“KONFLIK KEPENTINGAN” INKONSTITUSIONAL

Pada hari rabu 8 Juli 2015 lalu Mahkamah Konstiusi mengeluarkan keputusan yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Keputusan tersebut adalah terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah yang tidak memperbolehkan memiliki konflik kepentingan dengan petahana hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Dalam amar putusannya Makhkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangannya Hakim Berpendapat Bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara.

Tentunya putusan Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Pihak kontra berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melegalkan politik dinasti. Argumentasi itu setidaknya bukanlah isapan jempol belaka pasalnya kasus yang terjadi di propinsi Banten (Dinasti Ratu Atut) menjadi fakta yang tak terbantahkan bagaimana dinasti politik itu berkuasa. Di lain pihak, yang pro dengan Putusan Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa adalah sangat naif manakala ada saudara atau keluarga(petahana) tidak diperbolehkan mencalonkan diri. Pelarangan tersebut mecederai hak konstiusional warga negara untuk memilih dan dipilih pada saat pilkada. Oleh karena aturan tersebut mencederai hak konstiusional warga negara adalah sangat rasional jika Mahkamah Konstiusi berpendapat bahwa peraturan tersebut melanggar HAM dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (inkonstitusional).

Apapun tanggapan publik atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut baik yang pro maupun kontra yang pasti bahwa putusan tersebut nerupakan final and binding. Konsekwensinya adalah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan berlaku sejak tanggal diputuskan. Selain itu, penting untuk disampaikan disini adalah implikasi dari putusan tersebut bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud adalah Calon Kepala Daerah, KPU, dan Partai Politik. Bagi calon kepala daerah petahana dan memiliki konflik kepentingan dengan petahan putusan ini merupakan sebuah angin segar karena tidak perlu lagi repot-repot mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri. Bagi KPU justru sbaliknya, KPU pusat maupun daerah sepertinya akan kerja dua kali, pasalnya aturan-aturan yang telah dibuat KPU sebelumnya yang terkait dengan persyaratan menjadi calon kepala derah aakan direvisi ulang, begitupun surat edaran KPU terkait petahana seharusnya dicabut. Bagi partai politik, putusan ini, justru akan menimbulkan perubahan peta politik di suatu daerah yang berujung pada terjadinya kegaduhan dimasyarakat.

Adanya solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik di tengah masyarakat karena hubungan kausalitas antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan presepsi publik merupakal hal yang urjen dilakuan. Menurut penulis, adanya regulias baru semisal Peraturan Pemerintah(PP) untuk mengatur terkait dengan petahana merupakan solusi terbaik untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak. Selain itu, peran serta masyarakat untuk melawan politik dinasti adalah solusi lain yang perlu ditempuh.

“GENDANG LOCE” DAN KEPEMIMPINAN KOLEKTIF KOLEGIAL

Mungkin sepintas ketika kita membaca judul diatas terkesan absurd. Terkesan absurd lantaran kedua farasa Gendang Loce dan Kepemimpinan Kolektif Kolegial jika dilihat dari kacamata system pemerinahan merupakan dua system pemerintahan yang dari segi waktu sangatlah berbeda. “gendang” merupakan system pemerintahan adat yaitu di Manggarai sedangkan Kepemimpinan Kolektif Kolegial adalah sebuah model kepemimpinan yang baru ditemukan dan diterapkan diera modern seperti skarang ini. Nah untuk menjawab pertanyaan paling mendasar apa maksud dari judul diatas dan apa hubungan keduanya. Penulis akan mencoba menjelaskan scara terperenci diawali dengan menjelaskan tentang “Gendang Loce” lalu diikuti dengan penjelasan tentang “Kpemimpinan Kolektif Kolegial” dan diakhiri dengan menjelaskan tentang hubungan antara keduannya.

Gendang Loce

Seperti yang sudah saya jelaskan dalam artikel sebelumnya yaitu “Gendang Berpolitik” bahwa kata gendang dalam masyarakat adat Manggarai memiliki tiga makna, tetapi yang akan dibahas disini adalah makna ketiga yaitu perkumpulan masyarakat adat yang hidup disuatu daerah yang dipimpin oleh Tu’a Golo. Sedangkan Loce adalah sebuah perkampungan di pedalaman Manggarai Tengah tepatnya di Desa Loce Kec. Reok Barat Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, Gendang Loce dapat kita artikan sebagai perkumpulan masyarakat adat yang hidup di Loce. Sama halnya dengan kampung-kampung lain di Manggarai Raya, Loce memiliki sebuah perkumpulan masyarakat adat yang dinamakan dengan Gendang Loce yang dipimpin oleh Tu’a Golo. Tetapi sedikit berbeda dengan gendang-gendang pada umumnya di Manggarai, jika pada umumnya di Manggarai Raya gendang dipimpin oleh seorang Tu’a Golo sedangkan di Gendang Loce dipimpin oleh tiga orang Tu’a Golo. Tiga orang Tu’a Golo tersebut merupakan manifestasi dari tiga perwakilan suku yang ada di Loce yaitu Empo Tu’a, Empo Sreha dan Empo Cucu. Jika di telisik lebih jauh kebelakang hadirnya ketiga suku ini merupakan pengejawantahan tiga anak dari nenek moyang Orang Loce (empoJelet).Jika disusun berturut-turut adalah EmpoTua merupakan turunan dari anak sulung EmpoJelet, Empo Sreha adalah turunan dari anak kedua dari Empo Jelet, serta Empo Cucu adalah turunan anak bungsu dari Empo Jelet. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan kemasalahatan di Loce haruslah berdasarkan hasil dari kputusan tiga orang Tu’a Golo tersebut.

KepemimpinanKolektifKolegial

            Secara etimologis kepemimpinan yang kolektif kolegial berasal dari kata kolektif yang berarti secara bersama-sama atau secara gabungan dan kolegial berartibersifat teman sejawat atau akrab seperti teman sejawat. Kepemimpian kolektif kolegial secara terminologis dapa tdiartikan sebagai suatu bentuk keemimpinan yang mana tiap-tiap anggotanya mempunyai peranan dan tanggungjawab yang sama besar dalam mengemban amanat sebuah perkumpulan dan atau persekutun. Untuk mencapai kepemimpinan yang kolektif kolegial tersebut diperlukan pranata musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Telah menjadi pengetahuan bersama bahwa mekanisme musyawarah mufakat sebagai local wisdom sudahlah tepat diakomodir dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam sebuah perkumpulan atau persekutuan. Model kepemimpinan kolektif kolegial dapat kita temukan dalam system peradilan di Indonesia seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh lima orang pimpinan KPK, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Sembilan Hakim Konstiusi dan masih banyak lagi.

Dari kedua pembahasan diatas dapatlah kita tarik benang merah dari keduanya guna menjawab pertanyaan apa hubungan antara Gendang Loce dengan Kepemimpinan Kolektif Kolegial. Mengingat gendang Loce adalah satu-satunya gendang di Mnggarai Raya yang memiliki tiga orang Tu’a Golo memiliki kemiripan dengan system kepemimpinan kolektif kolegial yang dipmpin oleh lebih dari satu orang. Selainitu, dalam system kepemimpinan kolektif kolegial pimpinan biasanya berjumlah ganjil hal tersebut bertujuan untuk menghindari keputusan yang deadlock. Gendang Loce sendiri pemimpinnya juga berjumlah ganjil yaitu tiga orang Tu’a Golo. Sehingga tak salah jika penulis menyimpulkan bahwa Gendang Loce menjadi satu-satunya gendang di Manggari Raya yang menganut system kepemimpinan yang kolektif Kolegial.

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA

Dalam isu kedudukan dan kewenangan Desa ada fakta empirik yang menarik bahwa  kedudukan dan kewenangan Desa dalam sejarah Desa sepanjang zaman (prakolonial, kolonial, pasca kemerdekaan, Orde Baru dan era reformasi)  ditempatkan dalam subordinasi atau satelit dari struktur supradesa yang lebih besar. Karya monumental Denys Lombard (1996) menggambarkan secara gamblang bagaimana kerajaan-kerajaan konsentris di zaman prakolonial melakukan penundukkan dan penaklukan terhadap Desa-desa di bumi Jawa, yang waktu itu masih disebut sima. Karya Frans Husken (1998) memberikan kisah berkelanjutan tentang kapitalisasi, eksploitasi dan diferensiasi sosial di Desa sejak masa kolonial. Karya Hans Antlov (1986), dengan tema “negara dalam Desa”, menggambarkan dengan jelas bagaimana sentralisme dan otoriarianisme negara bekerja di aras lokal. Karya Yando Zakaria, Abih Tandeh (2000),  menunjukkan penghabisan dan penindasan negara terhadap masyarakat Desa di zaman Orde Baru.

Pada zaman penjajahan Belanda, telah diterbitkan Indische Staatsregeling pada tahun 1848, yang mulai berlaku pada tahun 1854. Adapun ketentuan mengenai Desa diatur dalam Pasal 128, sebagai berikut:

  1. Desa-Desa bumiputera dibiarkan memilih kepala anggota pemerintahan Desanya sendiri,
  2. Dengan ordonansi dapat ditentukan keadaan dimana Kepala Desa dan anggota pemerintah Desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu.
  3. Kepala Desa bumiputera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerintah wilayah dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi.
  4. Jika yang ditentukan dalam ayat (1) dan (3) dari pasal ini tidak sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan.
  5. Dengan Ordonansi dapat diatur wewenang dari Desa Bumiputera untuk: (a) memungut pajak di bawah pengawasan tertentu; (b) didalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh Desa;
  6. Desa yang sebagian atau seluruhnya berada dalam batas suatu kota, dimana telah dibentuk dewan menurut ayat (2) pasal 21 atau ayat (2) pasal 124 sepanjang mengenai daerah yang termasuk di dalam batas termaksud; dapat dihapuskan dengan ordonansi atau bila dianggap perlu dikecualikan dari berlakunya aturan yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini. Sebagai akibat dari tidak diberlakukannya aturan tersebut, jika perlu dapat dibuat ordonansi (Suhartono, 2001: 46-47).

Ketika intervensi dan eksploitasi kolonial terhadap Desa berjalan, pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan “Regeeringsreglement” 1854, sebagai cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan Desa. Pasal 71 (pasal 128.I.S.) menegaskan tentang kedudukan Desa, yakni: Pertama, bahwa Desa yang dalam peraturan itu disebut “inlandsche gemeenten” atas pengesahan kepala daerah (residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah Desanya sendiri. Kedua, bahwa kepala Desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang keluar dari gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen).

Atas dasar ketentuan itu, dengan Ordonansi tanggal 3 Februari 1906, lahirlah peraturan yang mengatur pemerintahan dan rumah tangga Desa, terutama hanya berlaku di Jawa dan Madura. Peraturan itu, yang dimuat dalam Staasblad 1906 N0. 83, diubah dengan Staablad 1910 No. 591, Staadblad. 1913 No. 235 dan Staadblad, 1919 No. 217 dikenal dengan nama “Islandsche Gemeente-Ordonnantie”. Penjelasan atas Ordonnantie itu yang dimuat dalam Bijblad 6567 mengatakan, bahwa ketetapan-ketetapan dalam Ordonnantie secara konkret mengatur bentuk, kewajiban dan hak kekuasaan pemerintah Desa baik berdasarkan hukum ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdata. Meskipun berbagai peraturan yang muncul masih jauh dari sempurna, tetapi dalam rangka perundang-undangan Hindia Belanda semuanya telah berhasil menghilangkan keragu-raguan tentang kedudukan Desa sebagai badan hukum, lebih dari posisi Desa sekadar kesatuan komunal masyarakat. Peraturan telah berhasil pula mengembangkan kemajuan kedudukan hukum Desa sebagai pemilik harta benda (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984).

Pada tahun 1941, pemerintah kolonial mempertinggi status Desa dengan mengeluarkan sebuah Ordonantie terkenal dengan sebutan Desa Ordonantie (S. 1941 No. 356) (Nitinegoro, 1964 dalam Suhartono, 2001: 48). Rancangan Desa-ordonannantie baru disampaikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 Januari 1941 kepada Volksraad. Ordonnantie itu kemudian ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 1941 (stbl. 1941 no. 356). Substansi Desa ordonanntie baru berlainan dengan ordonanntie-ordonanntie sebelumnya. Prinsipnya ialah supaya kepada Desa diberi keleluasaan untuk berkembang menurut potensi dan kondisinya sendiri. Untuk mencapainya, Desa tidak lagi dikekang dengan berbagai peraturan-peraturan (regulasi) yang mengikat dan instruktif. Berdasarkan atas prinsip itu dalam Desa-ordonanntie baru dinyatakan perbedaan antara Desa yang sudah maju dan Desa yang belum maju. Untuk Desa yang sudah maju, pemerintahan dilakukan oleh sebuah Dewan Desa (Desaraad), sedang Desa untuk yang belum maju pemerintahan disusun tetap sediakala, yaitu pemerintahan dilakukan oleh Rapat Desa yang dipimpin oleh kepala Desa yang dibantu oleh parentah Desa. Selanjutnya dalam Desa-ordonnantie baru itu, pemerintah hendaknya minimal mencampuri dalam rumah tangga Desa dengan peraturan-peraturan yang mengikat, bahkan dalam pemerintahan Desa itu diharuskan lebih banyak menggunakan hukum adat. Namun sampai pada waktu jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda Desa-ordonnantie itu belum bisa dijalankan.

Di zaman Orde Baru, modernisasi yang diperkenalkan pada masyarakat Desa melalui mekanisme pembangunan Desa merupakan manifestasi kontrol negara pada masyarakat Desa. Hal ini diungkapkan secara gamblang dan konseptual oleh Mohtar Mas’oed (1994) sebagai berikut:

“Sebagai bagian dari   pembangunan    nasional,  Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dikonseptualisasi­kan sebagai proses pengkonsolidasian berbagai wila­yah teritorial dan pengintegrasian kehidupan masya­rakat dalam berbagai dimensi (sosial, kultural, ekonomi maupun politik) ke dalam satu unit yang utuh. Dalam perspektif ini, program PMD yang dilaku­kan  oleh pemerintah Orde Baru mengandung dua proses yang berjalan serentak namun kontradiktif. Pertama, PMD merupakan proses “memasukkan Desa ke dalam negara”, yaitu melibatkan masyarakat Desa agar berperan serta dalam masyarakat yang lebih luas. Ini dilakukan melalui pengenalan kelembagaan baru  dalam kehidupan Desa dan penyebaran gagasan modernitas. Kedua, PMD juga berwujud “memasukkan negara ke Desa”. Ini adalah proses memperluas kekuasaan dan hegemoni negara sehingga merasuk ke dalam kehidupan masyarakat Desa dan sering mengakibatkan peningkatan ketergantungan Desa terhadap negara”.

Motif yang melatar belakangi UU No. 5/1979 adalah untuk melakukan reformasi birokrasi Desa agar lebih mampu menggerakkan rakyat dalam program-program pemerintah pusat serta dapat menyelenggarakan administrasi Desa yang meluas dan efektif. Disamping itu juga untuk menyeragamkan kedudukan Desa dan kesatuan adat-istiadat yang masih berlaku, menjadi satu kesatuan pemerintahan Desa yang lingkup kekuasaan wilayahnya meliputi dusun lama yang berada di bawah naungan tradisi lama yang dihapuskan. Kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, kebiasaan yang masih hidup masih diakui, sepanjang hal itu dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

DEMOKRASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA

UU No. 32/2004 mengganti sistem perwakilan (representasi) dalam bentuk BPD dengan sistem permusyawaratan  dalam bentuk Badan Permusyawatan Desa (disingkat Bamusdes). Pasal 210 menegaskan: “Anggota badan permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat”.  “Yang dimaksud dengan “ wakil ” dalam ketentuan ini adalah penduduk Desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga,  pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya”. Klausul “wakil” dan “musyawarah” itu harus dicermati secara kritis. Keduanya menegaskan bahwa Bamusdes mewadahi para pemuka masyarakat Desa tanpa harus dipilih melalui sistem keterwakilan, seperti keberadaan LMD yang lalu.

Di Desa sering muncul distorsi dalam musyawarah untuk menentukan siapa pemuka masyarakat yang dilibatkan dalam Bamusdes. Distorisnya adalah “penunjukan” secara elitis terhadap pemuka masyarakat yang dianggap “dekat” kepala Desa. Akibatnya adalah ketiadaan akses rakyat biasa (ordinary people) untuk berpartisipasi sebagai anggota Bamusdes. Fungsi Bamusdes juga dikebiri, yaitu hanya menetapkan perdes bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi kontrol dihilangkan, sehingga memperlemah check and balances dalam pemerintahan Desa.

Sisi yang lain adalah akuntabilitas kepala Desa. Pertanggungjawaban kepala Desa ditemukan di dalam penjelasan umum: “Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya..-…”

Klausul itu menegaskan bahwa akuntabilitas kepala Desa bukan kepada rakyat (sebagai konstituen), tetapi kepada bupati/walikota melalui camat sebagai pemerintah “atasan”.  Pemindahan akuntabilitas ke bawah menjadi ke atas itulah yang kami sebut sebagai resentralisasi, serta mereduksi prinsip subsidiatity dan proses demokrasi lokal.  Subsidiarity mengajarkan bahwa pengambilan keputusan, penggunaan kewenangan, akuntabilitas, maupun penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan di level lokal.  Sedangkan demokrasi lokal mengajarkan bahwa akuntabilitas pejabat politik seharusnya disampaikan kepada konstituen pemilihnya, bukan ditarik ke atas.

Dalam konteks struktur-kultur politik yang masih birokratis dan klientelistik, akuntabilitas vertikal ke atas justru akan membuat kepala Desa kurang akuntabel dan responsif  kepada masyarakat, melainkan akan lebih loyal (tunduk) pada kekuasaan di atasnya. Dalam praktik bisa jadi kepala daerah akan menghindar dari Desakan rakyat dan akuntabilitas publik, sebab dia sudah merasa cukup menyampaikan pertanggungjawaban ke atas. Akuntabilitas ke atas jelas mengurangi makna desentralisasi, otonomi dan eksistensi Desa, dan mereduksi proses pembelajaran demokrasi di level Desa.

Di sisi lain lembaga-lembaga kemasyarakatan juga menjadi bagian penting dari demokrasi Desa. Di atas kertas, UU dan PP memberikan kekuasaan yang besar terhadap apa yang disebut sebagai lumbaga kemasyarakatan, dan ini sepertinya akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil di Desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian, ada beberapa resiko yang mungkin muncul dengan keluarnya PP dan perda yang menindaklanjuti. Pertama, lumbaga ini bisa diartikan sebagai lembaga baru dan satu-satunya lumbaga yang menjadi mitra pemerintah Desa di dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan. Jika penafsiran seperti itu, maka akan muncul lumbaga  korporatis yang dibentuk oleh pemerintahan Desa dan menjadi kepanjangan tangan Desa. Di peDesaan lembaga semacam ini pernah ada yang disebut dengan LKMD  dan menjadi satu-satunya lumbaga yang melibatkan unsur tokoh masyarakat Desa. Namun demikian dengan adanya LKMD ini, kelompok-kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara formal dalam proses pengelolaan pembangunan Desa.

UU dan PP dengan baik menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat. Hendaknya PP menegaskan secara spesifik tentang penegertian pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena selama ini pengertian pemberdayaan masyarakat telah diartikan secara sempit sebagai pemberian  bantuan dan pembinaan kepada masyarakat oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembalajaran  oleh dan untuk maysarakat untuk mencapai kemandirian dalam mengelola urusan mereka di komunitas baik urusan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu PP menegaskan dalam penjelasan tentang konsep pemberdayaan masyarakat seperti itu. Selain itu agenda pemberdayaan masyarakat sebagai tugas pemeintahan Desa lebih banyak menfasilitasi kelempok-kelompok masyarakat dalam membangun kemandiriannya. Lewat forum lumbaga kemasyaraktan itu, maka pemerintah Desa bisa memberikan  mandat untuk menjalankan kegiatan yang langusung ditangai oleh pokja-pokja yang merepresentasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tidak ketiggalan  pengertian pemberdayaan harus berdimensi keperpihakan kepada kelompok yang lemah, sehingga agenda pemberdayaan dan alokasi anggaran lebih dialamatkan kepada mereka daripada secara merata  kepadasetiap kelompok dalam masyarakat.

KONSEP PERWAKILAN DAERAH DI INDONESIA

Secara garis besar konsep perwakilan daerah di Indonesia memiliki beberapa kali perubahan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat sejarah konstitusi semenjak kemerdekan hingga era reformasi. Konstitusi kita telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-undang Dasar Sementara 1950, dan amandemen-amandemen.

Perubahan-perubahan konstitusi tersebut sudah pasti berdampak pada sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga tinggi negara. Pada poin ini akan dibahas mengenai konsep  salah satu lembaga tinggi negara yaitu perwakilan daerah. Selenjutnya, untuk memudahkan kita memahami konsep perwakilan daerah ini penulis akan membagi dua sub poin yaitu konsep perwakilan daerah sebelum perubahan ke 4 UUD NRI 1945 dan setelah perubahan ke empat UUD NRI 1945.

  1. Sebelum Perubahan ke Empat UUD NRI 1945

Seperti yang telah disebutkan diawal tadi bahwa konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memudahkan memahaminya penulis mencoba membahasnya dari awal pembentukan konstitusi Indonesia khususnya mengenai konsep perwakilan daerah. Semenjak disahkannya Rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh Panitia Persiapan Penyeledik Kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 maka sejak saat itu sistem ketatanegaraan indonesia berubah.[1] Jika kita melihat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut dapat kita temukan pasal (hanya satu pasal)yang menyebutkan tentang perwakilan daerah. Hal tersebut menunjukan bahwa konsep perwakilan daerah ini sudah ada sejak pertama kali negara ini berdiri. Meskipun pada Undang-Undang dasar 1945 ini tidak menyebutkan secara terperinci apa tugas dan fungsi dari perwakilan daerah tersebut. Hal tersebut diperjelas dengan fakta bahwa utnsan-utusan daerah tersebut tidak memiliki lembaga sendiri mengingat Indonesia pada saat itu menganut sistem satu kamar atau unikameral. Adapun pasal yang memuat tentang konsep perwakilan daerah adalah pasal 2 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yaitu

“ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR di tambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang di tetapkan Undang-undang”.

Namun semenjak berlakunya Negara republik Indonesia Srikat pada tahun 1949 maka dengan sendirinya konsep perwakilan daerah juga berubah. Perubahan tersebut dapat kita temukan dalam pasal-pasal yang termuat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jika dalam Undang-Undang dasar 1945 konsep perwakilan daerah hanya terdapat dalam satu pasal saja berbeda dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pembahasan mengenai konsep perwakilan terdapat dalam beberapa pasal dan perwakilan daerah sudah memiliki badan sendiri yang dinamakan senat. Lebih lengkapnya pasal-pasal tersebut antara lain pasal 1 ayat 2, BAB III PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT pada bagian ketentuan umum huruf c, pasal 80 sampai pasal 97.

Pasal 1 ayat 2 konstitusi RIS menyebutkan secara jelas bahwa sistem parlemen Indonesia pada saat itu menganut sistem bikameral atau dua kamar. Kamar pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kamar kedua adalah Senat.

Konstitusi Republik Indonesia Srikat pasal 1 ayat 2 menyatakan sebagai berikut”

“kekuasaan berkedaulatan republik Indonesia Srikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat.”

Selain itu dalam ketentuan umum pada bab iii butir c Konstitusi RIS memperjelas bahwa perwakilan daerah memmiliki lembaga tersendiri. Ketentuan tersebut menyatakan:

“alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Srikat ialah: c. Senat”

Pembahasan berikutnya Konstitusi RIS menguraikan secara terperinci mengenai syarat-syarat, tugas dan fungsi Senat. Dalam Konstitusi RIS ini menyebutkan bahwa senat mewakili daerah-daerah bagian dan setiap daerah tersebut terdiri dari dua orang perwakilan.[2] Serta yang boleh  menjadi senat adalah warga negara yang telah berusia 30 tahun dan yang bukan merupakan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilihnya ataupun hak pilihnya telah dicabut.[3] Dalam Konstitusi RIS ini juga dibahas secara terperinci mengani tata cara pengangkatan dan cara kerja Senat. Hal tersebut dapat kita temukan dalam pasal 83 sampai dengan pasal 97 Konstitusi Republik Indonesia Srikat.

Setahun kemudian yaitu pada tahun 1950 berlakulah undang-undang dasar yang baru yaitu Undang-Uundang Dasar Sementara 1950. Isi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hampir sama dengan isi konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perbedaan hanya ada hubungan penggantian bentuk negara Federasi menjadi bentuk negara Kesatuan dengan konsekwensi-konsekwensi tersebut.[4]

Yang paling nyata dari perubahan dari negara federasi menjadi negara kesatuan adalah konsep perwakilan daerah. Dimana jika Konstitusi RIS terdapat lembaga perwakilan yang dinamakan DPR dan Senat sementara dalam negara kesatuan hanya terdapat DPR saja sehingga menganut sistem unikameral atau satu kamar.

pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang bertujuan membubarkan konstituante dan menyatakan berlakunya Undang-undang dasar 1945.[5] Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berakhir pula masa orde lama/ demokrasi liberal dan dimulainya orde baru/ demokrasi terpimpin. Pada masa orde baru  konsep Perwakilan Daerah kembali seperti semula yaitu konsep perwakilan daerah yang menitikberatkan pada utusan-utusan golongan dan utusan –utusan daerah.[6] Semenjak orde baru berkuasa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan sama sekali hal tersebut disebabkan karena pada masa itu penguasa orde baru cendrung diktator sehingga tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk mengemukan pendapat secara bebas.

Baru setelah 32 tahun penguasa orde baru berkuasa tepatnya pada Mei 1998 terjadilah demo besar-besaran yang menuntut Soeharto sebagai penguasa orde baru mundur dari jabatan sebagai presiden Republik Indonesia. Lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai telah dimulainya masa reformasi yang berujung pada terjadinya perbuhan Undang-Undang Dasar sebanyak empat kali atau disebut juga amandemen.[7]

Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999. Perubahan pertama ini konsep perwakilan daerah sudah mulai dibahas namun tidak sampai tuntas sehingga perlu dilanjutkan pada pembahasan Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.[8]

Adapun konsep perwakilan daerah yang dibahasa pada Rancangan Perubhan Pertama Undang-undang Dasar 1945 adalah mengenai bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu terdapat lima alternatif  mengenai bunyi pasal 2 ayat 1 tersebut antara lain:[9]

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Itu alternatif pertama.
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
  3. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan-utusan dari daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
  4. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  5. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan anggota-anggota wakil dari daerah dipilih melalui pemilihan umum.

`Pembahasan rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 khususnya terkait konsep perwakilan daerah masih belum menemukan titik terang, akibatnya konsep perwakilan daerah belum bisa dicantumkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945.[10]  Namun demikian pada saat itu MPR mengeluarkan ketetapan tentang penugasan BP MPR untuk mepersiapkan Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya terkait dengan DPD.[11]

Pada pembahasan mengenai perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disepakatilah bahwa konsep perwakilan daerah dimasukkan dalam perubahan ketiga Undang-Undang dasar 1945, keputusan tersebut diserahkan oleh Amin Rais kepada Presiden dan pimpinan lembaga-lembaga negara lainya pada rapat paripurna ke-8, pada Jumat 9 November 2001.[12] Hasil perubahan ketiga tersebut antara lain:

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

pada perubahan berikutnya yaitu perubahan keemapt Undang-Undang dasar 1945 konsep perwakilan daerah tidak lagi dibahas sehingga perubahan ketigalah yang berlaku hingga sekarang.

  1. Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945

Pada pembahasan poin ini yang menjadi keyword-nya adalah hasil dari perubahann ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian, karena sebelumnya telah disebutkan bahwa pada perubahan keempat Undang-undang Dasar 1945 tidak lagi membahas terkait dengan konsep perwakilan daerah. Oleh karena itu, fokus pembahasan pada poin ini adalah terkait dengan konsep perwakilan daerah yang terkandung dalam perubahan ketiga Undang-Undang dasar 1945.

Berkaca pada bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum , dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”[13]

Disini menunjukan bahwa dalam parlemen Indonesia terdapat tiga lembaga negara dibidang legislasi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan DPD. Oleh karena itu, parlemen Indonesia menganut konsep trikameralism atau tiga kamar tetapi tidak mutlak.

Meskipun Indonesia menganut konsep tiga kamar tidak serta merta wewenang dari tiga lembaga legislatif tersebut sama, yang lebih dominan adalah DPR. Sementara itu DPD hanya terkait dengan urusan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan submber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.[14] Walaupun dalam bidang pengawasan, keberadaan DPD itu bersifat utama (main contitutional organ) yang sederajat dan sama penting dengan DPR, tetapi dalam bidang legislatif, fungsi DPD itu hanyalah sebagai co-legislator disamping DPR. Sifat tugasnya dibidang legislasi hanyalah menunjang (auxiliary agency) tugas konstitusional DPR.[15]

Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep perwakilan daerah dalam perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 adalah pertama, perwakilan daerah merupakan utusan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia.[16] Kedua, perwakilan daerah hanya bersifat co-legislator  disamping DPR.[17] yaitu terkait dengan urusan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan submber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.[18]

[1] Wirdjono Prodjodikoro,  Azaz-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat, 1983) hal 22

[2] Konstitusi republik Indonesia Srikat Pasal 80 ayat 1 dan 2

[3] Ibid Pasal 82

[4]  Wirdjono Prodjodikoro,  Azaz-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakjat, 1983) hal 30

[5] Ibid hal. 30

[6] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat 1

[7] catatan ini berdasarkan waktu tulisan ini dibuat

[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Buku III jilid IIDPD (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) hal 1090

[9] ibid

[10] Ibid Hal. 1265

[11] ibid

[12] Ibid hal. 1467

[13] Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1 perubahan ketiga

[14] Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 pasal 22D perubahan ketiga

[15] Jimly Asshiddiqie, SH, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 121

[16] Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22C ayat 1 perubahan ketiga

[17]  Jimly Asshiddiqie, SH, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 121

[18] Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pasal 22D  perubahan ketiga

PENYITAAN

KUHAP pada pasal 1 butir 16 memberi penyitaan sebagai berikut.
“ penyitaan adalah serangkaian tidanakn penyidik untung mengambil alih/menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.
Penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan anatara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (pasal 38 ayat 1 KUHAP).
Apakah laporan kepada ketua pengadilan negeri tiu hanya formalitas ataukah mengikat, tidak dijelaskan oleh KUHAP. Bagaimana kalau ketua pengadilan negeri setempat tidak menyetujui penyitaan tersebut. Apakah harus dikembalikan benda yang disita itu kepada penguasaan tersangka?
Mnurut pendapat penulis(AH), karena adanya kata-kata dalam pasal 38 ayat 2 KUHAP, “tanpa mengurangi ketentuan ayat (1)” antara…. izin terlebih dahulu, dan penyidik dapat…. maka itu harus ditafsirkan bahwa kalau penyitaan tersebut tidak disetujui oleh ketua pengadilan negeri, maka penyitaan harus dibatalkan.
Dalam defenisi KUHAP mengenai penyitaan tersebut terdapat hal baru, yang tidak terdapat didalam HIR, kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud. Dalam perundang-undangan lama tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Yang pertama kali memperkenalkan hal demikian ialah Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi(UU No. 7 Tahun 1955), yang menyadur wet op de Economische Delicten di negeri Belanda.
Ketentuan ini merupakan inovasi dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam pasal 39 ayat 1 butir a KUHAP, tercantum benda yang dapat disita ialah “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”.
Dalam hal ini tidak disebut benda tidak berwujud, tetapi tagihan, yang tentulah pengertiannya lebih sempit. Benda-benda lain yang dapat disita selain yang tersebut diatas, ialah sebagai berikut:
1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk          mempersiapkannya (pasal 39 ayat 1 butir b KUHAP).
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik (pasal 39 ayat 1 butir c KUHAP)
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntu7kkan melakukan delik (pasal 39 ayat 1 butir d KUHAP).
4. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan deli8k yang dilakukan (pasal 39 ayat 1 butir e KUHAP).
Apa yang dimaksud oleh KUHAP dengan “yang mempunyai hubungan langsung dengan delik tindak pidana”, tidak dijelaskan.
Biasanya benda yang dapat disita berupa “ yang dipergunakan untuk melakukan delik” dikenal dengan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi objek delik” dikenal dengan “ mengenai mana delik dilakukan”, sedangkan yang tersbut dalam butir 2 sampai dengan 5 disebut “dengan mana delik dilakukan”.
Suatu inovasi lain dalam KUHAP ialah benda yang berada dalam sitaan karena perkara pedata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidik, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, jika dipenuhi persyaratan butir 1 sampai 5 dimuka (pasal 39 ayat 2 KUHAP).
Selain itu untuk delik yang tertangkap tangan berlaku ketentuan khusus mengenai penyitaan. Disitu dipakai istilah yang lebih luas artinya, seperti “dalam hal tertangkap tangan penyidim dapat menyita menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti” (pasal 40 KUHAP, kursif oleh penulis).
Lebih lanut dikatakan “dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jwatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jawatan atau perusahaan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan” (pasal 41 KUHAP kursif oleh penulis).
Penjelasan pasal 41 menjelaskan “ yang dimaksud dengan surat termasuk surat kawat, surat teleks, dan lain sejenisnya yang mengandung suatu berita”.
Sebagai pembatasan penyitaan surat, pasal 43 KUHAP menentukan bahwa “penyitaan surat atau atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merhasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahaisa negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izi khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain” (PASAL 43 KUHAP).
Menurut E. Bonn-Sosrodanukusumo, ketentuan tentang penggeledahan dan penyitaan surat, undang-undang tidak tegas mencantumkan, namun aturan-aturan itu hanya diberikan dalam hal-hal dalam pemeriksaan itu tidak dapat dilakukan dengan izin yang berhak atau dengan izin yang diberikan atas namanya. Apabila yang berhak memberi izin, maka pemeriksaan tersebut sewaktu-waktu dan dimana saja mungkin dan diperbolehkan dilakukan.
Biasanya penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas ialah:
a. barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan;
b. barang-barang kepunyaan teridana yang dengan sengaja telah di pakai untuk melakukan kejahatan.
Pembataan pasal 39 ayat 1 KUHAP tersebut bahwa dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan, diperluas oleh ayat 2 yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan dapat dijatuhkan asal ditentukan oleh undang-undang. Yang dimaksudkan dengan undang-undang disitu, ialah perundang-undangan pidana khusus, seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Tipikor, UU Narkotka, dan lain-lain.
Ketentuan yang juga merupakan inovasi dalam KUHAP tentang penyitaan ialah pengaturan yang rapi tentang penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelesaian akhir benda sitaan itu.
Menurut pasal 44 ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa benda sitaan disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Yang tidak terjawab dalam ketentuan ini adalah bagaimana dengan benda sitaan yang besar-besar seperti mobil-mobil, traktor, helikopter, kapal lautdan seterusnya, dimana disimpan? Ketentuan ini masih jauh pelaksanaannya, karena masih perlu dibngun rumah demikian dan pejabat-pejabat serta organisasinya. Menyadari hal itu, pembuat undang-undang membuat penjelasan pasal 44 ayat 1 yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan dikantor POLRI, dikantor Kejaksaan Negeri, digedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa ditempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.
Dalam hal penyimpanan yang bertanggung jawab adalah pejabat yang berwenang menurut tingkapt pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapa pun juga. Ini hal baru, yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi kebiasaan apa yang disebut “penyitaan opakai” (rijden beslag) terhadap kendaaraan bermotor. Sebagaimana dimaklum, kendaraan bermotor yang tidak dipakai dan dipelihara baik akan rusak berkarat.
Dimsaping itu, diatur juga tentang pemeliharaan dan penyelesaiannya benda-benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan atau biaya peyimpanannya terlalu tinggi.
Benda-benda semacam itu jika masih ditangan penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Jika sudah ada ditangan pengadilan dapat dilakukan hal yang sama oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya(pasal 45 ayat 1 KUHAP).
Hasil pelelangan benda yang dbersangkutan yang erbupa uang dipakai sebagai barang bukti (pasal 45 ayat 2 KUHAP) guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagaian kecil dari benda tersebut (pasal 45 ayat 3 KUHAP).
Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkotika, disediakan untuk dirampas untuk negara atau dimusnahkan (pasal 45 ayat 4 KUHAP).
Ketentuan mengenai benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan ini, sama saja dengan praktik yang dilakukan kejaksaan selama ini, berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 1953 tanggal 13 Juli 1953, menunjuk PP No. 11 Tahun 1947 jo 43 Tahun 1948.
Menyangkut benda sitaan atau rampasan yang berupa narkotika, selaras dengan ketentuan pasal 45 ayat 4 KUHAP tersebut di muka, dimusnahkan atau diserahkan kepada dinas kesehatan. Untuk ini, telah ditandatangani piagam kerja sama anatara Jaksa Agung dan menteri kesehatan pada tanggal 8 Juni 1983.
Kemudian perlu diketahui kapan suatu penyitaan berakhir menurut hukum acara pidana. Jawabannya adalah sebagai berikut.
1. Penyitaan dapat berakhir sebelum ada putusan hakim
a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan delik.
c. Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara ter4sebut ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu delik atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu delik.
Ketentuan yang mengatur tentang butir a sampai dengan c tersebut ialah pasal 46 ayat 1 KUHAP.
2. Penyitaan berakhir setelah ada putusan hakim, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali kalau benda tersebut menurut keputusan hakim dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti untuk perkara lain. Ini tercantum dalam pasal 46 ayat 2 KUHAP.
Selain dari ketentuan dalam KUHAP, penyitaan diatur juga dalam perundang-undangan lain. Hal ini dibenarkan oleh pasal 284 KUHAP. Perundang-undangan lainitu dapat digolongkan dalam dua kelompok.
Yang pertama ialah kelompok perundang-undangan lama yang dibuat oleh pemerintah kolonial.
1. Sbld 1893 No. 240 “aturan teng kewenangan menahan dan menyita surat dan stuken yang lain dikantor pos”. Peraturan ini merupakan juga pembatasan hak-hak asasi manusia dalam hal rahasia perhubungan surat-menyurat.
2. Ordonansi pos(Sbld 1934 No. 720)
Pasal 33: pegawai penyidik dan PTTserta douane berhak menahan dan menggeledah alat pengangkut dengan mana pelanggaran ordonansi dilakukan dan membuat berita acara. Kiriman itu dapat disita .

EMPO JELET-Tujuan Ke Loce dan Kepercayaan Yang Dianutnya

Pencarian akan asal usul sebuah masyarakat adat sangat perlu dan penting. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesimpangsiuran berita sejarah, Sehingga masyarakat adat yang hidup di masa sekarang dan masa datang tidak salah dalam memaknai sejarahnya sendiri.  Oleh karena itu, kepastian sejarah menjadi sangat urgent dilakukan. Pencarian akan informasi sejarah seperti kisah-kisah dari informan(orang terdekat pelaku sejarah), kisah yang diceritakan secara temurun dari suatu masyarakat adat dan sumber-sumber tertulis merupakan  cara terbaik untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di masa silam.

Cerita tentang asal usul masyarakat adat Loce khususnya cerita tentang sosok nenek moyang masyarakat adat Loce yaitu Empo Jelet(Endok) masih sangat minim. Hal tersebut disebabkan karena selama ini sosok nenek moyang masyarakat adat Loce hanya didapat dari kisah-kisah yang secara turun temurun diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah-kisah tersebut juga sangat-sangat sulit dipercaya karena kisah-kisah tersebut memiliki beragam versi. Selain itu, tidak adanya data pembanding seperti dari informan utama (generasi pertama dari pelaku sejarah yaitu Jelet) dan sumber-sumber tertulis merupakan ketidakpercayaan terhadap kesahihan terhadap kisah tentang Empo Jelet yang diceritakan secara turun temurun. Seperti pada cerita tentang dari mana asal Empo Jelet,  mengapa sampai Empo Jelet berdiam dan bermukim di Niang Manga (sebelah timur kmpung Loce sekarang), dan apa agama yang dianut Empo Jelet sampai sekarang belum ditemukan kebenaran ilmiahnya.

Khusus untuk mengapa Empo Jelet sampai di Loce dan apa agama dari Empo Jelet tidak pernah dibahas dalam dalam kisah tentang Empo Jelet. Hal tersebut bisa dilihat pada tulisan saya tentang Empo Jelet dalam blog ini yang merupakan hasil wawancara saya dengan Bpk Yakobus Antus (tetua adat Kampung Loce) sekitar tahun 20007 silam dan perbincangan saya dengan Om Sis Lewo(keturunan Empo Jelet) beberapa waktu lalu di daerah Utan Kayu Jakarta Timur. Kedua informan tersebut sama sekali tidak membahas atau membicarakan mengapa Empo Jelet sampai di Loce dan agama apa sebenarnya yang dianut oleh Empo Jelet. Maka dari itu untuk mnelusuri dan mencari jejak sejarah tentang alasan Empo Jelet ke Loce dan agama yang dianut oleh Empo Jelet, penulis mencoba menggunakan metode perbandingan. Untuk menggunakan metode perbandingngan tersebut penulis akan menggunakan dua data yaitu pertama kisah tentang Empo Jelet yang diceritakan secara turun temurun (wawan cara dengan Bpk yakobus Antus dan perbincangan saya dengan Om Sis Lewo). Dan yang kedua sebagai data pembandingnya adalah sumber tertulis yaitu buku yang ditulis oleh Dami N Toda dengan Judul Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi (Nusa Indah; 1999).

Karena dalam kisah tentang Empo Jelet tidak pernah dibahas secara tersurat tentang alasan Empo Jelet sampai di Loce dan agama yang dianut oleh Empo Jelet maka penulis akan menggunakan/menganalisis makna tersirat dari kisah tentang Empo Jelet untuk menemukan jawaban kedua pertanyaan tersebut diatas. Untuk mencapai pembahasan tersebut terlebih dahulunya penulis akan mengutip tulisan Dami N Toda dalam bukunya  Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi (Nusa Indah; 1999) tentang Kerajaan Todo yang memiliki kemiripan kisah dengan Empo Jelet.

Dalam bukunya Dami N Toda mengungkapkan “untuk ketepatan interpretasi fakta sejarah sebuah kisah berjudul Kraeng Mashur Nera Beang Bombang palapa asal Pagaruyung(Minangkabau), moyang pengasal Kraeng-Kraeng Todo-Pongkor. Asal muasa perpindahan pemukiman dari Wareloka, Lale Bombang, Weri Ata ke Todo yang dikisahkan mengikuti arah babi(ela) piaraan sang tokoh yang pergi bersarang jauh lebih dari seratusan kilometer untuk melahirkan anak di Todo.”(Dami N Toda Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi halaman 43) Lebih lanjut Dami N Toda mencoba menganalisis kisah tersebut(tombo turuk) tersebut dengan mengkritik Coolhaas dan Van Bekkum sebagai pengkodifikasi kisah tentang Todo dalam bentuk tulisan.

Selangkapnya Dami N Toda berpendapat “Coolhaas dan Van Bekkum tidak siap menangkap kisah itu sebagai metafor yang inklusif mengandung kesungguhan historis. Coolhaas dan Van Bekkum pun mmencatat kisah itu denotatif dengan tidak lebih sebagai ilustrasi fiksi mitos menarik tetapi kontaminatif, karena tidak logis bila tokoh Mashur yang diceritakan sebagai muslim dan turunan bangsawan raja Pagarujung itu memelihara babi. berdasarkan bukti-bukti jelas tersebut terungkap alur fakta sejarah yang bercorak nyata. Bahwa babi (ela) dalam kisah itu ternyata hanyalah metafor untuk wanita asli Manggarai(klan pemakan daging babi) bernama rewung ngoel putri Larung dan Peti Ine Holas dari negeri Desu (wilayah Todo kini), masih keturunan wangsa Ngkuleng bernama Poca. Rewung Ngoel di kawini Kraeng Mashur(pendatang Minangkabau) yang Islam/haram daging babi di Lale Lombong-Weri Ata.( Dami N Toda Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi halaman 44)”.

Dari analisis yang dilakukan oleh Dami N Toda terhadap Keberadan Todo-Pongkor penulis mencoba menarik benang merah antara kisah Kraeng Mashur(Todo) dan Kisah Empo Jelet sehingga didapat beberapa kemiripan kisah diantara keduannya. Adapun kemiripan kisah antara keduanya adalah sebagai berikut. Pertama, antara Kraeng Mashur dan Empo Jelet sama-sama berasal daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim (Mashur dari Minangkabau dan Empo Jelet dari Bima) sehingga dapat disimpulkan meskipun agak prematur bahwa sangat mungkin Empo Jelet beragama muslim. Bukti lain yang mendukung argumentasi ini adalah tulisan Dami N Toda yang menyebutkan dalau RPN Ruis, Pasat, dan Nggalak adalah dibawah kekuasaan Mori Reo yang taklain adalah masuk bagian dari klaim kerajaan Bima. Kedua, anatara Kraeng Mashur dan Empo Jelet sama-sama mengikuti jejak babi peliharaan untuk sampai ketempat tujuan mereka masing-masing (Kraeng Mashur dari Wareloka ke Todo smentara Empo Jelet dari Longge ke Golo Nggoleng/Niang Manga-sebelah timur kampung Loce sekarang). Oleh karena itu, jika memang benar Empo Jelet beragama muslim sangatlah tidak mungkin seorang Empo Jelet memelihara babi. itu berarti, babi peliharaan yang dimaksudkan dalam kisah Empo Jelet hanyalah sebuah metafor untuk wanita asli Manggarai (klan pemakan daging babi) bernama Revas dari kampung Adok (Gendang Adat Lante). Revas dikawini Empo Jelet di Cuang dan akhirnya menetap di Golo Nggoleng/Niang Manga-sebelah timur kampung Loce sekarang.

Tentunya artikel ini hanyalah sebuah pintu masuk jika hendak menelaah dan menelusuri jejeak-jejak sejarah yang terkandung dalam kisah tentang Empo Jelet. oleh karena itu adanya penelitian lebih lanjut tentang  Empo Jelet merupakan sebuah harapan yang perlu segera diwujudkan. Semoga.

Previous Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 237 pengikut lainnya.