SEJUTA KOIN UNTUK KPK

  1. A.   LATAR BELAKANG

Kontraversi permintaan pembuatan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media masa baik local maupun nasional. Polemik tersebut bermula ketika KPK yang sejak tahun 2008 lalu meminta anggaran kepada DPR untuk mewujudkan pembangunan gedung baru KPK  karena gedung KPK yang lama sudah tak mampu lagi menampung begitu banyak pegawai. Alhasil permintaan yang ditunggu-tunggu oleh KPK tidak mendapat respon positif dari pihak DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) khususnya Komisi III yang membidangi HUKUM & HAM.

Karena KPK merasa tidak ada resopn positif dari pihak komisi III DPR maka pada hari jumat, 22 Juni 2012 sejumlah staf KPK mendatangi Komisi III DPR untuk menanyakan nasib pengajuan angaggaran pembangunan gedung baru KPK. Pada saat mengadakan rapat dengar pendapat dengan KPK, sejumlah fraksi partai politik di komisi III menilai bahwa pembangunan gedung baru KPK bukanlah sesuatu yang urgen dilakukan. Karena merasa tidak puas dengan pendapat tersebut salah satu pimpinan KPK Bambang Widjayanto sempat melontarkan kata-kata sperti berikut ini “ kami akan menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK jika memang DPR tidak kunjung merestui pengajuan anggaran tersebut”.

 Ternyata statement yang yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK tersebut mendapat respon dan tanggapan positif dari masyarakat luas. Serontak dari berbagai kalangan masyarakat, LSM, musisi, dan beberapa cendikiawan Indonesia langsung melakukan gerakan pengumpulan dana untuk pembanguan gedung baru KPK yang diberinama “GERAKAN SEJUTA KOIN UNTUK KPK”. Menurut keterangan dari beberapa anggota gerakan tersebut yang dikutip oleh beberapa media masa mengatakan bahwa gerakan ini muncul atas dasar keprihatian dan rasa peduli mereka terhadap KPK sebagai satu-satunya lembaga ad hoc yang bertugas untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Dari sekian banyak kalang yang menyetuji gerakan ini, ternyata ada juga sejumlah kalangan yang menolak kegiatan tersebut terutama dari kalang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri. Mereka menilai bahwa itu menyalahi prosedur dan undang-undang positif yang berlaku di negara ini, lebih jelas merekan menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga pemerintah tidak diperbolehkan menerima secara langsung uang dari rakyat. Jika KPK menerima uang dari masyarakat tersebut justru akan berujung pada  tindakan gratifikasi. Lebih lanjut mereka mengatakan Lembaga Negara hanya boleh mengajukan anggaran kepada DPR melalui APBN.

Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk memfokuskan diri pada menelaah secara teoritis apakah aksi penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK tersebut menyalahi prosedur atau melanggar undang-undang positif yang berlaku di Indonesia. Apakah jika KPK menerima uang tersebut masuk dalam gratifikasi ataukah tidak. Pada pembahasan selanjutnya penulis tidak akan masuk lagi kedalam hiruk pikuk polemik politk tentang mengapa sampai sekarang DPR tidak menyetujui angaran pembanguna gedung baru KPK tersebut, apakah karena ada kepentingan politik ataukah DPR enggan memberantas korupsi di negeri yang nota bene adalah orang-orang mereka juga.

 

  1. B.   PEMBAHASAN

Seperti yang telah saya sebutkan diatas bahwa tidak semua lapisan masyarakat menyetujui penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK terutama DPR. Kelompok yang kontra menilai bahwa aksi pengumpulan dana tersebut menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. alasannya karena KPK  adalah lembaga pemerintah maka tidak diperbolehkan untuk menerima uang langsung dari masyarakat. Jika itu tetap dilakukan maka itu masuk kategori gratifikasi.

Untuk menilai apakah kegiatan tersebut masuk dalam kategori gratifikasi ada baiknya kita membahas pengertian gratifikasi dan posisi masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Secara umum gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sedangkan dalam Undang-undang No Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusunya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

  1. a.   memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  2. b.   memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dari kedua pengertian diatas dapat dikatakan bahwa gratifikasi adalah pemberian uang atau menjanjiankan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan atau untuk tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Sistem ketatanegaraan kita memang tidak memungkinkan masyarakat memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga Negara manapun, tetapi yang menjadi persolan adalah ketika lembaga Negara yang memang bertugas untuk mengatur dan anggaran dan belanja aparatur pemerintah tidak kunjung mengindahkan pengajuan tersebut terpaksa rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara paling tinggi mengambil alih. Karena masyarakat menilai hal tersebut memang urgen dan perlu dilakukan.

Jika kita kaitkan dengan uang sumbangan pembuatan gedung baru KPK tersebut sangat jelas bahwa uang sumbangan tersebut bukan ditujukan kepada individu pejabat KPK melainkan kepada Institusi/lembaga KPK. Kedua, pengertian tersebut tidak ditemukan adanya unsur yang menyebutkan atau melarang institusi pemerintah tidak diperbolehkan untuk menerima uang sumbangan dari masyrakat.

Jadi apa yang sedang bergulir sekarang didalam kehidupan masyarakat bukanlah sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, jika KPK menerima uang dari rakyat, hal tersebut bukanlah merupakan gratifikasi.

Akhirnya agar gerkan Sejuta Koin untuk KPK ini terrealisasi dan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia hendaknya para penggagas memberikan sumbangan tersebut dalam bentuk hibah atau sejenisnnya.

 

  1. C.   KESIMPULAN

Gerakan Sejuta Koin untuk KPK tidak menyalahi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut diperjelas dengan pembahasan mengenai gratifikasi yang termuat dalam Undang-undang No Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusunya pasal 5 ayat 1.

 Kepada DPR seharusnya mengindahkan permintaan anggaran pembangunan gedung baru KPK jika tidak ingin di benci oleh rakyatnya sendiri. Perlu juga diketahui bahwa atas tindankan yang dilakukan DPR tersebut rasa keparcayaan masyarakat kepada wakila rakyat semakin terpuruk.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Andi Hamzah. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia 1986

Carl Joachim Friedrich. Filsafat Hukum: dalam Prespektif Historis. Bandung: Nusa Media 2010

Jimly Asshiddiqie, SH. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers 2011

L. B. Curzon. Dictionary of Law. Kuala Lumpur: ILBS 2007

UUD 1945

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: