PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT KASUS PERTAMBANGAN PASIR

KRONOLOGI PERKARA

H. RATIM bin KASNADI adalah seorang pengusaha tambang yang terletak di Desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon melakukan kegiatan penambangan pasir . pada tahun 2005-2006 H. RATIM bin KASNADI  menyuruh pemilik alat pengeruk (Becho) berikut operatornya yaitu Sdr. MANTO dan Sdr. RUSDI dan digunakan untuk mengupas lapisan tanah bagian atas atau cadas lainnya sampai ketemu kandungan pasirnya, setelah itu pasir yang telah dikeruk dikumpulkan dan dilakukan pengayakan sehingga menghasilkan pasir dan batu (Split), kegiatan penambangan pasir tersebut menghasilkan pasir antara 90 (sembilan puluh) sampai 100 (seratus) truk setiap harinya, dengan harga jual Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per Truk (isi 4 M3) dari uang sejumlah tersebut upah untuk pemilik Becho sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap truknya, semua hasil kegiatan dilapangan dilaporkan oleh saksi KASTIM kepada H. RATIM bin KASNADI ;

atas perbuatanya tersebut mengakibatkan :

-      Hilangnya Fungsi lahan sebagai kawasan konservasi air, tanah dan sumber genetik ;

-      Menyebabkan terjadinya kerusakan sifat kimia tanah, sifat phisik tanah, sifat biologi tanah, dan system tata air (Fungsi Hidrologis) ;

-      Telah terjadi perubahan bentang lahan alami dan kehilangan lapisan tanah setebal 5 sampai 7 meter dengan luas sekitar 7,3 Hektar ;

 

dalam dakwaan JPU  H. RATIM bin KASNADI telah melanggar

-       keputusan Bupati Kabupaten Cirebon No. 541-3/Kep/102/2005 tanggal 15 Maret tahun 2005, antara lain :

-       Terdakwa mendapat ijin untuk melakukan penambangan pasir seluas 3 Hektare, namun Terdakwa melakukan penambangan mencapai kurang lebih 7,3 Hektar;

-       Tidak membuat Study Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dengan mendapat petunjuk teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertambangan ;

-       Tidak melaksanakan Reklamasi yang dilakukan secara bertahap bersamaan dengan kegiatan Eksploitasi dan harus selesai pada saat penambangan dinyatakan berakhir

Dari keterangan ahli yang diajukan oleh JPU menyebutkan bahwa kerugian yang ditmbulkan dari kegeiatan pertambangan tersebut adalah:

-      Kerugian ekologi sebesar sebesar Rp.59.082.179.500,- (lima puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

-      Kerugian Ekonomi sebesar Rp. 20.160.000.000,- (dua puluh milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;

-      Pemulihan Ekologi sebesar Rp. 44.711.879.500,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Sehingga jumlah keseluruhan dari kerugian tersebut adalah sebesar Rp.123.854.059.000,- (seratus dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut JPU menilai terdakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Sibsider

Menyatakan Terdakwa H.RATIM bin KASNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Perusakan Lingkungan Hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RATIM bin KASNADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama dalam masa penangkapan dan atau penahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;

Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Dakwaan JPU tersebut sangat berbeda dengan dengan putusan PN

-      Menyatakan Terdakwa H. RATIM bin KASNADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

-      Membebaskan Terdakwa H. RATIM bin KASNADI tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

-      Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Mejelis Hakim PN berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kealpaan atau culpa.

SEMENTARA ITU PADA TINGKAT KASASI MA BERPENDAPAT BAHWA

BAHWA ternyata Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa

putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

 

Analisa kasus:

Pada bagian awal alnalisa sederhana ini kami mau memetakan dulu siapa-siapa yang telibat dalam kasus ini dan pernannya dalam melakukan tindak pidana. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kasus pertambangan pasir tersebut tidak melibatkan hanya satu orang saja melainkan melibatkan beberapa orang pelaku tindak pidana dengan perannya masing-masing yaitu:

     i.        H. RATIM bin KASNADI

Dalam kasus ini H. Ratim adalah pemimpin U.D Makmur Mandiri yang bergerak dalam bidang penggalian pasir. Disini jelas bahawa H. Ratim masuk sebagai bagian dari tindak pidana tersebut sebagai UITLOKING atau dalam  Bahasa Indonesia lebih sering dikenal dengan “mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana”. Alasannya adalah H. Ratim telah memenuhi syarat-syarat sebagai uitloking, seperti: pertama, ada seorang yang berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pengrusakan lingkungan. Kedua, dia tidak melaksanakan sendiri, disini H. Ratim bersama dengan dua orang bawahannya melakukan poenggalian pasir yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Ketiga, dengan satu daya upaya yang telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Keempat, menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dikehendaki, syarat keempat ini H. Ratim adalah orang yang menggerakkan Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi untuk melakukan tindak pidana yang dikehendakinya yaitu mengupas lapisan tanah bagian atas atau cadas lainnya sampai ketemu kandaungan pasirnya. Kelima, orang yang digerakkan dalam melakukan tindak pidana adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan, Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi adalah orang yang bisa dipertanggung jawabkan karena baik secara jasmani maupun rohani tidak memiliki cacat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

   ii.        Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi

Dalam kasus ini Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi adalah sebagai pelaku tindak pidana alasannya adalah karena Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi melakukan operasi untuk mengeruk lapisan tanah bagian atas sampai menemukan kandungan pasirnya, akibat dari tindakan tersebut menyebabkan terjadinya pengrusakan lingkungan hidup. Lebih jelasnya dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

 

 

 

 

 

  1. Dakwaan JPU

Bahwa dakwaan JPU tersebut sudah benar sesuai dengan barang bukti dan undang-undang yang berlaku di Indonesia

  1. Putusan Pengadilan negeri Sumber

Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sangat kontradiktif dan melanggar undang-undang, yaitu terdakwa telah melanggar pasal 41 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat 1 ke-2. Bagaimanapun juga perbuatan yang dilakukan oleh terkakwa masuk kedalam daders. Dalam daders tersebut terdakwa masuk sebagai membujuk.

Selain itu, sudah jelas Putusan Pengadilan Negeri Sumber atas kasus yang sama menyatakan bahwa orang yang disuruh oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan melanggar pasal 41 ayat 1 UU No. 23 tahun 1997 dan dihukum. Seharusnya majelis hakim juga dalam putusannya menjadikan putusan tersebut sebagai bahan pertimbangan.

Alasan yang disampaikan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kealpaan atau culpa sangatlah mengada-ada dan tidak mengandung asas kepastian hukum. Sudah jelas-jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan sadar.

Bahwa alasan-alasan kelapaan dan culpa tersebut  haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

-      Tidak kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan;

-      Akibat yang dapat diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan yang dapat dihukum;

Sedangkan kriteria kelalaian dirumuskan sebagai berikut : Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan perbuatan itu.

Selain itu jika memang perbuatan tersbut merupakan kealpaan atau kulpa dalam UU No. 23 tahun 1997 sudah mengatur tentang hal ter sebut yaitu pasal 42 ayat 2 UU No. 23 tahun 1997 yang berbunyi “barang siapa yang karena kealpaanya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengtan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)”.

  1. Putusan MA

Seharusnya MA menerima putusan tersebut dan menghukum terdakwa karena putusan PN Sumber adalah putusan bebas tidak murni bukan putusan bebas murni karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan sadar melakukan tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup.

 

 

KESIMPULAN

 

Kami menilai bahwa dakwaan JPU sudah benar dan sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia. Sedangkan putusan pengadilan Negeri Sumber sudah salah dan tidak berdasr pada UU yang berlaku dan tidak memberikan asas kepastian hukum karena menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah sebuah kealpaan atau culpa. Selain itu, putusan MA juga sudah salah karena sudah jelas-jelas bahwa putusan yang di keluarkan oleh PN bukanlah putusan bebas murni.

Selain itu, seharusnya baik itu JPU, pengadilan tingkat I, tingkat II, dan tingkat akhir memasukkan Sdr. Manto dan Sdr. Rusdi kedalam perkara tersebut karena merka adalah pelaku tindak pidana.

SEJUTA KOIN UNTUK KPK

  1. A.   LATAR BELAKANG

Kontraversi permintaan pembuatan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media masa baik local maupun nasional. Polemik tersebut bermula ketika KPK yang sejak tahun 2008 lalu meminta anggaran kepada DPR untuk mewujudkan pembangunan gedung baru KPK  karena gedung KPK yang lama sudah tak mampu lagi menampung begitu banyak pegawai. Alhasil permintaan yang ditunggu-tunggu oleh KPK tidak mendapat respon positif dari pihak DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) khususnya Komisi III yang membidangi HUKUM & HAM.

Karena KPK merasa tidak ada resopn positif dari pihak komisi III DPR maka pada hari jumat, 22 Juni 2012 sejumlah staf KPK mendatangi Komisi III DPR untuk menanyakan nasib pengajuan angaggaran pembangunan gedung baru KPK. Pada saat mengadakan rapat dengar pendapat dengan KPK, sejumlah fraksi partai politik di komisi III menilai bahwa pembangunan gedung baru KPK bukanlah sesuatu yang urgen dilakukan. Karena merasa tidak puas dengan pendapat tersebut salah satu pimpinan KPK Bambang Widjayanto sempat melontarkan kata-kata sperti berikut ini “ kami akan menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK jika memang DPR tidak kunjung merestui pengajuan anggaran tersebut”.

 Ternyata statement yang yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK tersebut mendapat respon dan tanggapan positif dari masyarakat luas. Serontak dari berbagai kalangan masyarakat, LSM, musisi, dan beberapa cendikiawan Indonesia langsung melakukan gerakan pengumpulan dana untuk pembanguan gedung baru KPK yang diberinama “GERAKAN SEJUTA KOIN UNTUK KPK”. Menurut keterangan dari beberapa anggota gerakan tersebut yang dikutip oleh beberapa media masa mengatakan bahwa gerakan ini muncul atas dasar keprihatian dan rasa peduli mereka terhadap KPK sebagai satu-satunya lembaga ad hoc yang bertugas untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Dari sekian banyak kalang yang menyetuji gerakan ini, ternyata ada juga sejumlah kalangan yang menolak kegiatan tersebut terutama dari kalang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri. Mereka menilai bahwa itu menyalahi prosedur dan undang-undang positif yang berlaku di negara ini, lebih jelas merekan menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga pemerintah tidak diperbolehkan menerima secara langsung uang dari rakyat. Jika KPK menerima uang dari masyarakat tersebut justru akan berujung pada  tindakan gratifikasi. Lebih lanjut mereka mengatakan Lembaga Negara hanya boleh mengajukan anggaran kepada DPR melalui APBN.

Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk memfokuskan diri pada menelaah secara teoritis apakah aksi penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK tersebut menyalahi prosedur atau melanggar undang-undang positif yang berlaku di Indonesia. Apakah jika KPK menerima uang tersebut masuk dalam gratifikasi ataukah tidak. Pada pembahasan selanjutnya penulis tidak akan masuk lagi kedalam hiruk pikuk polemik politk tentang mengapa sampai sekarang DPR tidak menyetujui angaran pembanguna gedung baru KPK tersebut, apakah karena ada kepentingan politik ataukah DPR enggan memberantas korupsi di negeri yang nota bene adalah orang-orang mereka juga.

 

  1. B.   PEMBAHASAN

Seperti yang telah saya sebutkan diatas bahwa tidak semua lapisan masyarakat menyetujui penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK terutama DPR. Kelompok yang kontra menilai bahwa aksi pengumpulan dana tersebut menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. alasannya karena KPK  adalah lembaga pemerintah maka tidak diperbolehkan untuk menerima uang langsung dari masyarakat. Jika itu tetap dilakukan maka itu masuk kategori gratifikasi.

Untuk menilai apakah kegiatan tersebut masuk dalam kategori gratifikasi ada baiknya kita membahas pengertian gratifikasi dan posisi masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Secara umum gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sedangkan dalam Undang-undang No Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusunya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

  1. a.   memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  2. b.   memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dari kedua pengertian diatas dapat dikatakan bahwa gratifikasi adalah pemberian uang atau menjanjiankan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan atau untuk tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Sistem ketatanegaraan kita memang tidak memungkinkan masyarakat memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga Negara manapun, tetapi yang menjadi persolan adalah ketika lembaga Negara yang memang bertugas untuk mengatur dan anggaran dan belanja aparatur pemerintah tidak kunjung mengindahkan pengajuan tersebut terpaksa rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara paling tinggi mengambil alih. Karena masyarakat menilai hal tersebut memang urgen dan perlu dilakukan.

Jika kita kaitkan dengan uang sumbangan pembuatan gedung baru KPK tersebut sangat jelas bahwa uang sumbangan tersebut bukan ditujukan kepada individu pejabat KPK melainkan kepada Institusi/lembaga KPK. Kedua, pengertian tersebut tidak ditemukan adanya unsur yang menyebutkan atau melarang institusi pemerintah tidak diperbolehkan untuk menerima uang sumbangan dari masyrakat.

Jadi apa yang sedang bergulir sekarang didalam kehidupan masyarakat bukanlah sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, jika KPK menerima uang dari rakyat, hal tersebut bukanlah merupakan gratifikasi.

Akhirnya agar gerkan Sejuta Koin untuk KPK ini terrealisasi dan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia hendaknya para penggagas memberikan sumbangan tersebut dalam bentuk hibah atau sejenisnnya.

 

  1. C.   KESIMPULAN

Gerakan Sejuta Koin untuk KPK tidak menyalahi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut diperjelas dengan pembahasan mengenai gratifikasi yang termuat dalam Undang-undang No Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusunya pasal 5 ayat 1.

 Kepada DPR seharusnya mengindahkan permintaan anggaran pembangunan gedung baru KPK jika tidak ingin di benci oleh rakyatnya sendiri. Perlu juga diketahui bahwa atas tindankan yang dilakukan DPR tersebut rasa keparcayaan masyarakat kepada wakila rakyat semakin terpuruk.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Andi Hamzah. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia 1986

Carl Joachim Friedrich. Filsafat Hukum: dalam Prespektif Historis. Bandung: Nusa Media 2010

Jimly Asshiddiqie, SH. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers 2011

L. B. Curzon. Dictionary of Law. Kuala Lumpur: ILBS 2007

UUD 1945

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MEM-PANCASILA-KAN MANUSIA INDONESIA

Banyaknya kasus intoleransi seperti saling sesat menyesatkan antar sesama pemeluk agama, kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung berakhir, hilangnya rasa persatuan berkedok pertikaian antar etnis, banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, dan hilangnya rasa keadilan masyarakat akibat mental koruptif pejabat-pejabat negara. Menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang tidak Pancasilais.

Lantas pertanyan yang paling mendasar adalah, dimanakah pancasila saat itu? Jawaban atas pertanyaan yang reflektif tersebut mungkin akan terjawab jika kita menghubungkannya antara Pancasila sebagai norma dasar (groundnorm) dengan implementasi dari Pancasila itu sendiri. Merujuk kepada realita yang telah saya sebutkan diawal tulisan ini, kita bisa melihat bahwa antara Pancasila sebagai norma dan implementasinya sangat kontradiktif. 

Adanya ketimpangan antara dasein (bagaimana adanya) dan dasolen (bagaimana seharusnya) Pancasila tersebut sebagai akibat dari lunturnya nilai-nilai luhur pancasila dalam diri manusia Indonesia. Nilai-nilai yang seharusnya kita jadikan fondasi dalam berprilaku malah diperlakukan layaknya sebuah barang antik yang hanya dibanggakan dan dipuja-puja tanpa ada aksi nyata. Kita seharusnya malu mengapa bangsa lain lebih Pancasilais ketimbang kita yang katanya hukum tertinggi adalah Pancasila.

Untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam diri manusia Indonesia (mem-Pancasila-kan Manusia Indonesia) memang tidak tidak mudah, perlu perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Tidak bisa dengan hanya melakukan ceramah ataupun seminar yang justru terkesan berlebihan dan membosankan lagi pula kegiatan-kegitan tersebut hanya dihadiri oleh sebagian kecil masyarakat. Untuk itu, langkah nyata dan sederhana mungkin solusi yang tepat untuk menyelesaikan problematika dalam hidup “membangsa Indonesia” (Rm. Mudji).

Tindakkan nyata dan sederhana tersebut kita bisa lakukan dengan cara: pertama, bersikap toleran dengan dengan umat yang berbeda agama, ditunjukan lewat menghargai umat yang sedang beribadah dengan tidak perlu saling protes memprotes karena pada dasarnya agama untuk manusia bukan manusia untuk agama; Kedua, hendaknya dalam berprilaku harus bersikap adil dan beradab. Bersikap adil maksudnya hendaknya dalam mengambil keputusan haruslah mempertimbangkan efeknya (kedua belah pihak merasa puas), beradab maksudnya agar dalam bertindak dan bertutur kata  harus berpatokan pada norma kesopanan tahu menghargai orang yang lebih tua bukan dengan saling mencibir dan mengkritik; Ketiga, sebagai bangsa yang berbineka sudah sepatutnya harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan, pertikaian dan perang bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan; keempat, musyawarah untuk mufakat adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan sebuah perselisihan, bersikap represif dan main hakim sendiri bukanlah tradisi bangsa ini maka sudah saatnya untuk meninggalkan kebiasaan itu; kelima, rasa keadilan masyarakat hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keptusan bukan dengan menaikkan harga BBM yang justru menjadi sumber ketidak adilan sosial.

Langkah-langkah nyata tersebut disatukan dengan apa yang dinamakan dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi sesuatu yang urgen dilakukan dalam rangka mem-Pancasila-kan manusia Indonesia. Jika nilai-nilai luhur Pancasila tersebut sudah menjadikan karakter bangsa maka akan tercipta masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

PUTUSAN BEBAS, PUTUSAN LEPAS, DAN PUTUSAN SELA

 

  1. A.   PUTUSAN BEBAS KASUS NARKOBA

Pengertian putusan bebas

Menurut pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas diartikan sebagai jika Pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bhawa terdakwa Frengki dan terdakwa Yusliadi pada tanggal yang disebutkan pada surat keputusan diatas telah dengan sengaja membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba golongan I jenis ganja. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidanan penjara selama 14 tahun subsider 6 bulan penjara.

Karena perbuatnnya itu terdakwa melanggar :

-          Pasal 81 ayat 2 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Atau

-          Pasal 81 ayat 2 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 56 KUHP

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

-          Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dameyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

-          Membebaskan terdakwa oleh karena itu dakawaan Jaksa Penuntut Umum.

-          Memerintahkan terdakwa-terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Pertimbangan MA:

Pasal 224 KUHAP  mengatakan bahwa  putusan bebas tidak boleh dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwanya. Jika memang putusan tersebut merupakan putusan bebas murni sifatnya, maka sesuai dengan pasal 224 KUHP permohonan tersebut tidak dapat diterima, sebaliknya jika memang pembebasan tersebut didasarkan penafsiran yang keliru atau pembebasan  itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dalam putusan tersebut  pengadilan telah melampaui batas kewenangannya maka atas dasar pendapat tersebut MA harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

-          Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya pada tahap penyidikan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum . alasan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum harusnya dimuat dalam Putusan Sela Bukan dalam Putusan bebas.

-          bahwa Pengadilan Negeri hanya memperhatikan keterangan-keterangan terdakwa saja bukan keterangan dari saksi-saksi dari penyidik yang telah melakukan penangkapan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut MA berpendapat bahwa

-           terdakwa telah mencabut semua  keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan /paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verballisan tidak dapat dihadirkan Jaksa penuntut Umum untuk menguji bantahan terdakwa.

-          Selama pemeriksaan penyidik, terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

-          Penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendapingi kliennya dalam BAP.

-          Keadaan diatas jelas bertentangan dengan KUHP (PASA 52, 54-56)

-          Barang bukti ganja ditemukan saksi diatas Sepeda Motor yang dikemudikan Andre dan Putra bukan diatas motor terdakwa.

-          Ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni suatu putusan bebas tersebut

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

 

ANALISA PUTUSAN

Dakwaan jaksa

Untuk membuktikan dakwaan jakasa benar atau salah terlebih dahulu perlu dibahas secara teoritis. Pengertian turut serta melakukan, menurut POMPE turut serta adalah orang yang memberi “bantuan” tetapi tidak “membantu” maka peristiwa itu mungkin dilakukan. Maksudnya adalah turut serta adalah orang yang hanya memberi bantuan agar peristiwa pidana tersebut bisa dilakukan tetapi tidak ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain POMPE ada juga ahli Hukum Pidana  VON FEURBACH yang kemudian pendapatnya itu terjelma dalam pasal 55 KUHP.

Dari kajian teoritis diatas dapat dikatakan bahwa dakwaan  Jaksa penuntut Umum sudah benar dan memiliki dasar hukum yang jelas dan masuk akal yaitu Pasal 81 ayat 2 huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 56 KUHP. Karena terdakwa telah dengan sengaja membawa , mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba golongan I jenis ganja.

          Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri tidak berdasarkan hukum dan menyalahi prosedur  terkait dengan praktek hukum acara pidana diIndonesi. Harusnya dalam putusannya hakim mesti mempertimbangangkan  keterangan sakski-saksi penyidik bukan hanya dari terdakwa saja. Selain itu harusnya terkait dengan masalah terkdawa tidak didampingi Penasihat Hukum saat di BAP tidak bisa diputus dalam putusan akhir melainkan dalam putusan sela.

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung  tidak berdasar Hukum serta menyalahi prosedur. Harusnya

Memori kasasi yang dilakukan oleh pemohon kasasi sudah cukup beralasan karena sudah jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri merupakan putusan bebas tidak murni. Alasannya adalah terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa benar pada saat di BAP terdakwa diancam dan ditodong pistol, kedua terkait dengan tidak didampingi oleh penasihat hukum saat di BAP bukan masuk dalam putusan akhir tetapi masuk dalam putusan sela. Jadi jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa itu adalah putusan bebas murni penulis berpendapat mahkamah Agung kurang begitu memahami masalah yang sebenarnya.

  1. B.  PUTUSAN LEPAS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK

Pengertian putusan lepas

Menurut pasal  191 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa putusan lepas adalah perbuatan yang didakwakan terbukti  tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dakwaan jakasa

-          Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pencemaran nama baik  sebagaimana diatur dalam pasal 317 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

-          Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selam 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

-          Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar surat tugas.

Putusan pengadilan Negeri

-          Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana(delik).

-          Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum

-          Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Putusan Mahkamah Agung

-          Bahwa alasan yang yang disampaikan pemohon kasasi  tidak dapat dibenarkan karena putusan Hakim tidak salah menerapkan hukum. Selain itu, perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sebab melaporkan Jhonnnhy kepada penegak hukum tidak dapat kualifikasikan sebagai fitnah.

-          Terkait dengan pasal 253 KUHAP tidak dibenarkan jika pada tingkat kasasi memeriksa diluar dari pada tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampau batas wewenangnya.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum

 

ANALISA PUTUSAN

 

Untuk membuktikan dakwaan jakasa benat atau salah terlebih dahulu perlu dibahas secara teoritis. Pengertian turut serta melakukan, menurut POMPE turut serta adalah orang yang memberi “bantuan” tetapi tidak “membantu” maka peristiwa itu mungkiin dilakukan. Maksudnya adala turut serta adalah orang yang hanya memberi bantuan agar peristiwa pidana tersebut bisa dilakukan tetapi tidak ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain POMPE ada juga ahli Hukum Pidana  VON FEURBACH yang kemudian pendapatnya itu terjelma dalam pasal 55 KUHP.

          Artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang terbukti  tetapi perbuatan tersebut bukan dikategorikan sebagai tindak pidana. Jadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sepenuhnya benar.

Putusan pengadilan negeri

Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan negeri sudah benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini karena yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tidankan fitnah.

Pertimbangan Mahkamah Agung

Dalam kasus ini Mahkamah Agung agak teliti dalam memeriksa kasus, itu terlihat dalam pertimabangannya bahwa memang benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana(delik) lagipula alasanalasan yang disampaikan oleh pemohon kasai tidak bisa diadili pada tingkat Kasasi karena bersifat teknis.

Akibatnya permohonan Jaksa penuntut Umum menyalahi prosedur yaitu Pedoman beracara dipengadilan Pidana

  1. C.   PUTUSAN SELA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK

Putusan sela adalah suatu putusan tentang penuntut umum tidak dapat diterima jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk  menuntut pidana misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan pada berkas perkara atau aduan ditarik kembali atau delik itu telah lewat waktu  atau alasan non bis in idem

DAKWAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Dakwan Jaksa penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 207 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” atau pasal 315 KUHP yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis ,  yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam dengan penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. yang menyatakan “WARMAN SUWARDI goblok” dan “Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur  bobrok dan amburadul”

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANA

  1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penghinaan terhadap kekuasaan umum”.
  2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam enam bulan.
  3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atas perintah Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan satu teahun berakhir.
  4. Memerintahkan barang bukti berupa: 2 eksemplar Koran Ganyang Do Kaur haruslah dinyatakan tetaplah dilampirkan dalam berkas perkara.
  5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3000,-.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU(BANDING)

  1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan terhadap kekuasaan umum”.
  2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga bulan.
  3. Memerintahkan barang bukti berupa: 2 eksemplar Koran Ganyang Do Kaur haruslah dinyatakan tetaplah dilampirkan dalam berkas perkara.
  4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3000,-.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG(KASASI)

Pertimbangan hakim

Mengenai alsasan-alasan tersebut pemohon kasasi dapat dibenarkan oleh karena judex facti salah dalam menerapkan hukum, karena sudah jelas dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa mengatakan “goblok” kepadasaksi korban, lebih ditujukan kepada korban sebagai pribadi dan bukan korban sebagai pejabat publik, oleh karena itu lebih tepat kalau dakwaan yang terbukti dalam perkara ini adalah menista dengan lisan di depan umum.

menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MA berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mana tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MA akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar seperti tertera  dibawah ini:

menimbang, oleh karena pemohon kasasi terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara,

memperhatikan pasal-pasal dari UU No. 4 tahun 2004, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mana.

MENGADILI SENDIRI

 

“menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana”,

“melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum”

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya”.

“menetapkan dua barang bukti berupa: 2 exp koran Ganyang Do kaur”

 

ANALISA PUTUSAN

          Menurut pendapat penulis dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar karena delik yang dilakukan tersangka adalah Delik penghinaan.

Untuk lebih memahami apakah dakwaan Jaksa Penuntut umum benar atau tidak terlebih dahulunya akan dijelaskan mengenai pengertian delik. Terlepas dari pro kontra mengenai pengertian delik, disini penulis mendefenisikan delik sesuai dengan yang umum dipakai dalam Hukum Pidana Indonesia  yaitu tindak pidana.

Selain itu dalam Hukum Pidana Indonesia juga dekenal namanya rumusan delik:

-      Diancam dengan pidana oleh hukum

-      Bertentangan dengan hukum

-      Dilakukan oleh orang yang bersalah

-      Orang dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Oleh karena itu, terkait dengan perbuatan tersangkan  diatas untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ataukah bukan akan dicocokan dengan rumusan delik diatas, selengkapnya seperti berikut ini:

-      Diancam pidana oleh hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah penghinaan

-      Bertentangan dengan hukum

Bertujuan untuk menghina pejabat publiik di depan umum

-      Dilakukan oleh orang yang bersalah

Bersalah karena bermaksud untuk menghina pejabat publik

-      Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Melawan hukum

Atas dasar inilah menurut pendapat penulis dakwaan JPU itu benar yaitu melanggar pasal 207 KUHP tersangka terbukti melakukan delik penghinaan didepan umum terhadap pejabat publik.

Dan pantaslah putusan Pengadilan Negeri Mana dan Pengadilan Tinggi yang memmutusakan bahwa tersangka terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan penghinaan kepada pejabat publik di depan umum.

Dan penulis tidak setuju dengan putusan MA yang mengabulkan permintaan pemohon. Menurut penulis alasan MA tidak berdasarkan hukum karena penghinaan yang dilakukan oleh pemohon adalah dalam konteks seseorang sebagai pejabat publik bukan sebagai pribadi. Akibatnya pertimbangan MA yang mengatakan perbuatan tersebut terkait dengan PERS adalah salah dan tidak beralasan hukum

PENYELESAIAN KASUS DELI SUHANDI DENGAN RESTORATIVE JUSTICE

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

DELI SUHANDI

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, seperti yang tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut: Restorative justice is a new framework for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by edsucational, legal, social work, and counceling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community. 

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restorative sebagai  nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative  peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Berkaitan dengan posisi pelaku dan korban maka dari berbagai model penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana terdapat sejumlah kelemahan.

  1.  Korban,

bahwa korban yang semestinya hadir sebagai pihak yang menjadi pusat dari mekanisme yang berjalan diluar pelaku terlihat belum menjadi bagian dari berbagai mekanisme yang ada.

  • Keberadaan korban menyebabkan pertimbangan penerapan pendekatan keadilan restorative tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana.
  • Keinginan korban untuk ikut berpartisipasi secara sukarela merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative.

Melihat contoh kasus tersebut,  pernyataan yang dikemukakan oleh korban atau keluarga korban seperti :

1)      Keinginan untuk secepatnya menyelesaikan masalah

2)      Tak ingin berurusan dengan petugas penegak hukum (kalau sudah ditangan hukum terlalu lama)

3)      Menginginkan hasil yang nyata dan memuaskan, misalnya :

a)      Pengembalian uang atau barang

b)      Pemulihan nama baik

c)       Perkawinan yang terselenggara

d)      Memperoleh biaya pengobatan dan lain sebagainya;

b.  Pelaku

Dalam memenuhi salah satu unsur dari penyelenggaraan penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, maka syarat bahwa pelaku yang mau melakukan evaluasi diri untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab yang harus dipenuhi.

Dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, terutama yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana maka hal ini amat rentan untuk tidak dipenuhi dan tak jarang diabaikan. Posisi yang mendudukan seseorang sebagai pelaku bisa jadi sangat instan dan subjektif, tak jarang korban yang sebenarnya justru didudukan sebagai pelaku dan dimintai pula pertanggungjawabannya. Dalam memposisikan salah satu pihak sebagai korban perlu kehati-hatian. Oleh karenanya perlu diperhatikan bilamana penyelesaian perkara diluar sistem ingin dilakukan. Mekanisme pembuktian tetap harus ditempuh untuk menjamin bahwa yang bertanggungjawab adalah korban yang sesungguhnya dapat dilihat dalam kacamata yang obyektif.

  1. TUJUAN

Pengadilan Restorative justice adalah solusi terbaik bagi penyelesaian kasus yang dialami oleh anak dalam hal ini Deli Suhandi.

BAB II

PERMASALAHAN

  1. KASUS

Seorang siswa SMP Kelas 2 bernama DELI SUHANDI(14) ditangap polisi gara-gara diduga mencuri voucher bernilai Rp. 10.000,00. Ia ditangkap polisi pada hari kamis 10 Maret 2011 di daerah KUA Tanah Tinggi.

Atas dasar tindak pidana penucurian inilah polisi menangkap dan menahan DELI SUHANDI di selama empat hari, dia ditahan di Polsektro Johar Baru,baru pada hari kelima dipindahkan ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia didakwa melakuan tindak pidana pencurian dan tindak pencurian dengan kekerasan. Atas tuduhan tersebut ia diancam 7 tahun penjara. Pada saat ia diperiksa di polsektro johor baru tidak diampingi oleh orang dewasa.

Menurut pengakuannhya “ Deli bersama Muhammad Lucky (Lucky) dan Rahmat Wibowo (Bowo) berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN 31, mendengar bahwa di daerah KUA Tanah Tinggi sedang terjadi tawuran warga. Mereka kemudian pergi ke sana dan saat tiba di tempat itu, Deli melihat pintu counter ponsel milik Ahmad Alfiyan dalam keadaan rusak. Di dalam dakwaan, disebutkan Deli telah mengetahui pintu counter ponsel itu dalam keadaan rusak dan mengambil sebuah kartu perdana XL yang berada di bawah etalase yang telah pecah. Deli kemudian berhasil membawanya keluar dari toko counter ponsel tersebut.

 

  1. ANALISA KASUS(DASAR HUKUM)

Penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Deli Suhandi siswa kelas  2 SMP Islam Al Jihad menyalahi prosedur karena sarat dalam melakukan penangkapan adalah harus ada pelapor , adanya koraban yang merasa dirugikan.

Pada saat diperiksa Deli tidak didampaingi oleh orang dewasa sementara dalam aturan pidanan menyebutkan orang belum dewasa tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum artinya, karena Deli termasuk dalam orang belum dewasa maka harus didampingi oleh seorang dewasa entah keluarga ataupun pihak lain misalnya KOMNASHAM.

Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum dalam kasusu ini adalah aparat kepolisisan tetap menangkap, memeriksa, dan menahan Deli tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak yang tertamngkap tangan, para pemilik counter tidak dimintai kerterangan.

  1. Tidak adanya pelapor

Terkait dengan tidak adanya pelapor dalam Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan jika tidak adanya pengaduan orang yang berhak mengadu. Orang yang berhak mengadukan suatu delik kepada penyidik  ialah orang yang menurut sifat kejahatannya secara langsung telah menjadi korban atau telah dirugikan oleh kejahatan tersebut. Oleh karena kasus Deli ini tidak ada yang melaporkan maka berdasarkan teori diatas penuntut tidak berhak menuntut Deli dengan dakwaan pasal 363  ayat 1 KUHP.

  1. Barang bukti

Dalam melakukan sebuah penuntutan harus ada barang bukti. Dalam kasus ini tidak ada barang bukti yang dimiliki kepolisian untuk melakukan penahanan terhadap terduga. Oleh karena itu, kep[olisian tidak seharus menahan dan memeriksa serta menuntut Deli.

  1. Saksi

Selain barang bukti, dalam sebuah pembuktian tindak pidana harus ada saksi yang bisa dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian tersebut. Dalam kasus Deli ini tidak ada saksi oleh karena itu lagi-lagi kepolisian tidak berhak melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan tehadap Deli.

  1. Diperiksa tanpa didampingi orang dewasa(UU No. 23 Tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK)

Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (child abused) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 butir ke-15 jo pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  menyebutkan bahwa anak diberi perlindungan khusus apabial berhadapan dengan hukum.  Tidak hanya UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak. Dalam KUHP juga menyebutkan bahwa orang belum dewasa tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum perbuatan tersebut harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Oleh karena Deli belum dewasa maka sudah seharusnya pada saat di tangkap, ditahan, dan diperiksa harus didampingi oleh orang dewasa.

Penggunaan pasal 363 ayat 1 KUHP terhadap Deli Suhandi oleh aparat penegak hukum kurang tepat lantaran tindak pidana yang dilakukan oleh Deli bukan tindak pidana berat tetapi tindak pidana ringan. Hal tersebut merujuk pada nilai nominal dari hasil tindak pidana yang dilakukan adalah sebesar Rp. 10. 0000,00.  Sehingga aparat penegak hukum tidak menjadi alasan untuk menindaknya dengan pidana penjara paling lama 7 Tahun.  Jika Deli dipidana dengan penjara 7 tahun, itu sama saja dengan para koruptor yang melakukan korupsi uang Negara triliunan rupiah. Apakah itu adil?

Oleh karenai itu, seharusmnya para penegak hukum baik itu kepolisian ataupun jaksa penuntut tidak hanya mepertimbangkan hukum positif saja tetapi juga mesti mempertimbangkan asas keadilan.

Tidak hanya itu, Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (The Beijing Rules), Resolusi No. 40/33, tanggal 29 November 1985, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990 serta UU No. 23 Tahun 2002 pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa penangkapan, penahan, atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir. Tetapi yag dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Deli menyalahi prosedur. Aparat kepolisian langsung menangkap, memeriksa, dan menahan deli selama 4 hari  tanpa melakukan upaya hukum lain yang lebih manusiawi misalnya restorative justice.

Dari kasus Deli ini kita bisa melihat bahwa penegakan hukum kita masih adanya tebang pilih, hukum akan ditegakan apabila yang dihadapinya adalah kaum lemah tetapi akan lembek ketika berhadapan dengan orang besar. Jika diibaratkan penegakan hukum kita tajam kebawah tumpul keatas.

Selain itru satu hal yang mejadi fakta menarik adalah dalam pasal 78 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan jika membiarkan anak yang berhadapan dengan hukum tidak didampingi pada hal anak tersebut membutuhkan pertolongan dan harus dibantu  dipidana penjara 5 tahun dan/atau denda Rp. 100.0000.000,00. Jika memang demikian apakah aparat penegak hukum yang menangani kasus Deli digolongkan dalam orang yang dimaksud dalam pasal 78 tersebut? Entahlah.

  1. RESTORATIVE JUSTICE ADALAH SOLUSI TERBAIK

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan. Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah/yang berkonflik dengan hukum.

Perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi anak sudah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh komponen bangsa terutama para aparat penegak hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak di bidang hukum.

Atas dasar itulah penyelesaian kasus Deli Suhandi ini seharusnya dilakukan diluar pengadilan, selain itu ada beberapa alasan  sehingga kasusu yang dihadapi Deli ini harus dilakukan upaya hukum diluar pengadilan(restorative justice) antara lain:

  1. dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia bahkan banyak bukti menunjukkan ada praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam mesin peradilan
  2. perspektif anak belum mewarnai proses peradilan,
  3. penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan,
  4. selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan
  5. ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.
  6. Tingkat pelanggaran yang dilakukan bukanlah tidak pidana berat.

Oleh karena itu, upaya untuk mempertemukan orang tua Deli dengan korban untuk diselesaikan secara kekeluargaan adalah hal yang terbaik demi terciptanya rasa keadilan antara keduabelah pihak baik korban maupun Deli Suhandi.

 

 BAB III

PENUTUP

  1. KESIMPULAN

Terkait dengan kasus Deli Suhandi ini tidaklah tepat jika aparat penegak hukum menuntut Deli dengan menggunakan pasal 363 ayat 1 KUHP karena secara konstitusi upaya hukum di peradilan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir bagi anak yang belum dewasa.

Sebagai pengganti adalah upaya hukum diluar pengadilan atau orang sering menybutnya restorative justice demi terciptanya keadailan yang seadil-adilnya.

  1. SARAN

Kasus Deli Suhandi harus dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.

EUTHANASIA MELANGGAR HAM

BAB I

Pendahuluan

  1. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindakan mematikan orang lain baik disengaja maupun tak disengaja merupakan tindak melanggar Hak Asasi Manusia. Apa lagi dinegara-negara hukum, seperti di Indonesia. Di Indonesia permasalahan tentang HAM diatur dalam UUD 1945 dan dalam KUHP bahkan karena sebegitu pentingnya perlindungan HAM maka didirikan sebuah instansi yang menangani kasus HAM yaitu KOMNASHAM. Tetapi dilain pihak, ditengah arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat seakakn-akan tindakan menghilangkan nyawa orang lain sah adanya asalkan mempunyai alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kadang mereka lupa bahwa yang berhak untuk mengatur kehidupan dan kematian adalah yang transenden.

Euthanase salah satu dari sekian banyak tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Euthanasia adalah tindakan mematikan orang lain untuk mengurangi penderitaan skarat. Jika dilihat dari pengertiannya, euthanase merupakan tindakan melanggar HAM. Betapa tidak, menghilangkan nyawa seseorag apapun alasannya adalah sebuah tindakan melanggar hak hidup seseorang. Tetapi konflik yang terjadi sekarang adalah banyak orang punya presepsi yang mengatakan euthanase adalah sebuah tindakan yang sah-sah saja, sebab demi mengurangi penderitaan yang sangat skarat. Perlu diingat tindakan mematikan orang yang dalam sekarat menggambarkan akan sebuah keputusasaan baik si penderita maupun tenaga medis serta orang-orang yang berkepentingan. Euthanasia atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui euthanasia dan pihak yang tidak setuju euthanasia. Dalam makalah ini penulis tidak menjelaskan euthanasia dari segi agama karena hampir semua agama tidak menyetujui tindakan euthanasia. Atas dasar inilah penulis melihat euthanasia secara lebih detail agar tidak menimbulkan kontaraversi.

  1. Perumusan Masalah
    1. Apa itu euthanasia?
    2. Apa itu Hak Asasi Manusia?
    3. Mengapa Euthanasia melanggar Hak Asasi Manusia?

 

 

BAB II

 PERMASALAHAN

  1. Euthanasia
    1. Pengertian Euthanasia

Secara etimologi terminologi eutanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu “eu” = baik dan “thanatos” =maut, kematian. Jika digabungkan berarti “kematian yang baik”. Hippokrates pertama kali menggunakan istilah “eutanasia” ini pada “sumpah Hippokrates” yang ditulis pada masa 400-300 SM. berbunyi: “Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu”. Beberapa kata lain yang berdasar pada gabungan dua kata tersebut misalnya: Euthanatio: aku menjalani kematian yang layak, atau euthanatos (kata sifat) yang berarti “mati dengan mudah“, “mati dengan baik” atau “kematian yang baik”. menurut dictionary of law “euthanasia euphemism applied to the (ille-gal) practice of intentionally and painlessly bringing about the death of those suffering from incurable diseases or conditions.” Yang artinya euthanasia adalah “Eufemisme euthanasia diterapkan ke praktek (Ille-gal) mematikan orang dengan sengaja dan tanpa menimbulkan rasa sakit agar terhindar  dari penderitaan dan kondisi penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Seiring dengan perkembangan jaman kata euthanasia mengalami pergeseran makna, sekarang makna euthanasia lebih mengarah kepada tindakan para medis mengakiri hidup pasiennya demi mengurangi penderitan yang skarat. Atas dasar inilah muncul beberapa jenis euthanasia.

  1. Jenis-jenis Euthanasia
    1. Eutanasia ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya
  • Eutanasia agresif : atau suatu tindakan eutanasia aktif yaitu suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan  tenaga kesehatan untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup si pasien.
  • Eutanasia non agresif : atau kadang juga disebut autoeuthanasia (eutanasia otomatis) yaitu Auto-eutanasia pada dasarnya adalah suatu praktek eutanasia pasif atas permintaan. Atau bisa juga diartikan jika seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan si pasien mengetahui bahwa penolakannya tersebut akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut ia membuat sebuah pernyataan tertulis tangan.
  • Eutanasia pasif : juga bisa dikategorikan sebagai tindakan eutanasia negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit. Tindakan pada eutanasia pasif ini adalah dengan secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien.
  1.  Eutanasia ditinjau dari sudut pemberian izin
  • Eutanasia secara tidak sukarela: apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan misalnya statusnya hanyalah seorang wali dari si pasien.
  • Eutanasia secara sukarela : dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri, namun hal ini masih diperdebatkan.
  1. Eutanasia ditinjau dari sudut tujuan ada tiga yaitu Pembunuhan berdasarkan belas kasihan, Eutanasia hewan, dan Eutanasia berdasarkan bantuan dokter, ini adalah bentuk lain daripada eutanasia agresif secara sukarela.
  2. Pengertian HAM

Kalimat Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata yaitu “hak”, “asasi”, dan “manusia”. Menurut kamus besar bahasa indonesia hak=(benar,sungguh ada, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik,Kepunyaan), asasi=(mengenai dasar,pokok), dan Manusia= (makhluk yang berakal budi). Sehingga Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Lebih lanjut dijelaskan dalam kamus hukum hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB Declaration of Human  Rghat, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekan, hak untuk memiliki, hak untuk mengemukakan pendapat dan lain-lain. Karena begitu pentingnya hak asasi manusia ini sehingga hampir disetiap negara mencantumkan HAM sebagai undang-undang. Di Indonesia misalnya, UUD mencantumkan beberapa pasal tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 28A UUD dijelaskan mengenai HAM, berbunyi ”setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Undang-undang lain yang mejelaskan secara eksplisit tentang hak asasi manusia adalah pada Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) yang menyatakan bahwa “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun“. Juga demikian halnya nampak pada peraturan UU no. 39 Thn 1999 ayat 1 “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari penjelasan undang-undang di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyau hak untuk hidup dan siapa pun tidak berhak untuk melakukan tindakan melanggar haknya apapun alasannya.

  1. Euthanasia Merupakan Sebuah Pelanggaran HAM

Dewasa ini euthanase mengalami pergeseran makna. seiring dengan brgesernya makna tersebut melahirkan penafsiran-penafsiran  baru tentang euthanasia. Maka dari itu, sekarang pengertian euthanasia lebih mengarah kepada tindakan mengakhiri hidup yang dilakukan para medis untuk mengurangi penderitaan pasienya. Akibat beragamnya penafsiran tentang euthanasia inilah sehinggga sekarang euthanasia menjadi bahan perdebatan. Antara euthanasia melanggar hak asasi manusia atau tidak melanggar hak asasi manusia.

Dalam poin dua telah dijelaskan secara gamblang tentang hak asasi manusia. Jika kita menilai  euthanasia dari aspek hak asasi manusia. Tindakan euthanase adalah perbuatan melanggar hak asasi manusia. Ada beberapa alasan sehingga tindakan euthanasia melanggar hak dasar kehidupan manusia, melanggar  deklarasi  yang dikeluarkan PBB, pasal 28A UUD ’45, KUHAP (pasal344), dan yang paling penting adalah melangkahi wewenang Yang Maha Kuasa.

  1. Terri Schiavo

Untuk memudahkan kita untuk melihat apakah euthanasia melanggar hak asasi manusia atau tidak. Setidaknya kasusuTerri Schiavo dapat membuka mata kita bahwa benar etuhanasia melanggar HAM.

Terri Schiavo (usia 41 tahun) meninggal dunia di negara bagian Florida, 13 hari setelah Mahkamah Agung Amerika memberi izin mencabut pipa makanan (feeding tube) yang selama ini memungkinkan pasien dalam koma ini masih dapat hidup. Komanya mulai pada tahun 1990 saat Terri jatuh di rumahnya dan ditemukan oleh suaminya, Michael Schiavo, dalam keadaan gagal jantung. Setelah ambulans tim medis langsung dipanggil, Terri dapat diresusitasi lagi, tetapi karena cukup lama ia tidak bernapas, ia mengalami kerusakan otak yang berat, akibat kekurangan oksigen. Menurut kalangan medis, gagal jantung itu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur potasium dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dokternya kemudian dituduh malapraktek dan harus membayar ganti rugi cukup besar karena dinilai lalai dalam tidak menemukan kondisi yang membahayakan ini pada pasiennya.

Setelah Terri Schiavo selama 8 tahun berada dalam keadaan koma, maka pada bulan Mei 1998 suaminya yang bernama Michael Schiavo mengajukan permohonan ke pengadilan agar pipa alat bantu makanan pada istrinya bisa dicabut agar istrinya dapat meninggal dengan tenang, namun orang tua Terri Schiavo yaitu Robert dan Mary Schindler menyatakan keberatan dan menempuh langkah hukum guna menentang niat menantu mereka tersebut. Dua kali pipa makanan Terri dilepaskan dengan izin pengadilan, tetapi sesudah beberapa hari harus dipasang kembali atas perintah hakim yang lebih tinggi. Ketika akhirnya hakim memutuskan bahwa pipa makanan boleh dilepaskan, maka para pendukung keluarga Schindler melakukan upaya-upaya guna menggerakkan Senat Amerika Serikat agar membuat undang-undang yang memerintahkan pengadilan federal untuk meninjau kembali keputusan hakim tersebut. Undang-undang ini langsung didukung oleh Dewan Perwakilan Amerika Serikat dan ditandatangani oleh Presiden George Walker Bush. Tetapi, berdasarkan hukum di Amerika kekuasaan kehakiman adalah independen, yang pada akhirnya ternyata hakim federal membenarkan keputusan hakim terdahulu.

 

 

 

 

 

BAB III.

 KESIMPULAN

Dalam bab terdahulu sudah dijelaskan tentang euthanasia dan tentang HAM, secara kreseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan adalah sebuah tindakan keliru. Mereka tidak mempertimbangkan aspek hak asasi setiap orang untuk melakukan euthanasia. Perlu diingat bahwa tidak ada dalam hak asasi manusia menjelaskan hak untuk mati. Maka dari itu tindakan euthanasia adalah sebuah tindakan melanggar hak asasi manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku

Curazon, L.B ,2006. Dictionary of Law, edisi keenam. International Law Book Services. Kuala Lumpur.

Darmantyas, 2000. Pulung Gantung: Menyingkap Tragedi Bunuh Diri di Gunung Kidul. Galangpress.

Jogjakarta

Hamzah, Andi, 1986. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta

`Poerwadarminta, W.J.S, 1986. Kamus Umum Bahasa Indonsia. Balai Pustaka.      Jakarta

Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A

KUHAP pasal   344

Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM

Websites

www.euthanasia.com

www.kapanlagi.com

http://www.tempointeraktif.com

RESHUFFLE: BAYAR UTANG POLITIK

Sebelum pengumuman mentri baru kemarin, wacana reshuffle yang dikeluarkan oleh Presiden SBY sungguh sangat menyita perhatian publik di Negeri ini. Dari media cetak hingga online ramai-ramai membicarakannya, bak katak dimusim hujan. Tidak hanya itu, mentri-mentri yang diisukan bakal di-reshuffle  dibuat geger olehnya.

parpol-parpol anggota koalisi juga tak mau ketinggalan, tidak tanggung-tanggung akibat keputusan Presiden tersebut  anggota koalisi juga mulai pasang badan. bahkan ada beberapa partai politik mulai gencar melakukan komentar di beberapa media, seperti yang diberitakan oleh Media ini(sabtu, 15 oktober 2011) ada yang meminta tambahan kursi sampai akan mengundurkan diri dari anggota Partai koalisi.

Secara konstitusional memang perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden, itu berarti Presiden mempunyai hak penuh dalam penentuan mentri-mentri barunya tanpa diintervensi oleh siapapun. Hal tersebut bertujuan agar dalam menentukan mentri-mentrinya presiden harus mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang aspirasi sekelompok orang.

Dilain pihak presiden juga terikat kontrak dengan partai politik, akibatnya presiden juga mesti mempertimbangkan aspirasi anggota koalisi jika tidak itu bisa menimbulkan masalah. Satu fakta menarik terkait koalisi ini yaitu, hampir pasti setiap partai politik anggota koalisi menginginkan kadernya ada dalam KIB II. Perlu kita ketahui juga bahwa kekuatan politik terkadang lebih dominan ketimbang yang lain. Itu berarti tak bisa dipungkiri bahwa mentri-mentri terpilih banyak dari kalangan partai politik.

Presiden SBY sudah mengumumkan mentri-mentri barunya, sepintas kita melihat memang ke-8 mentri baru tersebut adalah wajah-wajah baru di KIB II tetapi jika kita melihat lebih jauh mentri-mentri terpilih banyak dari kalangan partai politik. Lah pertanyaannya, bukankah mentri-mentri terdahulu yang memiliki catatan rapor merah dari kalangan parpol?

Jika memang  demikian sudah pasti kita tahu bahwa memang isu reshuffle tersebut bukanlah untuk kepentingan rakyat banyak tetapi untuk menuntaskan kontrak politik dengan parpol anggota koalisi atau dengan kata lain  reshuffle  hanyalah sebuah momentum bagi SBY untuk melunasi utang-utang politiknya bersama dengan anggota partai koalisi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh beberapa pengamat, bahwa memang isu reshuffle  ini adalah sebuah sinetron yang disutradarai oleh SBY, yang bertujuan untuk menghibur rakyat. Akhirnya harapan rakyat dengan adanya reshuffle ini akan membawa sebuah perubahan, hanyalah sebuah ilusi belaka.

SUMBER: KORAN SINDO

Tulisan ini merupakan tulisan saya yang dimuat di KORAN SINDO pada bagian SUARA MAHASISWA pada tanggal 24 Oktober 2011

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.