PUTUSAN BEBAS, PUTUSAN LEPAS, DAN PUTUSAN SELA

 

  1. A.   PUTUSAN BEBAS KASUS NARKOBA

Pengertian putusan bebas

Menurut pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas diartikan sebagai jika Pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bhawa terdakwa Frengki dan terdakwa Yusliadi pada tanggal yang disebutkan pada surat keputusan diatas telah dengan sengaja membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba golongan I jenis ganja. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidanan penjara selama 14 tahun subsider 6 bulan penjara.

Karena perbuatnnya itu terdakwa melanggar :

–          Pasal 81 ayat 2 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Atau

–          Pasal 81 ayat 2 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 56 KUHP

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

–          Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dameyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

–          Membebaskan terdakwa oleh karena itu dakawaan Jaksa Penuntut Umum.

–          Memerintahkan terdakwa-terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Pertimbangan MA:

Pasal 224 KUHAP  mengatakan bahwa  putusan bebas tidak boleh dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwanya. Jika memang putusan tersebut merupakan putusan bebas murni sifatnya, maka sesuai dengan pasal 224 KUHP permohonan tersebut tidak dapat diterima, sebaliknya jika memang pembebasan tersebut didasarkan penafsiran yang keliru atau pembebasan  itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dalam putusan tersebut  pengadilan telah melampaui batas kewenangannya maka atas dasar pendapat tersebut MA harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

–          Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya pada tahap penyidikan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum . alasan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum harusnya dimuat dalam Putusan Sela Bukan dalam Putusan bebas.

–          bahwa Pengadilan Negeri hanya memperhatikan keterangan-keterangan terdakwa saja bukan keterangan dari saksi-saksi dari penyidik yang telah melakukan penangkapan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut MA berpendapat bahwa

–           terdakwa telah mencabut semua  keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan /paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verballisan tidak dapat dihadirkan Jaksa penuntut Umum untuk menguji bantahan terdakwa.

–          Selama pemeriksaan penyidik, terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

–          Penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendapingi kliennya dalam BAP.

–          Keadaan diatas jelas bertentangan dengan KUHP (PASA 52, 54-56)

–          Barang bukti ganja ditemukan saksi diatas Sepeda Motor yang dikemudikan Andre dan Putra bukan diatas motor terdakwa.

–          Ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni suatu putusan bebas tersebut

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

 

ANALISA PUTUSAN

Dakwaan jaksa

Untuk membuktikan dakwaan jakasa benar atau salah terlebih dahulu perlu dibahas secara teoritis. Pengertian turut serta melakukan, menurut POMPE turut serta adalah orang yang memberi “bantuan” tetapi tidak “membantu” maka peristiwa itu mungkin dilakukan. Maksudnya adalah turut serta adalah orang yang hanya memberi bantuan agar peristiwa pidana tersebut bisa dilakukan tetapi tidak ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain POMPE ada juga ahli Hukum Pidana  VON FEURBACH yang kemudian pendapatnya itu terjelma dalam pasal 55 KUHP.

Dari kajian teoritis diatas dapat dikatakan bahwa dakwaan  Jaksa penuntut Umum sudah benar dan memiliki dasar hukum yang jelas dan masuk akal yaitu Pasal 81 ayat 2 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 56 KUHP. Karena terdakwa telah dengan sengaja membawa , mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba golongan I jenis ganja.

          Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri tidak berdasarkan hukum dan menyalahi prosedur  terkait dengan praktek hukum acara pidana diIndonesi. Harusnya dalam putusannya hakim mesti mempertimbangangkan  keterangan sakski-saksi penyidik bukan hanya dari terdakwa saja. Selain itu harusnya terkait dengan masalah terkdawa tidak didampingi Penasihat Hukum saat di BAP tidak bisa diputus dalam putusan akhir melainkan dalam putusan sela.

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung  tidak berdasar Hukum serta menyalahi prosedur. Harusnya

Memori kasasi yang dilakukan oleh pemohon kasasi sudah cukup beralasan karena sudah jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri merupakan putusan bebas tidak murni. Alasannya adalah terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa benar pada saat di BAP terdakwa diancam dan ditodong pistol, kedua terkait dengan tidak didampingi oleh penasihat hukum saat di BAP bukan masuk dalam putusan akhir tetapi masuk dalam putusan sela. Jadi jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa itu adalah putusan bebas murni penulis berpendapat mahkamah Agung kurang begitu memahami masalah yang sebenarnya.

  1. B.  PUTUSAN LEPAS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK

Pengertian putusan lepas

Menurut pasal  191 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa putusan lepas adalah perbuatan yang didakwakan terbukti  tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dakwaan jakasa

–          Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pencemaran nama baik  sebagaimana diatur dalam pasal 317 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

–          Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selam 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

–          Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar surat tugas.

Putusan pengadilan Negeri

–          Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana(delik).

–          Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum

–          Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Putusan Mahkamah Agung

–          Bahwa alasan yang yang disampaikan pemohon kasasi  tidak dapat dibenarkan karena putusan Hakim tidak salah menerapkan hukum. Selain itu, perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sebab melaporkan Jhonnnhy kepada penegak hukum tidak dapat kualifikasikan sebagai fitnah.

–          Terkait dengan pasal 253 KUHAP tidak dibenarkan jika pada tingkat kasasi memeriksa diluar dari pada tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampau batas wewenangnya.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum

 

ANALISA PUTUSAN

 

Untuk membuktikan dakwaan jakasa benat atau salah terlebih dahulu perlu dibahas secara teoritis. Pengertian turut serta melakukan, menurut POMPE turut serta adalah orang yang memberi “bantuan” tetapi tidak “membantu” maka peristiwa itu mungkiin dilakukan. Maksudnya adala turut serta adalah orang yang hanya memberi bantuan agar peristiwa pidana tersebut bisa dilakukan tetapi tidak ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain POMPE ada juga ahli Hukum Pidana  VON FEURBACH yang kemudian pendapatnya itu terjelma dalam pasal 55 KUHP.

          Artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang terbukti  tetapi perbuatan tersebut bukan dikategorikan sebagai tindak pidana. Jadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sepenuhnya benar.

Putusan pengadilan negeri

Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan negeri sudah benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini karena yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tidankan fitnah.

Pertimbangan Mahkamah Agung

Dalam kasus ini Mahkamah Agung agak teliti dalam memeriksa kasus, itu terlihat dalam pertimabangannya bahwa memang benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana(delik) lagipula alasanalasan yang disampaikan oleh pemohon kasai tidak bisa diadili pada tingkat Kasasi karena bersifat teknis.

Akibatnya permohonan Jaksa penuntut Umum menyalahi prosedur yaitu Pedoman beracara dipengadilan Pidana

  1. C.   PUTUSAN SELA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK

Putusan sela adalah suatu putusan tentang penuntut umum tidak dapat diterima jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk  menuntut pidana misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan pada berkas perkara atau aduan ditarik kembali atau delik itu telah lewat waktu  atau alasan non bis in idem

DAKWAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Dakwan Jaksa penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 207 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” atau pasal 315 KUHP yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis ,  yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam dengan penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. yang menyatakan “WARMAN SUWARDI goblok” dan “Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur  bobrok dan amburadul”

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANA

  1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penghinaan terhadap kekuasaan umum”.
  2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam enam bulan.
  3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atas perintah Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan satu teahun berakhir.
  4. Memerintahkan barang bukti berupa: 2 eksemplar Koran Ganyang Do Kaur haruslah dinyatakan tetaplah dilampirkan dalam berkas perkara.
  5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3000,-.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU(BANDING)

  1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan terhadap kekuasaan umum”.
  2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga bulan.
  3. Memerintahkan barang bukti berupa: 2 eksemplar Koran Ganyang Do Kaur haruslah dinyatakan tetaplah dilampirkan dalam berkas perkara.
  4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3000,-.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG(KASASI)

Pertimbangan hakim

Mengenai alsasan-alasan tersebut pemohon kasasi dapat dibenarkan oleh karena judex facti salah dalam menerapkan hukum, karena sudah jelas dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa mengatakan “goblok” kepadasaksi korban, lebih ditujukan kepada korban sebagai pribadi dan bukan korban sebagai pejabat publik, oleh karena itu lebih tepat kalau dakwaan yang terbukti dalam perkara ini adalah menista dengan lisan di depan umum.

menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MA berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mana tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MA akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar seperti tertera  dibawah ini:

menimbang, oleh karena pemohon kasasi terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara,

memperhatikan pasal-pasal dari UU No. 4 tahun 2004, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mana.

MENGADILI SENDIRI

 

“menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana”,

“melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum”

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya”.

“menetapkan dua barang bukti berupa: 2 exp koran Ganyang Do kaur”

 

ANALISA PUTUSAN

          Menurut pendapat penulis dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar karena delik yang dilakukan tersangka adalah Delik penghinaan.

Untuk lebih memahami apakah dakwaan Jaksa Penuntut umum benar atau tidak terlebih dahulunya akan dijelaskan mengenai pengertian delik. Terlepas dari pro kontra mengenai pengertian delik, disini penulis mendefenisikan delik sesuai dengan yang umum dipakai dalam Hukum Pidana Indonesia  yaitu tindak pidana.

Selain itu dalam Hukum Pidana Indonesia juga dekenal namanya rumusan delik:

–      Diancam dengan pidana oleh hukum

–      Bertentangan dengan hukum

–      Dilakukan oleh orang yang bersalah

–      Orang dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Oleh karena itu, terkait dengan perbuatan tersangkan  diatas untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ataukah bukan akan dicocokan dengan rumusan delik diatas, selengkapnya seperti berikut ini:

–      Diancam pidana oleh hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah penghinaan

–      Bertentangan dengan hukum

Bertujuan untuk menghina pejabat publiik di depan umum

–      Dilakukan oleh orang yang bersalah

Bersalah karena bermaksud untuk menghina pejabat publik

–      Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Melawan hukum

Atas dasar inilah menurut pendapat penulis dakwaan JPU itu benar yaitu melanggar pasal 207 KUHP tersangka terbukti melakukan delik penghinaan didepan umum terhadap pejabat publik.

Dan pantaslah putusan Pengadilan Negeri Mana dan Pengadilan Tinggi yang memmutusakan bahwa tersangka terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan penghinaan kepada pejabat publik di depan umum.

Dan penulis tidak setuju dengan putusan MA yang mengabulkan permintaan pemohon. Menurut penulis alasan MA tidak berdasarkan hukum karena penghinaan yang dilakukan oleh pemohon adalah dalam konteks seseorang sebagai pejabat publik bukan sebagai pribadi. Akibatnya pertimbangan MA yang mengatakan perbuatan tersebut terkait dengan PERS adalah salah dan tidak beralasan hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: