KEDUDUKAN DPD DALAM PENGAJUAN RUU

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai groundnorm mengaktualisasikan sistem ketatangegaraan tersebut dengan membentuk dan mengatur tentang lembaga-lembaga tinggi negara. Di bidang eksekutif ditandai adanya Presiden, bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dan bidang yudikatif Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di bidang legislasi yang menjadi tugas utama adalah membentuk undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya tidak mengakomodasi semua hal terkait tugas dan fungsi serta hubungan kedua lembaga tinggi negara di bidang legislasi tersebut. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan prodak hukum yang khusus mengatur tentang kedua lembaga tinggi negara tersebut beserta dengan wewenang yang melekat padanya. Tetapi justru kedua undang-undnag tersebut mengakibatkan kewenangan kosntitusional salah satu lembaga tinggi negara yang diselewengkan khsusnya terkait dengan pasal 22D ayat 1 dan 2 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah. atas dasar itu Dewan Perwakilan Daerah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara bidang yudikatif yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusanya menyebutkan menerima gugatan pemohon untuk sebagian, sehingga dari sebelumnya ada beberapa kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan dan pembahasan rancangn undang-undang yang diselewengkan menjadi lebih konstitusional dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasr Negara Republik Indonesia. untuk memperoleh bahan-bahan atau kebenaran akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Untuk itu penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis bahan hukum sekunder, tujuan Sistem ketatanegaraan kita dikenal tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“GENDANG” BERPOLITIK

Adat Manggarai pada umumnya mengenal kata “Gendang” dengan tiga makna. Pertama Gendang sebagai alat music; kedua Gendang sebagai rumah adat; dan yang ketiga adalah Gendang sebagai persekutuan masyarakat adat. Pada dasarnya ketiga makna tersebut saling berkaitan jika dilihat dari kacamata adat. Gendang sebagai alat music merupakan salah satu jenis alat music tradisional Manggarai yang hanya dimainkan pada saat acara adat saja. Disamping itu, Gendang sebagai rumah adat merupakan sebagai tempat masyarakat adat melangsungkan/melakukan acara adat serta tempat menyelesaikan sengketa/persoalan adat masyarakat adat itu sendiri. Sedang Gendang sebagai persekutuan masyarakat adat merupakan sebuah perkumpulan indvidu-individu yang dipersatukan oleh adanya ikatan kekeluargaan/ keturunan yang hidup disuatu daerah.

Dalam artikel ini pengertian Gendang adalah apa yang dimaksud dengan makna ketiga dari Gendang yang telah dibahas pada paragraph pertama yaitu persekutuan masyarakat adat disuatu daerah. Sebgaimana halnya dalam sebuah persekutuan masyarakat, “Gendang” di Manggarai juga memiliki hirarki kepemimpinan, hierarki kepemimpian dalam adat Manggarai tidak sedetail seperti kepemimpinan dalam Negara demokrasi. Gendang hanya mengenal tiga kepemimpinan yaitu “Tu’a Gendang” sebagai pemimpinan tertinggi, “Tu’a Teno” yang bertugas mengurusi masalah pertanahan, dan “Tu’a lumpung” yang bertugas sebagai pemimpin dalam persekutuan masyarakat adat yang lebih kecil(kampung). “Tu’a Gendang” memiliki wewenang untuk memerintah dan menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat adat tersebut. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh “tu’a Gendang” haruslah dipatuhi oleh masyarakat adat setempat. Maka dalam konteks judul artikel ini “Gendang” berpolitik maskudnya adalah masuknya “Gendang” atau keikutsertaan “Gendang” dalam sebuah proses politik/dinamika politik disuatu daerah khususnya Manggarai.

Sejak beberapa tahun terkahir ini keikutsertaan “Gendang” dalam sebuah proses politik (politik praktis) semakin marak terjadi. Keikutsertaan “Gendang” dalam sebuah proses politik dapat kita lihat pada saat Pemilu, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, bahkan sampai kepada pemilihan seorang Kepala Desa. Adanya praktek dukung mendukung dalam sebuah proses politik yang dilakukan oleh “Gendang” merupakan praktek yang sering di jumpai di Manggarai beberapa tahun terakhir. Gendang A mendukung salah satu kandidat merupakan manifestasi dari keikutsertaan “Gendang” dalam sebuah proses politik. Atau dengan kata lain, “Gendang” pada posisi ini terlibat dalam sebuah politik praktis. Dalam prakteknya, keikutsertaan Gendang dalam dukung mendukung salah satu kandidat (politik praktis) berlaku dua mekanisme yaitu “Gendang”-nya sendiri yang menawarkan kepada kandidat atau sebaliknya kandidat akan menawarkan diri untuk didukung oleh “Gendang” tersebut.

Dalam prakteknya ada beberapa penyebab mengapa “Gendang” terlibat dalam politik praktis. Pertama, memiliki ikatan keluarga dengan sang kandidat (anak Gendang). Ini adalah alasan paling rasional keikutsertaan Gendang dalam politik praktis. Persaingan antara kanidat yang begitu ketat memaksa “Gendang” sebagai keluarganya merasa perlu terlibat langsung mendukung sang kandidat agar bisa menang dalam sebuah pertarungan politik. Keuntungan lain dari “Gendang” jika mendukung sang kandidat sebagai anak Gendang adalah ketika sang kandidat menang dalam sebuah pertarungan politik maka tidak secara langsung akan mengharumkan nama Gendang tersebut. Kedua, program-program yang disampaikan cocok untuk kultur dan kebutuhan “Gendang”. Dalam praktek berpolitik di Indonesia kandidat merancang sebuah program untuk di sampaikan kepada konstituennya melalui kampanye. Program-program tersebut merupan rencana sang kandidat jika sang kandidat tersebut terpilih nantinya. Pada aspek ini tak jarang para kandidat merancang sedemikian rupa program-programnya agar menarik simpati pemilih pada hal program tersebut sulit sekali dilaksanakan atau dimplementasikan. “Gendang” dalam posisi ini, sama seperti masyarakat lainnya di Manggarai merasa tertarik dengan program-program yang disampaikan oleh sang kandidat. Sehingga tak segan-segan “Gendang” secara terang-terangan mendukung sang kandidat dan memerintahkan seluruh masyarakat adat untuk memilihnya pada saat hari pemilihan.

Ketiga, kontrak politik. Sebagaimana halnya dalam sebuah kontrak harus ada kedua belah pihak yang ingin menyepakati tentang suatu hal, ada hak dan kewajiban bagi para pihak, dan adanya sanksi jika melanggar kesepakatan. Dalam kontrak politik juga mengenal adanya ketiga persyaratan dalam kontrak tersebut. Biasanya “Gendang” melakukan kontrak politik dengan sang kandidat jika sang kandidat bersedia memenuhi semua tuntutan dari “Gendang” jika sang kandidat tersebut menang dalam sebuah proses politik. Jika antara sang kandidat dan “Gendang” sudah sepakat maka barulah setalah itu pimpinan dalm Gendang dalam hal ini Tu’a Gendang akan memerintahkan seluruh masyarakat Gendang tersebut untuk memilih sang kandidat pada saat pemilihan.

Keikutsertaan “Gendang” dalam sebuah proses politik tentunya memiliki resiko dan dampak negative bagi “Gendang” itu sendiri. Dampak negatifnya adalah keikutsertaan “Gendang” dalam proses politik memberikan kesan negative bagi “Gendang” itu sendiri karena seharusnya “Gendang” harus dalam posisi netral bukan saling dukung mendukung. Selain itu, “Gendang” merupakan sebuah persekutuan masyarakat adat bukan perkumpulan politik maka sudah seharusnya “Gendang” tidak diperbolehkan ikut serta dalam sebuah proses politik (politik praktis). Masuknya politik dalam “Gendang” tentunya akan merusak subsistem adat yang sudah dibangun selama ini. resiko lain yang harus diperhatikan adalah jika sang kandidat yang didukung oleh “Gendang” tersebut kalah dalam sebuah pemilihan maka akan sangat berpengaruh kepada pembangunan di daerah tempat “Gendang” tersebut hidup dan menetap. Oleh karena itu, menolak “Gendang” berpolitik menjadi sebuah keharusan jika tak ingin “Gendang” menjadi rusak hanya karena sebuah proses politik.

Tantangan Calon Buapti di Manggarai

Tahun 2015 adalah Tahun politik bagi sejumlah daerah di Indonesia tak terkecuali Manggarai, pasalnya pada tahun tersebut Manggarai akan melangsungkan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada. Banyaknya figur yang mengajukan diri sebagai calon kepala Daerah menambah panas situasi politik di Manggarai sekarang ini. Persaingan antar calon bupati untuk merebut hati pemilih begitu terasa di Manggarai Raya, entah itu menggunakan cara-cara yang baik atupun dengan cara yang kotor semua dilakukan. Tetapi idealnya, berkampanye berbasis program adalah yang paling efektif bagi para calon bupati agar mendapat hati rakyat. Program-program yang ditawarkan juga haruslah sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan masalah yang di hadapi masyarakat setempat khususnya di Manggarai Raya.

Setidaknya ada empat permasalahan akut di Manggarai Raya Sekarang ini yang harus diketahui oleh para calon bupati dan timsuksesnya sebagai bahan rujukan dalam pembuatan program mereka. Keempat permasalahan tersebut merupakan penyebab terjadinya dua persoalan pokok di Manggarai yaitu kemiskinan dan keterbelakangan. Pertama, infrastruktur. Kebutuhan akan infrastruktur memadai sangatlah penting untuk menjalankan roda perekonomian di disuatu daerah. Untuk memindahkan barang komoditi/hasil pertanian para petani dikampung-kampung ke ibu kota kabupaten tentunya membutuhkan infrastruktur jalan dan jembatan. Dari sector infrastruktur, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Manggarai Raya infrastruktur rupanya menjadi masalah yang sampai sekarang belum bisa diatasi. Buruknya infrastruktur (kualitas jalan dan jembatan) di Manggarai Raya (bahkan ada kampung tertentu yang tidak memiliki infrastruktur jalan) menyulitkan para petani di desa-desa dan kampung-kampung untuk menjual hasil pertanian mereka ke ibu kota kecamatan ataupun di ibu kota kabupaten. Bahkan di sebuah kampung di Kabupaten Manggarai Barat tepatnya Desa Waning-Kec. Ndoso jika musim hujan tiba maka kendaraan tidak bisa melintas didaerah tersebut karena jalannya yang rusak dan berlubang, akibatnya hasil pertanian masyarakat Waning tidak bisa diangkut ke Ruteng. Selain itu, tingginya harga barang terutama sandang dan papan merupakan efek domino dari buruknya infrastruktur. Kedua, air minum bersih. Kebutuhan akan air minum bersih memang tak bisa di tolerir karena merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kurang airnya air minum bersih, sumber mata air yang langka, dan akses menuju mata air yang sangat jauh merupan sekelumit masalah yang umum kita temukan di Manggarai Raya. Bahkan ada yang sampai berjalan kaki berkilo-kilo meter hanya untuk mencari sumber mata air dan ada juga sampai menggunakan kendaraan roda empat (truck) dan roda dua (sepeda motor) untuk mengambil air saking terlalu jauhnya sumber mata air. Kondisi ini dapat kita temukan Kampung Loce-Desa Loce Kec. Reok Barat-Kab. Manggarai. Warga setempat menggunakan kendaraan roda empat (truck) dan roda dua (sepeda motor) untuk mengambil air, kemudian dijual kepada warga kampung dengan harga selangit. Persoalan ini tentunya harus segera ditangani jika tidak maka akan menimbulkan persoalan lain yang lebih parah.

Ketiga, listrik. Ditengah geliat pembangunan digalakan Pemerintah Indonesia saat ini terlihat sangat kontradiktif jika kita berkaca pada pembangunan di Manggarai yang jauh dari kata memuaskan. Hal tersebut dapat kita lihat pada salah satu pilar penopang pembangunan yaitu listrik. Hampir separuh dari penduduk Manggarai Raya belum menikmati listrik dan sebagiannya lagi menikmati listrik hanya mulai dari pukul 18.00-22.00 WITA setiap harinya itupun karena masyarakat tersebut menggunakan Genset. kondisi ini diperparah lagi dengan lambannya bahkan terkesan berjalan ditempat proyek PLTU Ulumbu untuk selanjutnya dialirkan ke seluruh Manggarai Raya. Kondisi ini tentunya merupakan suatu langkah mundur pembangunan di Manggarai Raya. Minimnya invoster yang ingin berinvestasi di Manggarai Raya salah satu penyebabnya adalah karena ketiadaan listrik. Oleh karena itu, solusi jitu untuk menyelesaikan persoalan kelistrikan ini merupakan sebuah keharusan jika tak ingin status sebagai daerah tertinggal terus melekat pada Manggarai Raya. Keempat, akses informasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini informasi dirasa sebagai salah satu kebutuahan yang memang harus dipenuhi untuk menunjang aktifitas manusia seperti dibidang pendidikan, ekonomi dan bisnis. Di bidang pendidikan misalnya, terpuruknya kualitas pendidikan di NTT pada umumnya dan di Manggarai Raya pada kususnya disebut-sebut salah satu penyebabnya adalah minimnya informasi yang didapat oleh peserta didik karena hanya mengharapkan dari guru. Tak banyaknya referensi yang didapat peserta didik menyebabkan banyak peserta didik tidak bisa mengerjakan soal Ujian Nasional yang berujung pada tingkat kelulusan yang sangat rendah. Data tahun lalu saja menyebutkan bahwa NTT berada di urutan ke 34 tingkat kelulusan SMA, dan yang lebih mencengangkan lagi Manggarai berada di urutan paling buncit tingkat kelulusan di NTT. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, Manggarai Raya jauh dari kata memadai dari segi akses informasi. Oleh karena itu, adanya perhatian dibidang informasi menjadi keharusan jika tak ingin masalah ini terus ada.

Solusi dan penanganan yang ekstra terhadap keempat persoalan yang telah disebutkan diatas diharapkan mampu menghapus anggapan bahwa Manggarai Raya merupakan salah satu daerah yang masuk kategori daerah tertinggal. Dan keempat persoalan diatas seharusnya menjadi pusat perhatian para calon bupati dalam menyusun program-program yang akan mereka jalankan jika terpilih menjadi bupati.

TENGKU DILA (Kisah Cinta)

Seperti yang telah dibahas pada Tengku Dila seri Nama & Manfaat pada umumnya masyarakat Loce masih menggunakan kayu bakar untuk keperluan masak-memasak di rumah. Memngingat Tengku Dila sebagai salah satu penghasil kayu bakar terbaik memungkinkan Tengku Dila sering dikunjungi oleh masyarakat Loce untuk mencari kayu bakar. Bagain lain yang perlu dijelaskan pada bagian awal tulisan ini adalah kebiasaan yang hidup dimasyarakat Manggarai pada umumnya dan masyarakat Loce pada kuhsusnya bahwa setiap anggota keluarga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Orang tua mempunyai tugas mencari nafkah seperti berladang, berkebun, atau membajak sawah sedangkan anak biasanya bertugas mengurusi rumah seperti membersihkan rumah, memasak, menimba air (sampai sekarang masyarakat Loce belum memiliki air kran dirumah-rumah), dan mencari kayu bakar.

Munculnya beberapa sekolah di Loce seperti SDK Loce, SMPK Widyarti Loce, dan SMAN I Reok Barat di Loce tugas mencari kayu bakar menjadi tidak hanya di rumah tapi dari sekolah. Sekolah memerintahkan kepada anak muridnya untuk membawa kayu bakar ke sekolah pada hari-hari tertentu kemudian kayu bakar tersebut akan dibagikan ke rumah-rumah guru. Sejauh pengalaman penulis jadwal membawa kayu ke sekolah berbeda-berbeda setiap jenjang pendidikan SD biasanya dua kali seminggu yaitu pada hari rabu dan sabtu sedangkan pada jenjang SMP sekali sebulan yaitu pada jum’at terakhir setiap bulannya. Khusus pada jenjang SMA sama dengan jadwal pada jenjang SMP tapi sekarang praktek tersebut sudah tidak ada karena banyak gelombang penolakan dari murid dan orang tua murid.

Perintah mencari kayu bakar dari sekolah inilah yang membawa kisah percintaan itu dimulai. Tengku Dila menjadi primadona bagi anak sekolah sebagai tempat mencari kayu bakar karena letaknya yang cukup dekat, anginnya yang sejuk dengan sinar matahari yang dihalangi oleh rimbunnya pohon menambah daya tarik tersendiri. Biasanya anak sekolah khususnya SMP dan SMA mencari kayu bakar memiliki beberapa pola yaitu pola bergerombol, berpasangan, dan sendiri-sendiri (bagi yang tidak takut dan yang tak punya pasangan). Pola mencari kayu bakar berpasangan inilah yang menjadi dasar argumentasi saya mengapa tulisan ini saya beri judul kisah cinta. Praktek mencari kayu bakar secara berpsangan sering saya temukan di Tengku Dila semasa penulis berada di Loce.

Pada saat mencari kayu bakar biasanya pasangan pria bertugas mengumpulkan kayu bakar untuk dirinya dan untuk pasangannya. Pasangan perempuan biasanya bertugas merapikan kayu bakar yang dikumpulkan oleh pasangan laki-laki kemudian membaginya menjadi dua bagian untuk selanjutnya di “Hujung” (Hujung=ikat). Setelah semuanya selesai barulah pasangan tersebut menggunakan waktu sisa sebelum pulang untuk mengobrol ataupun sedikit bermanja-manjaan, atau pun sekedar bermesraan ditengah hutan yang sepi nan sunyi. Makanya penulis dulu sejak kecil sampai beranjak remaja suka melihat “penampakan” ketika mencari kayu bakar di Tengku Dila, dua sosok makhluk yang satu berambut panjang dan yang satu lagi berambut pendek sedang asik duduk bermesraan di “haju watang” (pohon yang sudah lama tumbang) . kemeseraan itu tidak hanya berhenti sampai disitu, pada saat pulang biasanya jika pasangan perempuan tergelincir atau tak sanggup membawa kayu bakarnya pasangan pria akan berkorban membawa dua “hujung” sekaligus sampai di Sekolah. Begitulah kebiasaan tersebut berlangsung setiap jumat terakhir dalam bulan.

Terlepas dari apakah praktek tersebut benar atau salah, melanggar kesusilaan, ataukah praktek mencari kayu bakar disekolah tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan. Baiklah kita melihatnya dari prespektif positifnya saja. Bahwa kisah ini mencerimankan nilai-nilai cinta yang bias kita petik seperti pengorbanan, kebersamaan, kesetiaan, perhatian, dan rasa sayang. Dan yang paling penting adalah apapun yang orang-orang lakukan, Tengku Dila menjadi saksi bisu semuanya itu.

TENGKU DILA (Mitos Wae Tengku Dila)

Pada bagian lembah Tengku Dila tepatnya pada sisi bagian selatan terdapat sebuah sumber mata air yang warga setempat sering menyebutnya Wae Tengku Dila (wae=air). Wae Tengku Dila dulunya dijadikan tempat pemandian umum bagi warga sekitar khususnya Rumung dan Bolol. Bahkan beberapa tahun terakhir karena terjadi kelangkaan air yang berkepanjangan khususnya pada musim kemarau beberapa kampung sekitar seperti Kilit, Repu, Talang dan Sambi menggunakan Wae Tengku Dila untuk memenuhi kebutuhan air di rumah mereka. Karena debit Wae Tengku Dila cukup besar pada jaman dulu era Pastor Smith asal Belanda (Tuang Smith begitu warga Loce lazim menyapanya) sempat dijadikan proyek untuk dialirkan dari Tengku Dila menuju Loce. Itulah sebabnya mengapa sampai sekarang di Sano(Sano=Danau), Golo Tera (Pusat Paroki Loce era Tuang Smith) dan beberapa tempat lain disekitaran Kampung Loce ditemukan beberapa bak air tua yang tak terurus.

Paragraf diatas merupakan bagian dari tulisan saya di Tengku Dila seri Nama & Manfaat yang membahas Wae Tengku Dila dari prespektif kemanfaatannya. Tetapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas Wae Tengku Dila dari prespektif mitos atau cerita rakyat. Mitos Wae tengku Dila ini merupakan cerita-cerita yang berkembang secara luas dikalangan masyarakat Loce, sekedar catatan bahwa semua cerita-cerita tersebut merupakan kumpulan-kumpulan cerita yang tak pernah di kodifikasi untuk menjadi sebuah naskah cerita yang utuh. Dari sekian banyak mitos tentang Wae Tengku Dila, saya hanya akan membahas dua cerita yang memang penting untuk diketahui karena memiliki nilai adat bagi masyarakat Loce. Adapun dua mitos tersebut adalah mitos tentang Wae Tengku Dila berasal dari Wae Ngginggong (Wae Ngginggong adalah tempat masyarakat Tagol menimba air untuk keperluan masak-memasak) dan mitos Wae Tengku Dila tentang “ata lami wae” (ata lami wae= penunggu, penghuni).

Tagol adalah sebuah kampung yang terletak di sisi utara Kampung Loce yang masih merupakan wilayah adat Gendang Loce dan merupakan satu desa dengan Kampung Loce. Menurut kepercayaan orang Tagol bahwa wae yang terdapat di “puar” Tengku Dila (puar=hutan) merupakan berasal dari tempat mata air mereka yaitu Wae Ngginggong. Menurut hipotesa orang Tagol bahwa air dari Wae Ngginggong dialirkan ke puar Tengku Dila melauli sebuah trowongan alami dari batu. Itulah sebabnya mengapa mata air di tengku Dila muncul dari bebatuan besar nan keras. Bahkan pernah terjadi pada jaman dahulu orang Tagol melakukan percobaan untuk menguji hipotesa tersebut dengan cara menaburkan serbuk kayu dari Wae Ngginggong. Dari percoban tersebut didapatilah fakta (fakta versi kepercayaan orang Tagol) ternyata serbuk kayu tersebut terbawa air dari Wae Ngginggong sampai di Wae Tengku Dila. Sampai sekarang hipotesa ini tak jarang atau bahkan tak pernah diakui oleh masyarakat Loce. Adapun alasannya adalah sampai sekarang belum ada sumber tertulis atau penelitian tentang Wae Tengku Dila.

Pada bagian kedua yang dibahas adalah mitos tentang “ata lami wae”. Cerita tentang penunggu di Wae Tengku Dila memiliki beragam versi dari segi siapa yang menjadi penunggu. Ada yang berpendapat bahwa yang menadi penunggu di Wae Tengku Dila adalah sesosok kakek tua yang memiliki ciri-ciri fisik berambut putih-panjang, memiliki alis mata berwarna putih dan tebal dan berpakian putih (menurut cerita orang pernah melihatnya). Ada juga yang berpendapat bahwa seekor tunalah yang menjadi penunggu di Wae Tengku Dila. Atau ada juga yang berpendapat bahwa seekor kepitnglah yang menjadi penghuni di Wae Tengku Dila. Adanya perbedaan pendapat dikalangan masyarakat Loce terkait dengan penunggu di Wae Tengku Dila menyebabkan terjadi kesimpangsiuran tentang ada tidaknya penunggu di Wae Tengku Dila. Menurut beberapa kalangan di Loce berpendapat bahwa karena kesimpangsiuran inilah mengapa sampai sekarang setiap proyek Wae Tengku Dila untuk dialirkan di ke Loce tidak pernah berhasil meskipun sudah dilakukan ritual adat.

Terlepas benar atau tidaknya kedua mitos diatas, menambah kasanah tentang panorama Tengku Dila. Oleh karena itu,   menjaga dan melstarikan “puar” Tengku Dila adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus agar bias dinikmati oleh anak cucu kita nantinya.

TENGKU DILA (nama & manfaat)

Tengku Dila sebuah nama yang sangat asing bagi pembaca, tetapi itu tidak berlaku bagi warga masyarakat Loce dan sekitarnya. Tengku Dila adalah nama sebuah hutan blantara di sisi timur kampung Loce-Desa Loce-kec. Reok Barat-kab. Manggarai-Flores. Entah mengapa tempat tersebut di beri nama Tengku Dila, sampai sekarang belum ada sumber tertulis maupun lisan tentang pemberian nama Tengku Dila. Namun demikian untuk memudahkan pembaca memahami Tengku Dila penulis akan mencoba menelaahnya dari aspek etimologis. Jika ditelaah dari sisi etimologisnya Tengku Dila berasal dari kata Bahasa Manggarai yaitu “Tengku” berarti “Tebing” dan “Dila” berarti “Menyala” sehingga jika digabungkan kedua kata tersebut “Tengku Dila” berarti “Tebing yang Menyala”. Telaah aspek etimologis ini dapat kita konfirmasi dengan kondisi geografis dari Tengku Dila itu sendiri. Kondisi geografis Tengku Dila jika dilihat hampir separuh merupakan bongkahan batu besar yang sangat panjang dan tinggi sehingga pada sisi bagian selatannya membentuk sebuah tebing yang tinggi nan curam. Tebing tersebut jika matahari menyinarinya maka sepintas dari kejauhan Tengku Dila akan terlihat memantulkan cahaya atau seperti menyala-nyala. Dari penjelasan yang sangat sederhana ini penulis menemukan jawaban mengapa masyarakat Loce dan sekitarnya menamakan tempat tersebut Tengku Dila.
Pada bagian lembah Tengku Dila tepatnya pada sisi bagian selatan terdapat sebuah sumber mata air yang warga setempat sering menyebutnya Wae Tengku Dila (wae=air). Wae Tengku Dila dulunya dijadikan tempat pemandian umum bagi warga sekitar khususnya Rumung dan Bolol. Bahkan beberapa tahun terakhir karena terjadi kelangkaan air yang berkepanjangan khususnya pada musim kemarau beberapa kampung sekitar seperti Kilit, Repu, Talang dan Sambi menggunakan Wae Tengku Dila untuk memenuhi kebutuhan air di rumah mereka. Karena debit Wae Tengku Dila cukup besar pada jaman dulu era Pastor Smith asal Belanda (Tuang Smith begitu warga Loce lazim menyapanya) sempat dijadikan proyek untuk dialirkan dari Tengku Dila menuju Loce. Itulah sebabnya mengapa sampai sekarang di Sano(Sano=Danau), Golo Tera (Pusat Paroki Loce era Tuang Smith) dan beberapa tempat lain disekitaran Kampung Loce ditemukan beberapa bak air tua yang tak terurus.
Selain air, Tengku Dila juga memeiliki hasil hutan yang sangat bermenfaat bagi warga sekitar seperti kayu dan batu untuk keperluan pembuatan rumah, jalan, dan jembatan. Bahkan hampir semua bangunan di Loce baik itu rumah, Sekolah, Gereja, Kantor, dan Puskesmas batu dan kayu berasal dari Tengku Dila. Ini menunjukan betapa bermanfaatnya Tengku Dila untuk masyarakat sekitar khususnya Kampung Loce. Bukan hanya itu, manfaat lain dari tengku Dila yang tak kalah pentingnya adalah sebagai penghasil kayu bakar terbaik dan paling banyak. Hal ini perlu di bahas mengingat Masyarakat Loce dan sekitar masih menggunakan kayu bakar untuk keperluan masak-memasak di dapur.
Mengingat Tengku Dila mempunyi manfaat yang besar bagi Masyarakat Loce maka menjaga dan melestarikan Tengku Dila menjadi suatu kahursan agar Tengku Dila tetap ada sampai kapanpun tak akan lekang oleh waktu dan tak akan tergerus oleh derasnya pengaruh modernisme. Dan yang paling penting adalah agar kekayaan alam Tengku Dila bias dinikmati oleh anak cucu kita.

AMBIVALENSI PUTUSAN PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengajukan komjen Pol Budi Gunawan sebagi calon tunggal Kapolri menggantikan Jendral Sutarman untuk dilakukan Fit and propertest di Komisi III DPR, pada hal sebelumnya KPK sudah mengingatkan Presiden untuk tidak mengajukan BG sebagi calon Kapolri karena BG memiliki rekening gendut. Merasa saran KPK ini tidak di dengar oleh Presiden sehari sebelum dilakukan fit and properties, BG di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus gratifikasi.

Karena tidak terima dengan penetapan tersangka tersebut, BG pun menggunakan upaya hukum yaitu praperadilan atas penetapan tersangka yang diterimanya. BG mengajukan praperadilan dengan didampingi pengacaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuntutan bahwa penetapan tersangka yang dialamatkan kepada dirinya tidak sah karena belum pernah di periksa sebagai saksi di KPK. Singkat cerita, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar putusannya menyebutkan bahwa gugatan pemohon (BG) diterima sebagian dan ditolak untuk selebihnya. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah pertama, penetapan BG sebagai tersangka didasari oleh alasan subjektivitas semata; kedua, pada saat itu BG bukan penyelenggara Negara maka KPK tidak berhak menangani perkara ini; ketiga, penetapan tersangka BG tidak sesuai dengan prosedur yang lazim berlaku di institusi KPK.

Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menimbulkan polemic baik diantara ahli hukum maupun masyarakat luas. Ada dua alasan yang mendasar mengapa putusan tersebut menjadi polemic. Alasan pertama adalah penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan disisi lain dalam hukum positif Indonesia mengisyaratkan hakim dalam memutus perkara boleh mempertimbangkan keyakinannya sendiri jika memang undang-undang belum mengatur hal tersebut atau sering disebut penemuan hukum.

Agar mendapat pencerahan dan pemahaman yang komperhensif terhadap polemic tersebut maka perlu adanya penjelasan terkait dengan praperadilan dan apa saja yang menjadi domain dari praperadilan serta tak lupa pula penjelasan terkait dengan penemuan hukum.

Menurut Andi Hamzah praperadilan adalah pra artinya sebelum atau mendahului, berarti praperadilan adalah sama dengan sebelum pemeriksaan disidang pengadilan. Sedangkan menurut Umar Seno Adji praperadilan adalah lembaga yang muncul sebagai perwujudan keaktifan hakimyang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa, penahan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat. Sedangkan dalam KUHAP Indonesia tugas praperadilan terbatas. Dalam pasal 78 yang berhubungan dengan pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang hal berikut ini: pertama, sahtidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; kedua, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan. Dalam pasal 79 sampai 81 KUHAP diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu: a. permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya; b. permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya; c. permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadina negeri dengan menyebutkan alasannya.

Jika kita merujuk pada penjelasan tentang praperadilan diatas sangat terang bahwa tidak ada satu katapun yang memuat terakit dengan penetapan tersangka. Dengan demikian adanya argumentasi hukum yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka bukanlah objek sengketa praperadilan dibenarkan menurut hukum positif. Oleh karena itu, seharusnya terkait dengan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka BG sudah sepatutnya ditolak karena bukan merupakan wewenang praperadilan untuk menanganinya.

Disisi lain adanya argumentasi hukum yang mengatakan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim boleh memutus perkara diluar hukum positif sangatlah multi interpretative dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun alasannya antaralain pertama, apakah penemuan hukum tersebut murni karena dorongan nurani hakim berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ataukah karena tekanan-tekanan pihak lain yang berkepentingan. Kedua, sejauh mana manfaat dari penemuan hukum tersebut bagi penegakan hukum di masa datang atau justru putusan terebut menimbulkan permasalahan baru dimana karena putusan praperadilan tersebut menjadi yurisprudensi maka setiap tersangka nantinya dapat mengajukan praperadilan. Jadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan penetapan tersangka BG adalah tidak sah bukanlah masuk katogeri penemuan hukum karena dipengaruhi oleh tekanan-tekanan pihak lain dan menimbulkan permasalahan hukum baru dimasa datang.

Previous Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 177 pengikut lainnya.