PENYELESAIAN KASUS DELI SUHANDI DENGAN RESTORATIVE JUSTICE

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

DELI SUHANDI

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, seperti yang tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut: Restorative justice is a new framework for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by edsucational, legal, social work, and counceling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community. 

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restorative sebagai  nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative  peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Berkaitan dengan posisi pelaku dan korban maka dari berbagai model penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana terdapat sejumlah kelemahan.

  1.  Korban,

bahwa korban yang semestinya hadir sebagai pihak yang menjadi pusat dari mekanisme yang berjalan diluar pelaku terlihat belum menjadi bagian dari berbagai mekanisme yang ada.

  • Keberadaan korban menyebabkan pertimbangan penerapan pendekatan keadilan restorative tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana.
  • Keinginan korban untuk ikut berpartisipasi secara sukarela merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative.

Melihat contoh kasus tersebut,  pernyataan yang dikemukakan oleh korban atau keluarga korban seperti :

1)      Keinginan untuk secepatnya menyelesaikan masalah

2)      Tak ingin berurusan dengan petugas penegak hukum (kalau sudah ditangan hukum terlalu lama)

3)      Menginginkan hasil yang nyata dan memuaskan, misalnya :

a)      Pengembalian uang atau barang

b)      Pemulihan nama baik

c)       Perkawinan yang terselenggara

d)      Memperoleh biaya pengobatan dan lain sebagainya;

b.  Pelaku

Dalam memenuhi salah satu unsur dari penyelenggaraan penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, maka syarat bahwa pelaku yang mau melakukan evaluasi diri untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab yang harus dipenuhi.

Dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, terutama yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana maka hal ini amat rentan untuk tidak dipenuhi dan tak jarang diabaikan. Posisi yang mendudukan seseorang sebagai pelaku bisa jadi sangat instan dan subjektif, tak jarang korban yang sebenarnya justru didudukan sebagai pelaku dan dimintai pula pertanggungjawabannya. Dalam memposisikan salah satu pihak sebagai korban perlu kehati-hatian. Oleh karenanya perlu diperhatikan bilamana penyelesaian perkara diluar sistem ingin dilakukan. Mekanisme pembuktian tetap harus ditempuh untuk menjamin bahwa yang bertanggungjawab adalah korban yang sesungguhnya dapat dilihat dalam kacamata yang obyektif.

  1. TUJUAN

Pengadilan Restorative justice adalah solusi terbaik bagi penyelesaian kasus yang dialami oleh anak dalam hal ini Deli Suhandi.

BAB II

PERMASALAHAN

  1. KASUS

Seorang siswa SMP Kelas 2 bernama DELI SUHANDI(14) ditangap polisi gara-gara diduga mencuri voucher bernilai Rp. 10.000,00. Ia ditangkap polisi pada hari kamis 10 Maret 2011 di daerah KUA Tanah Tinggi.

Atas dasar tindak pidana penucurian inilah polisi menangkap dan menahan DELI SUHANDI di selama empat hari, dia ditahan di Polsektro Johar Baru,baru pada hari kelima dipindahkan ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia didakwa melakuan tindak pidana pencurian dan tindak pencurian dengan kekerasan. Atas tuduhan tersebut ia diancam 7 tahun penjara. Pada saat ia diperiksa di polsektro johor baru tidak diampingi oleh orang dewasa.

Menurut pengakuannhya “ Deli bersama Muhammad Lucky (Lucky) dan Rahmat Wibowo (Bowo) berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN 31, mendengar bahwa di daerah KUA Tanah Tinggi sedang terjadi tawuran warga. Mereka kemudian pergi ke sana dan saat tiba di tempat itu, Deli melihat pintu counter ponsel milik Ahmad Alfiyan dalam keadaan rusak. Di dalam dakwaan, disebutkan Deli telah mengetahui pintu counter ponsel itu dalam keadaan rusak dan mengambil sebuah kartu perdana XL yang berada di bawah etalase yang telah pecah. Deli kemudian berhasil membawanya keluar dari toko counter ponsel tersebut.

 

  1. ANALISA KASUS(DASAR HUKUM)

Penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Deli Suhandi siswa kelas  2 SMP Islam Al Jihad menyalahi prosedur karena sarat dalam melakukan penangkapan adalah harus ada pelapor , adanya koraban yang merasa dirugikan.

Pada saat diperiksa Deli tidak didampaingi oleh orang dewasa sementara dalam aturan pidanan menyebutkan orang belum dewasa tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum artinya, karena Deli termasuk dalam orang belum dewasa maka harus didampingi oleh seorang dewasa entah keluarga ataupun pihak lain misalnya KOMNASHAM.

Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum dalam kasusu ini adalah aparat kepolisisan tetap menangkap, memeriksa, dan menahan Deli tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak yang tertamngkap tangan, para pemilik counter tidak dimintai kerterangan.

  1. Tidak adanya pelapor

Terkait dengan tidak adanya pelapor dalam Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan jika tidak adanya pengaduan orang yang berhak mengadu. Orang yang berhak mengadukan suatu delik kepada penyidik  ialah orang yang menurut sifat kejahatannya secara langsung telah menjadi korban atau telah dirugikan oleh kejahatan tersebut. Oleh karena kasus Deli ini tidak ada yang melaporkan maka berdasarkan teori diatas penuntut tidak berhak menuntut Deli dengan dakwaan pasal 363  ayat 1 KUHP.

  1. Barang bukti

Dalam melakukan sebuah penuntutan harus ada barang bukti. Dalam kasus ini tidak ada barang bukti yang dimiliki kepolisian untuk melakukan penahanan terhadap terduga. Oleh karena itu, kep[olisian tidak seharus menahan dan memeriksa serta menuntut Deli.

  1. Saksi

Selain barang bukti, dalam sebuah pembuktian tindak pidana harus ada saksi yang bisa dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian tersebut. Dalam kasus Deli ini tidak ada saksi oleh karena itu lagi-lagi kepolisian tidak berhak melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan tehadap Deli.

  1. Diperiksa tanpa didampingi orang dewasa(UU No. 23 Tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK)

Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (child abused) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 butir ke-15 jo pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  menyebutkan bahwa anak diberi perlindungan khusus apabial berhadapan dengan hukum.  Tidak hanya UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak. Dalam KUHP juga menyebutkan bahwa orang belum dewasa tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum perbuatan tersebut harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Oleh karena Deli belum dewasa maka sudah seharusnya pada saat di tangkap, ditahan, dan diperiksa harus didampingi oleh orang dewasa.

Penggunaan pasal 363 ayat 1 KUHP terhadap Deli Suhandi oleh aparat penegak hukum kurang tepat lantaran tindak pidana yang dilakukan oleh Deli bukan tindak pidana berat tetapi tindak pidana ringan. Hal tersebut merujuk pada nilai nominal dari hasil tindak pidana yang dilakukan adalah sebesar Rp. 10. 0000,00.  Sehingga aparat penegak hukum tidak menjadi alasan untuk menindaknya dengan pidana penjara paling lama 7 Tahun.  Jika Deli dipidana dengan penjara 7 tahun, itu sama saja dengan para koruptor yang melakukan korupsi uang Negara triliunan rupiah. Apakah itu adil?

Oleh karenai itu, seharusmnya para penegak hukum baik itu kepolisian ataupun jaksa penuntut tidak hanya mepertimbangkan hukum positif saja tetapi juga mesti mempertimbangkan asas keadilan.

Tidak hanya itu, Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (The Beijing Rules), Resolusi No. 40/33, tanggal 29 November 1985, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990 serta UU No. 23 Tahun 2002 pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa penangkapan, penahan, atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir. Tetapi yag dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Deli menyalahi prosedur. Aparat kepolisian langsung menangkap, memeriksa, dan menahan deli selama 4 hari  tanpa melakukan upaya hukum lain yang lebih manusiawi misalnya restorative justice.

Dari kasus Deli ini kita bisa melihat bahwa penegakan hukum kita masih adanya tebang pilih, hukum akan ditegakan apabila yang dihadapinya adalah kaum lemah tetapi akan lembek ketika berhadapan dengan orang besar. Jika diibaratkan penegakan hukum kita tajam kebawah tumpul keatas.

Selain itru satu hal yang mejadi fakta menarik adalah dalam pasal 78 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan jika membiarkan anak yang berhadapan dengan hukum tidak didampingi pada hal anak tersebut membutuhkan pertolongan dan harus dibantu  dipidana penjara 5 tahun dan/atau denda Rp. 100.0000.000,00. Jika memang demikian apakah aparat penegak hukum yang menangani kasus Deli digolongkan dalam orang yang dimaksud dalam pasal 78 tersebut? Entahlah.

  1. RESTORATIVE JUSTICE ADALAH SOLUSI TERBAIK

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan. Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah/yang berkonflik dengan hukum.

Perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi anak sudah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh komponen bangsa terutama para aparat penegak hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak di bidang hukum.

Atas dasar itulah penyelesaian kasus Deli Suhandi ini seharusnya dilakukan diluar pengadilan, selain itu ada beberapa alasan  sehingga kasusu yang dihadapi Deli ini harus dilakukan upaya hukum diluar pengadilan(restorative justice) antara lain:

  1. dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia bahkan banyak bukti menunjukkan ada praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam mesin peradilan
  2. perspektif anak belum mewarnai proses peradilan,
  3. penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan,
  4. selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan
  5. ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.
  6. Tingkat pelanggaran yang dilakukan bukanlah tidak pidana berat.

Oleh karena itu, upaya untuk mempertemukan orang tua Deli dengan korban untuk diselesaikan secara kekeluargaan adalah hal yang terbaik demi terciptanya rasa keadilan antara keduabelah pihak baik korban maupun Deli Suhandi.

 

 BAB III

PENUTUP

  1. KESIMPULAN

Terkait dengan kasus Deli Suhandi ini tidaklah tepat jika aparat penegak hukum menuntut Deli dengan menggunakan pasal 363 ayat 1 KUHP karena secara konstitusi upaya hukum di peradilan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir bagi anak yang belum dewasa.

Sebagai pengganti adalah upaya hukum diluar pengadilan atau orang sering menybutnya restorative justice demi terciptanya keadailan yang seadil-adilnya.

  1. SARAN

Kasus Deli Suhandi harus dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: