tersebut adalah:

–      Kerugian ekologi sebesar sebesar Rp.59.082.179.500,- (lima puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

–      Kerugian Ekonomi sebesar Rp. 20.160.000.000,- (dua puluh milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;

–      Pemulihan Ekologi sebesar Rp. 44.711.879.500,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Sehingga jumlah keseluruhan dari kerugian tersebut adalah sebesar Rp.123.854.059.000,- (seratus dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut JPU menilai terdakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Sibsider

Menyatakan Terdakwa H.RATIM bin KASNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Perusakan Lingkungan Hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RATIM bin KASNADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama dalam masa penangkapan dan atau penahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;

Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Dakwaan JPU tersebut sangat berbeda dengan dengan putusan PN

–      Menyatakan Terdakwa H. RATIM bin KASNADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

–      Membebaskan Terdakwa H. RATIM bin KASNADI tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

–      Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Mejelis Hakim PN berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kealpaan atau culpa.

SEMENTARA ITU PADA TINGKAT KASASI MA BERPENDAPAT BAHWA

BAHWA ternyata Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa

putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Analisa kasus:

Pada bagian awal alnalisa sederhana ini kami mau memetakan dulu siapa-siapa yang telibat dalam kasus ini dan pernannya dalam melakukan tindak pidana. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kasus pertambangan pasir tersebut tidak melibatkan hanya satu orang saja melainkan melibatkan beberapa orang pelaku tindak pidana dengan perannya masing-masing yaitu:

i.        H. RATIM bin KASNADI

Dalam kasus ini H. Ratim adalah pemimpin U.D Makmur Mandiri yang bergerak dalam bidang penggalian pasir. Disini jelas bahawa H. Ratim masuk sebagai bagian dari tindak pidana tersebut sebagai UITLOKING atau dalam  Bahasa Indonesia lebih sering dikenal dengan “mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana”. Alasannya adalah H. Ratim telah memenuhi syarat-syarat sebagai uitloking, seperti: pertama, ada seorang yang berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pengrusakan lingkungan. Kedua, dia tidak melaksanakan sendiri, disini H. Ratim bersama dengan dua orang bawahannya melakukan poenggalian pasir yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Ketiga, dengan satu daya upaya yang telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Keempat, menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dikehendaki, syarat keempat ini H. Ratim adalah orang yang menggerakkan Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi untuk melakukan tindak pidana yang dikehendakinya yaitu mengupas lapisan tanah bagian atas atau cadas lainnya sampai ketemu kandaungan pasirnya. Kelima, orang yang digerakkan dalam melakukan tindak pidana adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan, Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi adalah orang yang bisa dipertanggung jawabkan karena baik secara jasmani maupun rohani tidak memiliki cacat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

ii.        Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi

Dalam kasus ini Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi adalah sebagai pelaku tindak pidana alasannya adalah karena Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi melakukan operasi untuk mengeruk lapisan tanah bagian atas sampai menemukan kandungan pasirnya, akibat dari tindakan tersebut menyebabkan terjadinya pengrusakan lingkungan hidup. Lebih jelasnya dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  1. Dakwaan JPU

Bahwa dakwaan JPU tersebut sudah benar sesuai dengan barang bukti dan undang-undang yang berlaku di Indonesia

  1. Putusan Pengadilan negeri Sumber

Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sangat kontradiktif dan melanggar undang-undang, yaitu terdakwa telah melanggar pasal 41 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat 1 ke-2. Bagaimanapun juga perbuatan yang dilakukan oleh terkakwa masuk kedalam daders. Dalam daders tersebut terdakwa masuk sebagai membujuk.

Selain itu, sudah jelas Putusan Pengadilan Negeri Sumber atas kasus yang sama menyatakan bahwa orang yang disuruh oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan melanggar pasal 41 ayat 1 UU No. 23 tahun 1997 dan dihukum. Seharusnya majelis hakim juga dalam putusannya menjadikan putusan tersebut sebagai bahan pertimbangan.

Alasan yang disampaikan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kealpaan atau culpa sangatlah mengada-ada dan tidak mengandung asas kepastian hukum. Sudah jelas-jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan sadar.

Bahwa alasan-alasan kelapaan dan culpa tersebut  haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

–      Tidak kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan;

–      Akibat yang dapat diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan yang dapat dihukum;

Sedangkan kriteria kelalaian dirumuskan sebagai berikut : Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan perbuatan itu.

Selain itu jika memang perbuatan tersbut merupakan kealpaan atau kulpa dalam UU No. 23 tahun 1997 sudah mengatur tentang hal ter sebut yaitu pasal 42 ayat 2 UU No. 23 tahun 1997 yang berbunyi “barang siapa yang karena kealpaanya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengtan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)”.

  1. Putusan MA

Seharusnya MA menerima putusan tersebut dan menghukum terdakwa karena putusan PN Sumber adalah putusan bebas tidak murni bukan putusan bebas murni karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan sadar melakukan tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Kami menilai bahwa dakwaan JPU sudah benar dan sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia. Sedangkan putusan pengadilan Negeri Sumber sudah salah dan tidak berdasr pada UU yang berlaku dan tidak memberikan asas kepastian hukum karena menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah sebuah kealpaan atau culpa. Selain itu, putusan MA juga sudah salah karena sudah jelas-jelas bahwa putusan yang di keluarkan oleh PN bukanlah putusan bebas murni.

Selain itu, seharusnya baik itu JPU, pengadilan tingkat I, tingkat II, dan tingkat akhir memasukkan Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi kedalam perkara tersebut karena merka adalah pelaku tindak pidana.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: